BOPPJ Diminta Sinergi dengan Pemda untuk Atasi Banjir Rob dan Abrasi Pantura

Nov 20, 2026 - 07:50
 0  2
BOPPJ Diminta Sinergi dengan Pemda untuk Atasi Banjir Rob dan Abrasi Pantura

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jaelani, meminta Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) bersinergi dengan pemerintah daerah dan menempatkan nelayan serta petambak sebagai prioritas dalam penataan kawasan pesisir Pantura, termasuk proyek Giant Sea Wall. Permintaan itu disampaikan menyusul Rapat Dengar Pendapat (RDP) perdana Komisi IV DPR bersama jajaran pimpinan BOPPJ di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (19/11/2026).

Ad
Ad

"Keberpihakan pada nelayan dan petambak di Pantura harus tetap menjadi perhatian utama, supaya penataan kawasan pesisir dan pembangunan Giant Sea Wall benar-benar melindungi ruang hidup dan sumber penghidupan warga," ujar Jaelani di Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Baca juga: Peringatan Banjir Bandang dan Tanah Longsor di Lai Chau dan Dien Bien 20 November 2026

Kronologi RDP Perdana Komisi IV DPR dan BOPPJ

Rapat pada Kamis (19/11/2026) itu menjadi forum perkenalan BOPPJ sebagai mitra kerja baru parlemen. Agenda rapat mencakup pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2027. Rapat dipimpin Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto.

BOPPJ sendiri dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2025. Lembaga ini diberi mandat menangani persoalan pesisir Pantura, mulai dari banjir rob, abrasi, hingga penurunan muka tanah. Kehadirannya di ruang rapat parlemen menandai dimulainya pengawasan anggaran dan program oleh Komisi IV.

Dalam RDP tersebut, Komisi IV menerima paparan rencana kerja BOPPJ. Usulan pagu RKA 2027 yang diajukan lembaga itu sebesar Rp481,11 miliar. Angka itu menjadi salah satu sorotan karena menyangkut wilayah cakupan yang luas: lima provinsi, 20 kabupaten, dan lima kota di sepanjang Pantura.

Jaelani menilai forum itu penting untuk memastikan arah kebijakan BOPPJ sejak awal. Menurut dia, pengawasan parlemen tidak cukup berhenti pada persetujuan anggaran, tetapi harus memastikan program kerja berpihak pada warga pesisir.

Baca juga: PTPN IV Regional I Group Asahan Salurkan Sembako untuk Korban Banjir Silau Tua

Pernyataan Jaelani dan Penekanan pada Nelayan serta Petambak

Legislator PKB asal Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara itu menegaskan dukungannya terhadap penguatan ketahanan pesisir. Namun ia memberi syarat: pelaksanaan program harus dibarengi keberpihakan yang jelas bagi nelayan dan petambak, serta menjaga kelestarian lingkungan.

"Kami di Komisi IV DPR RI mendukung upaya penguatan ketahanan pesisir Pantura, namun pelaksanaannya harus dibarengi keberpihakan yang jelas bagi nelayan dan petambak serta menjaga kelestarian lingkungan," tegasnya.

Jaelani menyoroti risiko yang kerap muncul dalam proyek perlindungan pantai. Menurut dia, pembangunan infrastruktur fisik tidak boleh sampai menutup akses melaut nelayan atau menggusur area usaha tambak rakyat. Ia meminta keseimbangan antara pembangunan dan perlindungan ekonomi warga dijaga konsisten.

"Perlindungan kawasan pesisir jangan sampai justru memutus akses melaut nelayan atau merugikan usaha petambak yang selama ini menggantungkan hidupnya di wilayah Pantura. Keseimbangan antara pembangunan fisik dan perlindungan ekonomi rakyat pesisir harus dijaga secara konsisten," kata Jaelani.

Ia juga mendorong agar penyusunan program kerja BOPPJ dalam usulan pagu RKA 2027 memprioritaskan mitigasi dampak sosial-ekonomi warga lokal. Bagi Jaelani, sinergi lintas instansi menjadi kunci agar masa transisi penataan kawasan tidak menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha perikanan rakyat.

"Sinergi antara BOPPJ, kementerian terkait, dan pemerintah daerah mutlak diperkuat agar masa transisi penataan kawasan berjalan harmonis tanpa merugikan pelaku usaha perikanan rakyat. Komisi IV DPR akan terus mengawal pelaksanaan anggaran dan program kerja BOPPJ agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat pesisir," pungkasnya.

Latar Belakang: Ancaman Rob, Abrasi, dan Penurunan Muka Tanah

Pantura dikenal sebagai wilayah yang paling rentan terhadap banjir rob. Air laut yang masuk ke permukiman dan lahan tambak merusak infrastruktur, mengganggu aktivitas ekonomi, dan menurunkan produktivitas warga. Abrasi garis pantai memperparah kondisi itu dari tahun ke tahun.

