Banjir Senggigi Jadi Langganan Tiap Tahun, DPRD Lobar Desak Wabup Turun Tangan
- Kronologi Banjir yang Berulang Setiap Musim Hujan
- Permintaan DPRD Lobar: Wabup Turun Langsung ke Lokasi
- Latar Belakang: Senggigi dan Kontribusinya bagi PAD Lombok Barat
- Dampak Banjir Tahunan bagi Warga dan Pelaku Wisata
- Langkah Selanjutnya: Menunggu Respons Pemkab dan Pembahasan RAPBD 2027
- Analisis Redaksi
DPRD Lombok Barat menuntut Pemkab serius menangani banjir yang menjadi langganan di kawasan wisata Senggigi, salah satu penyumbang PAD terbesar. Anggota DPRD Dapil Batulayar-Gunungsari, Saeun, meminta Wakil Bupati turun langsung ke titik banjir.
Kritik itu disampaikan Saeun dalam interupsi pada Sidang Paripurna Pembahasan RAPBD 2027 di Giri Menang, Kamis (19/11/2026). Politisi PAN tersebut mempertanyakan perhatian pemerintah daerah terhadap kawasan yang kontribusinya besar bagi pendapatan asli daerah.
Ia menyoroti rencana peningkatan target PAD 2027 yang tidak dibarengi langkah konkret mencegah banjir di Senggigi. “Pertanyaannya apakah sudah seimbang apa yang diberikan kepada sektor penghasil PAD di Senggigi,” tegas Saeun dalam sidang tersebut.
Kronologi Banjir yang Berulang Setiap Musim Hujan
Banjir di Senggigi bukan peristiwa baru. Saeun menyebut kawasan itu dilanda banjir setiap tahun ketika musim penghujan tiba, terutama di jalur kawasan Jayakarta dan Sheraton Senggigi.
Menurut dia, penanganan yang dilakukan selama ini bersifat sementara. Gorong-gorong dibersihkan, lalu banjir datang lagi pada musim berikutnya. Pola itu berulang tanpa penyelesaian menyeluruh.
“Itu setiap tahun terjadi banjir, penanganannya hanya setiap tahun gorong-gorongnya dibersihkan, terus nanti banjir lagi,” ujar Saeun seperti dikutip Suara NTB.
Dua titik yang disebutnya paling terdampak berada di sekitar kawasan hotel besar, yakni Jayakarta dan Sheraton Senggigi. Keduanya berada di jalur utama yang menghubungkan kawasan wisata dengan permukiman dan akses ekonomi warga.
Interupsi itu muncul di tengah pembahasan RAPBD 2027. Artinya, persoalan banjir dibawa ke ruang anggaran, bukan sekadar wacana di luar forum resmi. DPRD ingin memastikan ada alokasi dan program yang benar-benar menyasar akar masalah.
Bagi warga dan pelaku usaha, banjir tahunan ini bukan hanya soal genangan. Akses jalan yang terputus sementara, aktivitas wisata yang terganggu, dan kerugian material menjadi beban yang berulang setiap musim.
Permintaan DPRD Lobar: Wabup Turun Langsung ke Lokasi
Saeun tidak hanya meminta anggaran. Ia mendesak Wakil Bupati Lombok Barat datang langsung melihat kondisi titik banjir langganan di kawasan wisata andalan tersebut.
Menurutnya, kehadiran orang nomor dua di kabupaten itu akan memberi tekanan positif kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Selama ini, penanganan terkesan berjalan tanpa arah yang jelas.
“Kalau Wakil Bupati yang datang langsung ke sana akan lain ceritanya, pasti itu akan menjadi cambuk untuk OPD ini bekerja menyelesaikan masalah langganan banjir itu,” imbuh Saeun.
Ia juga meminta Pemkab melibatkan pelaku usaha di kawasan Senggigi untuk mencari solusi bersama. Alasannya, merekalah yang paling merasakan dampak dan memahami kebutuhan teknis di lapangan.
Pelibatan itu dinilai penting karena pelaku usaha tidak mungkin mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) tingkat kecamatan. Padahal, forum itulah yang biasanya menjadi pintu masuk usulan pembangunan.
Dengan kata lain, ada celah partisipasi yang perlu dijembatani. DPRD mendorong agar suara pengusaha dan warga terdampak diakomodasi lewat mekanisme lain, misalnya pertemuan khusus bersama pemerintah daerah.
- DPRD meminta penanganan banjir Senggigi tidak berhenti pada pembersihan gorong-gorong.
- Wabup Lobar didesak meninjau langsung titik banjir di Jayakarta dan Sheraton Senggigi.
- Pelaku usaha di kawasan wisata diminta dilibatkan dalam perumusan solusi.
- DPRD mempertanyakan keseimbangan antara target PAD dan layanan infrastruktur di Senggigi.
Latar Belakang: Senggigi dan Kontribusinya bagi PAD Lombok Barat
Senggigi adalah kawasan wisata paling dikenal di Lombok Barat. Kawasan ini menjadi wajah pariwisata kabupaten dan menopang banyak sektor, mulai dari perhotelan, restoran, transportasi, hingga usaha kecil di sekitarnya.
Dalam sidang itu, Saeun menyebut Senggigi sebagai penghasil PAD terbesar untuk Lombok Barat. Klaim itu menjadi dasar kritiknya: jika kontribusinya besar, perhatian pemerintah seharusnya sebanding.
Pemkab sendiri menargetkan kenaikan PAD pada 2027. Sekretaris Daerah Lombok Barat, H. Fauzan Husniadi, menjelaskan bahwa optimalisasi PAD diprioritaskan melalui sistem digital dalam pendataan, penagihan, dan pembayaran pajak serta retribusi.
Menurut Fauzan, Pemkab berkomitmen menaikkan PAD tanpa menaikkan tarif yang membebani warga kecil. Pemetaan potensi pajak dan retribusi dilakukan bertahap melalui pemutakhiran data, inventarisasi wajib pajak baru, pemanfaatan Aplikasi PATJU, dan koordinasi dengan OPD penghasil retribusi.
Sektor yang diarahkan menjadi penopang peningkatan PAD meliputi pariwisata beserta PBJT, properti melalui PBB-P2 dan BPHTB, energi serta MBLB, dan opsen PKB serta BBNKB.
Di sisi lain, Pemkab menganggarkan Alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp30 miliar pada 2027. Fauzan menilai alokasi itu cukup realistis untuk menghadapi potensi darurat bencana maupun kebutuhan mendesak lain, dengan penggunaan yang tetap akuntabel dan transparan.
Namun, BTT bersifat darurat. Ia tidak otomatis menjawab persoalan banjir tahunan yang berulang. Di sinilah kritik DPRD menemukan relevansinya: banjir Senggigi sudah menjadi persoalan rutin, bukan sekadar kejadian luar biasa.
Dampak Banjir Tahunan bagi Warga dan Pelaku Wisata
Banjir yang datang setiap musim hujan mengganggu mobilitas di jalur utama Senggigi. Kawasan Jayakarta dan Sheraton Senggigi yang disebut Saeun adalah titik yang paling sering terdampak.
Bagi pelaku usaha, genangan berarti kunjungan wisatawan berpotensi menurun. Akses yang terganggu membuat aktivitas perdagangan dan jasa ikut melambat, terutama saat hujan deras berlangsung lama.
Bagi warga, banjir menimbulkan kerugian material dan risiko kesehatan. Genangan yang berulang juga menimbulkan kekhawatiran soal kondisi saluran drainase yang dinilai belum memadai.
Persoalan ini bersinggungan langsung dengan citra Lombok Barat sebagai daerah tujuan wisata. Jika kawasan andalan terus dilanda banjir, promosi pariwisata dan upaya meningkatkan kunjungan akan menghadapi tantangan tersendiri.
Karena itu, DPRD menilai penyelesaian banjir bukan sekadar pekerjaan teknis drainase. Ia menyangkut kredibilitas pemerintah dalam mengelola kawasan yang menjadi tulang punggung pendapatan daerah.
Langkah Selanjutnya: Menunggu Respons Pemkab dan Pembahasan RAPBD 2027
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Wakil Bupati Lombok Barat terkait permintaan DPRD untuk turun langsung ke Senggigi. Pemkab baru menyampaikan penjelasan melalui Sekda soal BTT dan strategi PAD.
Pembahasan RAPBD 2027 masih berjalan di DPRD. Interupsi Saeun membuka ruang agar persoalan banjir Senggigi masuk dalam agenda anggaran, bukan hanya menjadi keluhan musiman.
Yang dinantikan publik adalah kepastian program. Apakah pemerintah akan menyusun rencana penanganan menyeluruh, atau kembali mengandalkan pembersihan gorong-gorong seperti tahun-tahun sebelumnya.
Pelibatan pelaku usaha juga menjadi ujian. Jika pemerintah membuka ruang dialog dengan pengusaha dan warga terdampak, solusi yang dihasilkan berpeluang lebih tepat sasaran.
Informasi lain seputar pembangunan daerah dapat dipantau melalui pemberitaan Suara NTB yang meliput jalannya sidang paripurna tersebut.
Analisis Redaksi
Kritik Saeun menyentuh titik yang jarang dibahas terbuka: hubungan antara besarnya kontribusi sebuah kawasan dan kualitas layanan yang diterimanya. Senggigi disebut sebagai penyumbang PAD terbesar, tetapi banjirnya berulang setiap tahun. Ketimpangan itu sulit dibantah dengan jawaban bahwa gorong-gorong sudah dibersihkan.
Pola penanganan jangka pendek memang lebih mudah dianggarkan dan lebih cepat terlihat. Namun, banjir tahunan menandakan persoalan kapasitas drainase dan tata kelola kawasan yang tidak selesai hanya dengan pembersihan rutin. BTT Rp30 miliar adalah bantalan darurat, bukan obat untuk penyakit yang kambuh setiap musim.
Permintaan agar Wakil Bupati turun langsung layak dibaca sebagai sinyal kelelahan politik warga terhadap janji yang berulang. Kehadiran pejabat di lokasi tidak menyelesaikan teknis drainase, tetapi ia menciptakan akuntabilitas. Selama persoalan ini hanya berputar di ruang sidang, banjir Senggigi akan terus menjadi agenda tahunan yang sama.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0