Banjir Kembali Landa Aceh: Komisi V DPR Desak Percepatan Penanganan
- Desakan Lasarus agar Penanganan Banjir Aceh Dipercepat
- Banjir Masih Merendam Desa di Aceh Singkil dan Aceh Selatan
- Anggaran PU Menurun, Dana Bencana Ambil Pos Reguler
- Peringatan Dini BMKG Diminta Terus Disampaikan
- Dampak Banjir bagi Warga dan Infrastruktur Aceh
- Langkah Selanjutnya: Tim Tanggap Bencana dan Pos Anggaran Khusus
- Analisis Redaksi
Banjir kembali merendam sejumlah wilayah di Aceh, sementara sejumlah pekerjaan pemulihan dari bencana sebelumnya belum tuntas. Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta pemerintah mempercepat penanganan dan menyiapkan pos anggaran khusus untuk bencana baru.
Permintaan itu disampaikan Lasarus kepada wartawan di Jakarta, Jumat (20/11/2026). Ia menegaskan penanganan pascabencana sebelumnya masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah yang belum terselesaikan hingga kini.
Baca juga: Banjir Subulussalam: Wagub Aceh dan Menko PMK Tinjau Penanganan Darurat
Desakan Lasarus agar Penanganan Banjir Aceh Dipercepat
Lasarus tidak memakai diksi halus. Menurutnya, persoalan utama bukan sekadar banjir yang datang lagi, melainkan tumpukan pekerjaan lama yang dibiarkan menggantung.
"Kami minta supaya penanganan tuh cepat ya. Penanganan cepat terutama menyelesaikan PR-PR lama dulu yang juga belum selesai sampai sekarang," kata Lasarus kepada wartawan, Jumat (20/11/2026).
Politikus itu menilai pemerintah perlu memberi perhatian lebih serius terhadap percepatan penanganan pascabencana. Alasannya sederhana: bencana baru muncul ketika pemulihan dari bencana sebelumnya belum rampung.
"Kita mendoronglah supaya perhatian pemerintah lebih serius gitu loh terhadap penanganan pascabencana ini mengingat penanganan pascabencana yang lalu aja belum selesai kan sampai sekarang. Ini udah timbul lagi bencana baru gitu," ujarnya.
Baca juga: Banjir Florida Selatan: Broward County Tetapkan Status Darurat
Ia juga meminta tim penanggulangan bencana yang sudah dibentuk pemerintah segera bekerja agar kegiatan di lapangan bisa berjalan. Soal anggaran, Lasarus tidak ragu menyuarakan penambahan bila memang kurang.
"Mungkin kita minta supaya ini dicermatilah oleh tim penanggulangan bencana sudah dibentuk oleh pemerintah gitu supaya kegiatan bisa jalan. Kalau anggaran kurang ya ditambah gitu loh," sambungnya.
Desakan ini muncul di tengah kondisi lapangan yang belum pulih sepenuhnya. Sejumlah desa masih terendam, dan warga di beberapa kecamatan belum bisa kembali ke rutinitas normal.
Banjir Masih Merendam Desa di Aceh Singkil dan Aceh Selatan
Data Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) menunjukkan banjir di Aceh Singkil sudah berlangsung sejak Jumat (13/11). Kawasan itu diguyur hujan lebat, lalu air meluas ke sejumlah desa di lima kecamatan.
Kepala BPBA Bahron Bakti memberi keterangan terkini pada Kamis (19/11). "Kondisi terakhir hari ini di Kecamatan Singkil 10 desa airnya belum surut dan tiga desa banjir berangsur surut," kata Bahron Bakti dalam keterangannya, Kamis (19/11).
Selain Aceh Singkil, banjir juga masih merendam sejumlah desa di Subulussalam dan Aceh Selatan. Ribuan warga terdampak. Angka itu memberi gambaran bahwa bencana kali ini tidak berskala kecil, meski belum ada laporan terbaru soal korban jiwa.
Wilayah Aceh dan Sumatera memang pernah dilanda banjir dan tanah longsor pada November 2025. Bencana tersebut menelan sejumlah korban jiwa. Kini, hampir setahun kemudian, banjir kembali melanda sejumlah kawasan di Aceh.
Pola yang berulang ini menjadi dasar kritik Lasarus. Ia menilai percepatan penanganan bukan hanya soal respons darurat, tetapi juga soal menyelesaikan sisa pekerjaan pemulihan yang tertunda.
Informasi terbaru soal perkembangan banjir di Aceh bisa dipantau melalui pemberitaan detikNews, termasuk laporan soal pengawalan perbaikan infrastruktur pascabanjir di wilayah terdampak.
Anggaran PU Menurun, Dana Bencana Ambil Pos Reguler
Sorotan Lasarus menyasar satu hal teknis yang jarang dibahas publik: sumber pendanaan. Menurutnya, anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalami penurunan, sementara penanganan bencana masih menggunakan anggaran reguler kementerian tersebut.
"Contoh sekarang ini kan anggaran PU menurun, tapi dana bencana itu masih ngambil dari dana regulernya PU. Nah ini dari sini aja kita melihat bahwa keseriusan pemerintah itu kurang gitu menurut saya dalam konteks percepatan penanganan bencana ini," paparnya.
Ia juga mengungkap ada beberapa kegiatan yang anggarannya sudah tersedia sejak tahun lalu, tetapi lelangnya belum selesai sampai sekarang. Kondisi itu, kata Lasarus, memperlambat seluruh rangkaian pemulihan.
"Bahkan ada beberapa kegiatan yang sudah kita ada anggaran yang lalu juga belum selesai lelang sampai sekarang. Jadi kita mendoronglah supaya ini bisa dipercepat penanganan ini," sambungnya.
Dari situ ia mengusulkan solusi struktural: pos anggaran khusus untuk penanganan bencana baru. Menurutnya, kebutuhan darurat tidak seharusnya membebani anggaran rutin Kementerian PU.
"Untuk mengantisipasi yang baru ini hendaknya ada pos khusus gitu yang disiapkan oleh pemerintah yang tidak membebani anggaran rutin Kementerian PU, karena fakta yang ada sekarang Kementerian PU itu mengambil dana rutin untuk penanganan bencana," jelasnya.
Usulan ini menyentuh akar masalah yang kerap terlewat dalam diskusi kebencanaan. Selama dana darurat menumpang pada anggaran rutin, program pembangunan lain berisiko terganggu setiap kali bencana datang.
Peringatan Dini BMKG Diminta Terus Disampaikan
Selain soal anggaran, Lasarus menyoroti peran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Ia meminta lembaga itu terus menyampaikan informasi terkini mengenai kondisi cuaca dan potensi bencana kepada masyarakat.
Menurutnya, informasi dan peringatan dini sangat penting untuk mengurangi risiko jatuhnya korban jiwa. Peringatan yang cepat memberi ruang bagi warga dan petugas untuk bersiap sebelum air datang.
"Lebih kepada kita tetap minta kepada BMKG untuk menyampaikan informasi terkini kondisi cuaca dalam rangka mengurangi sedini mungkinlah peringatan dini dalam rangka kita berupaya mengurangi korban jiwa dari terjadinya bencana alam ini," tuturnya.
Permintaan itu masuk akal mengingat banjir di Aceh Singkil dipicu hujan lebat yang mengguyur kawasan tersebut. Pola cuaca ekstrem menjadi variabel yang menentukan seberapa luas genangan dan berapa lama air bertahan.
Antisipasi juga disiapkan lewat jalur lain. Sebelumnya diberitakan dua pesawat operasi modifikasi cuaca (OMC) disiapkan untuk mengantisipasi banjir di Aceh dan Sumatera Utara. Langkah itu menjadi pelengkap peringatan dini yang diminta Komisi V.
Bagi warga di wilayah terdampak, informasi resmi soal cuaca dan ketinggian air menjadi acuan utama. Keterlambatan informasi berpotensi memperbesar kerugian, terutama di desa-desa yang lokasinya jauh dari pos pemantauan.
Dampak Banjir bagi Warga dan Infrastruktur Aceh
Banjir yang belum surut di 10 desa Kecamatan Singkil membuat aktivitas warga terhambat. Tiga desa yang airnya berangsur surut masih membutuhkan waktu sebelum benar-benar pulih.
Ribuan warga yang terdampak di Aceh Singkil, Subulussalam, dan Aceh Selatan menghadapi persoalan yang sama: rumah terendam, akses jalan terganggu, dan kebutuhan harian yang harus tetap dipenuhi.
Infrastruktur juga menjadi titik rawan. Jembatan yang rusak pascabanjir memerlukan perbaikan agar mobilitas warga dan distribusi bantuan tidak terputus. Perbaikan semacam ini membutuhkan anggaran, perencanaan, dan proses lelang yang tidak bisa dipercepat sembarangan.
Di sisi lain, penanganan bencana yang berulang menambah beban fiskal. Bila dana darurat terus diambil dari anggaran reguler, kementerian teknis menghadapi pilihan sulit antara memenuhi target pembangunan atau merespons bencana.
Ada beberapa persoalan yang mencuat dari bencana kali ini:
- Pekerjaan pemulihan dari bencana sebelumnya belum tuntas, sementara bencana baru sudah muncul.
- Anggaran Kementerian PU menurun, tetapi dana bencana tetap diambil dari pos reguler.
- Sejumlah kegiatan yang anggarannya tersedia sejak tahun lalu belum selesai lelang.
- Banjir masih merendam 10 desa di Kecamatan Singkil, dengan tiga desa mulai surut.
- Ribuan warga di Aceh Singkil, Subulussalam, dan Aceh Selatan terdampak.
Kombinasi itu menjelaskan mengapa desakan Komisi V tidak berhenti pada urusan darurat. Yang diminta adalah perbaikan cara pemerintah membiayai dan menjalankan penanganan bencana secara keseluruhan.
Langkah Selanjutnya: Tim Tanggap Bencana dan Pos Anggaran Khusus
Lasarus meminta tim penanggulangan bencana yang sudah dibentuk pemerintah segera mencermati persoalan ini agar kegiatan di lapangan bisa berjalan. Ia juga membuka opsi penambahan anggaran bila dana yang ada tidak mencukupi.
Usulan pos anggaran khusus menjadi bagian penting dari permintaan itu. Dengan pos tersendiri, penanganan bencana baru tidak lagi menggerus anggaran rutin Kementerian PU yang memang sedang menurun.
Pemerintah juga diminta memastikan proses lelang kegiatan yang tertunda segera diselesaikan. Tanpa percepatan di tahap itu, tambahan anggaran tidak otomatis berubah menjadi perbaikan nyata di lapangan.
Sementara itu, BPBA terus memantau kondisi genangan di wilayah terdampak. Informasi terbaru soal cuaca dan potensi bencana dari BMKG menjadi rujukan bagi warga maupun petugas di lapangan.
Yang paling mendesak tetap urusan dasar: air yang belum surut di 10 desa Kecamatan Singkil, ribuan warga yang masih terdampak, dan pekerjaan pemulihan lama yang menunggu diselesaikan. Pembahasan anggaran di Jakarta akan dinilai dari seberapa cepat air surut dan seberapa cepat jembatan serta jalan kembali bisa dipakai.
Informasi resmi soal perkembangan cuaca dapat diakses melalui kanal BMKG dan laporan kebencanaan daerah.
Analisis Redaksi
Kritik Lasarus menyentuh titik yang jarang dibicarakan terbuka: bencana di Indonesia sering ditangani dengan dana pinjaman dari pos lain. Ketika anggaran Kementerian PU menurun dan dana bencana tetap diambil dari pos reguler, yang terjadi bukan sekadar kekurangan uang, melainkan gangguan pada program pembangunan yang sudah direncanakan. Efeknya berantai, dan biasanya baru terasa beberapa tahun kemudian.
Kasus Aceh memperlihatkan pola yang berulang. Bencana November 2025 menelan korban jiwa. Setahun kemudian banjir datang lagi, sementara sejumlah pekerjaan pemulihan belum tuntas dan sebagian lelang bahkan belum selesai. Ini bukan kegagalan satu instansi, melainkan tanda bahwa perencanaan pascabencana belum dijalankan sebagai prioritas yang memiliki konsekuensi anggaran jelas.
Usulan pos anggaran khusus layak didorong, tetapi jangan berhenti pada penambahan angka. Pos itu harus disertai tenggat lelang, transparansi penyerapan, dan evaluasi berkala. Tanpa itu, pos khusus hanya memindahkan masalah ke kolom anggaran baru. Peringatan dini BMKG juga perlu diuji sampai tingkat desa, karena informasi yang akurat tetapi tidak sampai ke warga di lokasi terpencil tidak mengurangi risiko apa pun.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0