Penurunan muka tanah menjadi faktor tambahan yang membuat risiko rob makin besar. Kombinasi ketiganya membuat kebutuhan akan otorita khusus pengelola pesisir makin mendesak. Di titik inilah Perpres Nomor 77 Tahun 2025 menjadi dasar pembentukan BOPPJ.

Proyek Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa menjadi salah satu program yang paling disorot. Proyek ini digadang-gadang sebagai solusi perlindungan kawasan pesisir. Namun rencana itu juga memunculkan kekhawatiran soal dampaknya terhadap permukiman, akses nelayan, dan area tambak yang berada di sekitar lokasi pembangunan.

Wilayah kerja BOPPJ mencakup lima provinsi, 20 kabupaten, dan lima kota. Cakupan seluas itu menuntut koordinasi yang rapi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Tanpa koordinasi, program perlindungan pesisir berisiko tumpang tindih dengan kebijakan daerah.

Dampak dan Sorotan pada Anggaran Rp481,11 Miliar

Usulan pagu RKA 2027 sebesar Rp481,11 miliar menjadi angka yang akan terus diawasi Komisi IV. Anggaran sebesar itu dinilai perlu diarahkan tidak hanya untuk konstruksi, tetapi juga untuk mitigasi dampak sosial-ekonomi.

Bagi nelayan dan petambak, kepastian akses menjadi isu utama. Pembangunan tanggul atau penataan kawasan berpotensi mengubah jalur melaut dan tata kelola tambak. Karena itu, Jaelani meminta program kerja BOPPJ memuat langkah mitigasi yang jelas.

Ada sejumlah hal yang menurut dia perlu dijamin dalam pelaksanaan program:

  • Akses melaut nelayan tetap terbuka selama dan setelah pembangunan.
  • Area usaha tambak rakyat tidak tergusur tanpa solusi pengganti.
  • Mitigasi dampak sosial-ekonomi masuk dalam program kerja dan anggaran.
  • Sinergi BOPPJ dengan kementerian terkait dan pemerintah daerah berjalan sejak tahap perencanaan.
  • Kelestarian lingkungan tetap dijaga dalam setiap tahap proyek.

Komisi IV DPR menyatakan akan mengawal pelaksanaan anggaran dan program kerja BOPPJ. Pengawasan itu menjadi penting karena proyek perlindungan pesisir berskala besar dan melibatkan banyak pihak.

Langkah Selanjutnya: Sinergi BOPPJ, Kementerian, dan Pemda

Setelah RDP perdana, BOPPJ menghadapi tugas berat: menyusun program kerja yang operasional dan bisa diterima daerah. Sinergi dengan pemerintah daerah di lima provinsi, 20 kabupaten, dan lima kota menjadi prasyarat agar penataan kawasan berjalan harmonis.

Jaelani menempatkan masa transisi sebagai fase paling rawan. Pada fase itu, warga pesisir masih menjalankan aktivitas ekonomi sementara proyek mulai berjalan. Tanpa koordinasi, konflik sosial dan kerugian ekonomi bisa muncul.

Komisi IV DPR akan menggunakan fungsi pengawasan dan penganggaran untuk memastikan prioritas itu masuk dalam RKA 2027. Usulan pagu Rp481,11 miliar akan dibahas lebih lanjut dalam rangkaian rapat berikutnya.

Informasi lebih lanjut mengenai kegiatan Fraksi PKB dapat diakses melalui situs resmi Fraksi PKB. Sementara itu, latar belakang kebijakan pengelolaan pesisir dapat ditelusuri melalui BNPB.

Analisis Redaksi

Permintaan Jaelani menyentuh titik paling sensitif dari proyek perlindungan pesisir: siapa yang dilindungi dan siapa yang menanggung risikonya. Giant Sea Wall dan penataan kawasan Pantura selalu dibingkai sebagai upaya menyelamatkan wilayah dari rob dan abrasi. Namun tanpa jaminan akses dan mitigasi, proyek sebesar itu bisa berubah menjadi ancaman bagi nelayan dan petambak yang justru menjadi alasan utama perlindungan.

Anggaran Rp481,11 miliar adalah angka besar yang menuntut akuntabilitas. Komisi IV DPR punya ruang untuk memastikan dana itu tidak habis pada konstruksi semata. Mitigasi dampak sosial-ekonomi, pendataan warga terdampak, dan skema kompensasi harus menjadi bagian dari rencana kerja, bukan lampiran opsional.

Sinergi dengan pemerintah daerah di lima provinsi, 20 kabupaten, dan lima kota bukan sekadar formalitas. Daerah memegang data riil soal tambak, jalur melaut, dan permukiman terdampak. BOPPJ perlu membuka ruang partisipasi sejak perencanaan, bukan setelah proyek berjalan. Jika tidak, resistensi warga di lapangan hampir pasti muncul.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad