Komisi VIII DPR Panggil Kepala BNPB Pekan Depan, Soroti Banjir Aceh dan Sumatera

Nov 20, 2026 - 07:50
 0  1
Komisi VIII DPR Panggil Kepala BNPB Pekan Depan, Soroti Banjir Aceh dan Sumatera

Komisi VIII DPR RI memanggil Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi pekan depan untuk membahas penanganan banjir di Aceh dan Sumatera. Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang menilai pemerintah harus segera berbenah dan mengutamakan penyelamatan warga, bukan hanya perencanaan.

Ad
Ad

"Kita sudah mengingatkan dan minggu depan baru punya waktu kita untuk memanggil Kepala BNPB yang baru," kata Marwan kepada wartawan di Jakarta, Jumat (20/11/2026), seperti dikutip detikNews.

Baca juga: Peringatan Banjir Bandang dan Tanah Longsor di Lai Chau dan Dien Bien 20 November 2026

Kronologi dan Alasan Pemanggilan

Pemanggilan ini berangkat dari laporan yang diterima Komisi VIII soal banjir di sejumlah wilayah: Tapanuli, Sumatera Barat, dan Aceh. Marwan menyebut kondisi itu muncul saat musim penghujan belum mencapai puncaknya.

"Ini belum dalam posisi puncak dari musim penghujan. Baru awal sudah seperti itu dahsyatnya," ujarnya.

Menurut Marwan, BNPB harus segera melakukan pembenahan dengan mengutamakan langkah penyelamatan warga di tengah kondisi darurat. Ia menilai potensi banjir tahun ini lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya karena aliran sungai sudah tidak ada.

"Kalau potensi apakah terjadi seperti tahun-tahun lalu, sepertinya iya bahkan bisa lebih dahsyat karena aliran sungai sudah tidak ada. Jadi hujan kecil saja sudah akan banjir, karena posisi sungai itu DAS-nya itu sudah lebih tinggi dari rumah," kata Marwan.

Baca juga: PTPN IV Regional I Group Asahan Salurkan Sembako untuk Korban Banjir Silau Tua

Ia menambahkan, pemerintah terutama BNPB diminta segera berbenah dalam kaitan menyelamatkan warga. "Karena kalau disebutkan menyelamatkan supaya tidak terjadi banjir, sepertinya sulit menghindari. Karena penyebabnya tadi itu aliran sungainya sudah tidak ada," sambungnya.

Rapat pekan depan tidak hanya membahas banjir di Aceh dan Sumatera, tetapi juga seluruh wilayah Indonesia yang telah memasuki musim penghujan. "Pada dasarnya memang wilayah kita ini sudah menghadapi penghujan semua. Karena itu, kita ingin mendengarkan langkah-langkah yang akan diambil oleh BNPB dalam kaitan menyelamatkan warga," ungkap Marwan.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka

Selain Marwan Dasopang, Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi menjadi pihak yang akan dimintai penjelasan. Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari BNPB terkait pemanggilan tersebut.

Di tingkat daerah, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) Bahron Bakti memberikan keterangan soal kondisi terkini. "Kondisi terakhir hari ini di Kecamatan Singkil 10 desa airnya belum surut dan tiga desa banjir berangsur surut," kata Bahron, Kamis (19/11).

Data BPBA menunjukkan banjir di Aceh Singkil terjadi sejak Jumat (13/11) setelah kawasan itu diguyur hujan lebat. Banjir sempat meluas ke sejumlah desa di lima kecamatan. Banjir juga masih merendam sejumlah desa di Aceh Singkil, Subulussalam, dan Aceh Selatan, menyebabkan ribuan warga terdampak.

Sebelumnya, bencana banjir dan tanah longsor di Aceh dan Sumatera terjadi pada November 2025 dan menelan sejumlah korban jiwa. Kini banjir kembali melanda sejumlah kawasan di Aceh.

Latar Belakang: Ancaman Hidrometeorologi yang Tak Bisa Dihindari

Marwan menilai penanganan bencana tak bisa lagi hanya mengandalkan langkah tanggap darurat setelah bencana terjadi. Pemerintah perlu memiliki perencanaan mitigasi yang lebih panjang dan matang.

Ia menyoroti perkembangan teknologi yang memungkinkan pemerintah memperkirakan periode meningkatnya risiko bencana. Informasi itu harusnya menjadi dasar untuk menyiapkan langkah perlindungan masyarakat sejak dini.

"Yang mau kita tanya jelas, ini potensinya akan banjir. Masyarakat ada di mana? Kira-kira begitu. Kan apanya, teknologinya sudah sampai. Teknologinya sudah dapat memperhitungkan kira-kira di puncak-puncaknya itu di bulan berapa," tuturnya.

"Kalau masih membiarkan masyarakat meraba sendiri, ya itu cukup memprihatinkan buat kita. Nah, itu yang mau kita tanya dalam waktu-waktu segera mungkin bisa kita tanya," imbuh Marwan.

Pernyataan itu menegaskan bahwa persoalan bukan sekadar banjir, tetapi juga kesiapan pemerintah dalam membaca data dan menerjemahkannya menjadi tindakan di lapangan. Teknologi prediksi cuaca dan pemetaan daerah rawan banjir seharusnya menjadi alat untuk memindahkan warga sebelum air datang, bukan sekadar bahan rapat.

Dampak dan Data Banjir di Aceh

Banjir di Aceh Singkil, Subulussalam, dan Aceh Selatan menyebabkan ribuan warga terdampak. Di Kecamatan Singkil, 10 desa masih terendam dan tiga desa berangsur surut hingga Kamis (19/11).

Banjir di Aceh Singkil terjadi sejak Jumat (13/11) setelah hujan lebat mengguyur kawasan itu. Banjir sempat meluas ke sejumlah desa di lima kecamatan. Data BPBA menjadi rujukan awal untuk melihat skala dampak, meski laporan lengkap soal jumlah pengungsi dan kerusakan belum dirinci dalam keterangan tersebut.

Di sisi lain, Marwan mengingatkan bahwa banjir tahun ini berpotensi lebih besar karena perubahan tata air. Ia menyebut posisi sungai dan daerah aliran sungai (DAS) yang sudah lebih tinggi dari rumah membuat hujan kecil pun bisa memicu banjir.

Kondisi itu diperparah karena musim hujan baru memasuki fase awal. Artinya, risiko masih bisa meningkat dalam beberapa pekan ke depan, terutama di wilayah yang drainasenya buruk dan aliran sungainya terganggu.

Langkah Selanjutnya: Apa yang Diharapkan dari BNPB

Rapat Komisi VIII dengan Kepala BNPB pekan depan akan menjadi uji awal bagi kepemimpinan baru di lembaga tersebut. DPR ingin mendengar langkah konkret, bukan hanya paparan program.

Marwan menegaskan bahwa fokus utama adalah penyelamatan warga. Pemerintah diminta menyiapkan mitigasi yang lebih panjang, termasuk memanfaatkan teknologi untuk memprediksi puncak risiko bencana.

Selain itu, Komisi VIII akan menanyakan kesiapan BNPB menghadapi musim penghujan di seluruh Indonesia, tidak hanya di Aceh dan Sumatera. Pasalnya, hampir semua wilayah sudah memasuki musim hujan.

"Kita ingin mendengarkan langkah-langkah yang akan diambil oleh BNPB dalam kaitan menyelamatkan warga," kata Marwan.

Dengan banjir yang sudah terjadi sebelum puncak musim hujan, publik menanti apakah pemanggilan ini menghasilkan perubahan nyata di lapangan atau hanya menjadi agenda rutin di Senayan.

Analisis Redaksi

Pernyataan Marwan Dasopang menyentuh titik lemah yang jarang dibahas: pemerintah kerap sibuk menyusun rencana saat air sudah masuk ke rumah warga. Ia menyebut aliran sungai sudah tidak ada dan DAS lebih tinggi dari rumah. Itu bukan sekadar gejala cuaca, melainkan buah dari tata ruang dan pembangunan yang mengabaikan daya tampung air.

Pemanggilan Kepala BNPB pekan depan seharusnya tidak berhenti pada tanya jawab soal anggaran atau program. DPR perlu meminta data konkret: berapa titik rawan banjir yang sudah dipetakan, berapa lama waktu peringatan dini yang tersedia, dan apakah simulasi evakuasi pernah dilakukan di desa-desa yang kini terendam. Tanpa itu, rapat hanya memindahkan kepanikan dari lapangan ke ruang sidang.

Yang paling mendesak adalah kejelasan siapa melakukan apa sebelum hujan berikutnya. BNPB punya teknologi dan mandat, tetapi tanpa koordinasi dengan pemerintah daerah dan tanpa keberanian menata ulang kawasan sungai, banjir akan terus datang lebih awal dan lebih besar. Rakyat tidak butuh janji mitigasi; mereka butuh air yang tidak lagi naik ke rumah.

Sumber: bnpb.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad