Ambang Batas Parlemen dan 11 Persen Suara Pemilih yang Hangus: Peringatan Erik Kurniawan
Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) Erik Kurniawan meminta pembentuk undang-undang mengevaluasi ambang batas parlemen dalam RUU Pemilu. Ia menilai ambang batas tidak boleh semata-mata dipakai menyederhanakan jumlah partai, karena pada Pemilu 2024 sekitar 11 persen suara pemilih tidak terkonversi menjadi kursi DPR.
Peringatan itu disampaikan Erik dalam Kelompok Diskusi Terarah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Pemilu yang digelar BSPN Pusat DPP PDI Perjuangan. Menurutnya, besaran ambang batas harus mempertimbangkan besarnya suara pemilih yang akhirnya tidak terwakili di parlemen.
Kronologi Suara Terbuang dari Pemilu 2009 hingga 2024
Erik memaparkan data yang menunjukkan hubungan antara kenaikan ambang batas parlemen dan persentase suara yang tidak terkonversi menjadi kursi DPR. Data itu ia sampaikan sebagai dasar agar pembahasan RUU Pemilu tidak hanya berhenti pada pilihan angka.
Pada Pemilu 2009, ketika ambang batas ditetapkan 2,5 persen, sekitar 18,3 persen suara tidak terkonversi menjadi kursi. Angka itu turun drastis pada Pemilu 2014 saat ambang batas 3,5 persen, dengan suara tak terkonversi sekitar 2,38 persen.
Namun pada Pemilu 2019, ketika ambang batas dinaikkan menjadi 4 persen, suara yang tidak terkonversi kembali meningkat menjadi sekitar 9,7 persen. Angka itu naik lagi pada Pemilu 2024 hingga sekitar 11 persen.
"Yang utama adalah bagaimana kemudian kita mampu menekan suara terbuang akibat pemberlakuan ambang batas parlemen," ujar Erik dalam diskusi tersebut.
Bagi Erik, persoalan ini bukan sekadar soal aritmetika politik. Suara yang tidak terkonversi merupakan bagian dari aspirasi masyarakat yang semestinya mendapat ruang dalam sistem keterwakilan politik.
Pihak yang Terlibat dan Posisi SPD dalam Pembahasan RUU Pemilu
Erik Kurniawan hadir sebagai Direktur Eksekutif SPD, lembaga yang selama ini menyoroti desain sistem pemilu dan keterwakilan. Forum tempat ia berbicara adalah Kelompok Diskusi Terarah DIM RUU Pemilu yang digelar BSPN Pusat DPP PDI Perjuangan.
Keterlibatan PDI Perjuangan dalam forum itu penting dicatat. Partai pemenang Pemilu 2024 ini mengumpulkan masukan untuk menyusun DIM, dokumen yang biasanya menjadi bahan awal pembahasan fraksi di DPR.
Dalam forum yang sama, Erik tidak hanya mengkritik. Ia menawarkan sejumlah alternatif kebijakan untuk mengurangi suara terbuang tanpa mengorbankan tujuan penyederhanaan sistem kepartaian.
Beberapa opsi yang ia usulkan:
- Menerapkan ambang batas ganda, yakni ambang batas partai politik secara nasional sekaligus persyaratan perolehan kursi di daerah pemilihan.
- Mengadopsi model seperti Jerman, dengan tetap memberlakukan ambang batas nasional tetapi menyediakan mekanisme alternatif bagi partai yang tidak mencapai persentase suara tertentu.
- Memberi keterwakilan kepada partai politik yang berhasil memenuhi jumlah minimal kursi yang ditentukan, meski tidak melewati ambang batas suara.
- Membagi kompetisi partai politik ke dalam beberapa tingkatan atau liga berdasarkan jangkauan dan kekuatan keterwakilan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
Menurut Erik, mekanisme alternatif semacam itu penting agar penyederhanaan partai politik tidak berujung pada hilangnya representasi jutaan suara pemilih.
Latar Belakang: Mengapa Ambang Batas Parlemen Jadi Perdebatan
Ambang batas parlemen adalah persentase suara nasional minimal yang harus diraih partai politik agar suaranya dihitung dalam penentuan kursi DPR. Aturan ini lahir dari semangat menyederhanakan sistem kepartaian yang dinilai terlalu banyak pasca-reformasi.
Logikanya sederhana: semakin tinggi ambang batas, semakin sedikit partai yang lolos ke parlemen. Namun konsekuensinya, suara pemilih yang memilih partai di bawah ambang batas ikut hangus dan tidak dikonversi menjadi kursi.
Data yang dipaparkan Erik menunjukkan hubungan itu tidak selalu linear. Pada 2014, kenaikan ambang batas justru beriringan dengan turunnya suara tak terkonversi menjadi 2,38 persen. Sebaliknya, pada 2019 dan 2024, angka suara terbuang kembali membesar.
Perdebatan soal besaran ambang batas kini berlangsung dalam pembahasan RUU Pemilu. Wacana yang muncul mencakup pilihan angka 2 persen, 3 persen, 3,5 persen, hingga 4 persen. Erik menegaskan perdebatan tidak boleh berhenti pada pilihan angka itu.
Ia menyinggung gagasan pembagian kompetisi partai politik ke dalam beberapa tingkatan atau liga, sebagaimana pernah dibahas dalam kajian sistem kepartaian dan Pemilu. Lewat pendekatan itu, partai dikelompokkan berdasarkan jangkauan dan kekuatan keterwakilannya.
Dengan cara tersebut, partai-partai yang memiliki basis dukungan kuat di daerah tetap mempunyai ruang untuk berkembang dalam sistem demokrasi. Pembahasan RUU Pemilu sendiri masih berjalan, dan DIM yang disusun menjadi salah satu pintu masuknya.
Dampak: Jutaan Suara dan Legitimasi Keterwakilan
Angka 11 persen pada Pemilu 2024 bukan bilangan kecil. Jika diproyeksikan ke total suara sah nasional, angka itu mewakili jutaan pemilih yang suaranya tidak berujung pada kursi di DPR.
Dampaknya bukan hanya pada partai yang gagal lolos. Pemilih di daerah yang dimenangkan partai kecil bisa kehilangan saluran aspirasinya di parlemen, meski partai itu memiliki basis dukungan kuat di wilayah tersebut.
Erik menyebut persoalan ini harus menjadi perhatian serius karena suara yang tidak terkonversi merupakan bagian dari aspirasi masyarakat. Dalam sistem keterwakilan politik, aspirasi itu semestinya mendapat ruang.
Alternatif ambang batas ganda dinilai bisa menekan suara terbuang. Partai tetap harus melewati ambang batas nasional, tetapi persyaratan perolehan kursi di daerah pemilihan memberi jalur lain bagi partai dengan dukungan teritorial kuat.
Model Jerman juga disebut sebagai pembanding. Negara itu tetap memakai ambang batas nasional, tetapi menyediakan mekanisme alternatif bagi partai yang tidak mencapai persentase suara tertentu, misalnya melalui perolehan jumlah minimal kursi.
Bagi Erik, tujuan penyederhanaan partai tidak harus dikorbankan. Yang perlu dipastikan adalah desain ambang batas tidak menghasilkan terlalu banyak suara pemilih yang kehilangan representasi di parlemen.
Langkah Selanjutnya: Evaluasi Desain, Bukan Sekadar Angka
Erik menegaskan perdebatan mengenai besaran ambang batas parlemen tidak boleh berhenti pada pilihan angka 2 persen, 3 persen, 3,5 persen, atau 4 persen. Hal yang jauh lebih penting adalah memastikan desain ambang batas tidak memakan terlalu banyak suara pemilih.
"Ambang batas itu relatif. Yang utama adalah bagaimana kemudian kita mampu menekan suara terbuang," pungkasnya.
Pernyataan itu mengarahkan pembahasan RUU Pemilu ke dua hal: besaran ambang batas dan mekanisme konversi suara menjadi kursi. Keduanya menentukan berapa banyak aspirasi pemilih yang berakhir di ruang parlemen.
Dengan data empat pemilu terakhir, Erik memberi pembentuk undang-undang pijakan untuk menguji setiap opsi angka. Kenaikan ambang batas pada 2019 dan 2024 beriringan dengan naiknya suara tak terkonversi, sementara penurunan pada 2014 menunjukkan hasil yang berbeda.
Pembahasan DIM RUU Pemilu di internal partai menjadi tahap awal sebelum usulan dibawa ke DPR. Dari situ, arah kebijakan ambang batas akan terlihat: tetap berhenti pada angka, atau mulai merancang mekanisme yang menekan suara terbuang.
Analisis Redaksi
Data yang dipaparkan Erik Kurniawan memberi pukulan pada cara berpikir yang selama ini mendominasi perdebatan ambang batas parlemen. Selama bertahun-tahun, pembahasan berputar pada angka: 2 persen, 3 persen, 3,5 persen, atau 4 persen. Padahal angka itu hanya alat, bukan tujuan.
Yang jarang dihitung adalah harga politik dari setiap kenaikan ambang batas. Pada Pemilu 2024, sekitar 11 persen suara tidak terkonversi menjadi kursi. Itu berarti jutaan pemilih menunaikan haknya, tetapi suaranya berhenti di bilik hitung tanpa wakil di DPR. Dalam sistem demokrasi, angka sebesar itu terlalu mahal untuk diabaikan.
Kritik terhadap ambang batas bukan berarti menolak penyederhanaan partai. Erik sendiri menawarkan jalan tengah: ambang batas ganda, model Jerman, hingga pengelompokan partai berdasarkan kekuatan keterwakilan. Opsi-opsi itu layak diuji dalam pembahasan RUU Pemilu, bukan hanya dibahas sebagai wacana.
Persoalannya, pembahasan RUU Pemilu berlangsung di ruang yang sarat kepentingan. Partai yang menikmati kursi dari ambang batas tinggi punya alasan kuat mempertahankannya. Di titik ini, data suara terbuang menjadi penting sebagai pengingat bahwa aturan pemilu seharusnya melayani pemilih, bukan semata menjaga kenyamanan penghuni parlemen.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0