Pemkab Pati Antisipasi Banjir dan Longsor Jelang Musim Hujan, Susur Sungai Jadi Andalan
Pemerintah Kabupaten Pati menyiapkan langkah antisipasi banjir dan tanah longsor menjelang musim hujan yang diperkirakan tiba Desember 2026. Salah satu langkah utamanya adalah menyusuri dan membersihkan aliran sungai yang tersumbat sampah dan tanaman liar.
Hal itu disampaikan Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, saat memimpin Apel Siaga Bencana di halaman Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pati, Kamis (19/11). Ia menjelaskan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) untuk mengidentifikasi sungai-sungai yang membutuhkan normalisasi.
Baca juga: BMKG Peringatkan Cuaca Ekstrem 20-22 November 2026: 12 Provinsi Siaga Hujan Lebat
Susur Sungai dan Normalisasi Jadi Langkah Awal
Menurut Risma, banyak aliran sungai di Kabupaten Pati yang saat ini dipenuhi tanaman liar dan sampah. Kondisi itu dinilai memperbesar risiko banjir saat curah hujan meningkat. Karena itu, pembersihan akan melibatkan TNI, Polri, dan masyarakat, terutama pada aliran sungai yang belum tertangani oleh BBWS.
“Kita akan melaksanakan kegiatan susur sungai. Banyak aliran sungai di Kabupaten Pati yang saat ini dipenuhi tanaman liar dan sampah. Ini perlu kita bersihkan bersama agar potensi banjir bisa kita antisipasi sejak dini,” ungkap Risma dalam apel tersebut.
Langkah susur sungai ini menjadi bagian dari persiapan menghadapi bencana hidrometeorologi. Selain membersihkan aliran sungai, Pemkab Pati juga meminta BPBD terus memantau perkembangan cuaca dan informasi peringatan dini. Informasi itu harus disampaikan kepada masyarakat secara cepat, jelas, dan mudah dipahami.
Kesiapan peralatan darurat, pos siaga, serta personel Tim Reaksi Cepat juga perlu dipastikan setiap saat. Risma menekankan agar prosedur operasional standar (SOP) penanganan bencana disederhanakan agar respons di lapangan lebih cepat.
Baca juga: Sedimentasi Kanal Banjir Barat Semarang Dikeruk 1,3 Km, Ini Detailnya
“Kesiapan peralatan dan personel harus terus kita periksa. SOP penanganan juga perlu kita permudah agar respons di lapangan bisa lebih cepat ketika terjadi keadaan darurat,” ucapnya.
Koordinasi dengan BBWS menjadi kunci karena normalisasi sungai besar berada di ranah kewenangan pemerintah pusat. Pemkab Pati berperan mengidentifikasi titik-titik kritis dan menyiapkan dukungan di tingkat lokal, termasuk melibatkan masyarakat sekitar aliran sungai.
Kekeringan Masih Jadi PR di 12 Kecamatan
Di sisi lain, Pemkab Pati masih melanjutkan penanganan kekeringan yang melanda sejumlah wilayah. Berdasarkan data yang disampaikan dalam apel, bantuan air bersih telah disalurkan sebanyak 1.699 tangki ke 12 kecamatan, yakni Winong, Pati, Sukolilo, Gabus, Jakenan, Pucakwangi, Kayen, Tambakromo, Jaken, Dukuhseti, Batangan, dan Tayu.
Risma meminta penanganan kekeringan tetap dilanjutkan meski musim hujan sudah di depan mata. Kebutuhan air bersih masyarakat, khususnya di wilayah terpencil dan kelompok rentan, harus tetap terpenuhi.
“Penanganan kekeringan tetap harus kita lanjutkan. Pastikan kebutuhan air bersih masyarakat terpenuhi, khususnya di wilayah terpencil dan kelompok rentan yang masih membutuhkan bantuan,” ujarnya.
Data tersebut menunjukkan bahwa dampak kekeringan belum sepenuhnya hilang. Peralihan musim dari kemarau ke penghujan biasanya ditandai dengan hujan yang tidak merata, sehingga sebagian wilayah masih membutuhkan pasokan air bersih.
Selain itu, masa peralihan musim kerap memunculkan cuaca ekstrem seperti angin puting beliung dan hujan lebat berdurasi singkat. Kondisi ini menuntut kewaspadaan ganda: menghadapi kekeringan yang belum tuntas sekaligus mengantisipasi banjir dan longsor.
Rekam Jejak Bencana Pati Sepanjang 2026
Sepanjang 2026, Kabupaten Pati menghadapi berbagai kejadian bencana. Mulai dari banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran, hingga kekeringan. Ragam bencana itu menjadi perhatian dalam penguatan kesiapan personel dan sarana prasarana penanggulangan bencana.
Risma menekankan pentingnya pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan petugas dan relawan. Menurutnya, seluruh personel harus terus meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam penanganan bencana.
“Seluruh personel harus terus meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam penanganan bencana. Jaga kekompakan, solidaritas, dan selalu utamakan keselamatan saat menjalankan tugas,” pungkasnya.
Apel Siaga Bencana sendiri menjadi momentum untuk mengecek kesiapan lintas sektor. Dalam forum itu, Pemkab Pati mengapresiasi keterlibatan berbagai unsur dalam penanggulangan bencana. Kesiapsiagaan dinilai bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat.
“Penanggulangan bencana bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah. Sinergi TNI, Polri, pemerintah daerah, dunia usaha, relawan, dan masyarakat harus terus diperkuat. Keselamatan warga harus menjadi prioritas utama dalam setiap tindakan kemanusiaan,” ungkap Risma.
Sinergi Lintas Sektor dan Peran Masyarakat
Keberhasilan antisipasi banjir dan longsor tidak hanya bergantung pada pemerintah. Masyarakat di sekitar aliran sungai memiliki peran besar, terutama dalam menjaga kebersihan sungai. Kebiasaan membuang sampah ke sungai menjadi salah satu penyebab utama pendangkalan dan penyumbatan aliran.
Pemkab Pati berencana melibatkan warga dalam kegiatan susur sungai. Selain membersihkan, kegiatan itu diharapkan menumbuhkan kesadaran kolektif untuk merawat lingkungan. Partisipasi TNI, Polri, dan relawan juga menjadi modal sosial dalam penanganan bencana.
Dari sisi kelembagaan, BPBD diminta memperkuat sistem peringatan dini. Informasi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) perlu diterjemahkan menjadi pesan yang mudah dipahami warga. Kanal komunikasi seperti grup WhatsApp desa, pengeras suara masjid, dan media sosial bisa dimanfaatkan.
Selain itu, pos siaga di tingkat kecamatan dan desa perlu diaktifkan kembali. Relawan yang telah terlatih dapat menjadi ujung tombak dalam evakuasi awal. Peralatan seperti perahu karet, tenda, dan penerangan darurat harus dipastikan berfungsi.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai prakiraan cuaca dan peringatan dini, masyarakat dapat mengakses laman resmi BMKG. Sementara informasi kebencanaan di tingkat daerah dapat dipantau melalui kanal Joglo Jateng.
Langkah Selanjutnya: Normalisasi dan Penguatan Kelembagaan
Ke depan, Pemkab Pati akan menindaklanjuti hasil identifikasi sungai bersama BBWS. Normalisasi dilakukan pada aliran yang paling kritis. Pembersihan swadaya akan difokuskan pada sungai-sungai kecil yang belum tersentuh program pemerintah pusat.
Pemkab juga akan mengevaluasi kesiapan pos siaga dan Tim Reaksi Cepat. Simulasi tanggap darurat direncanakan agar personel terbiasa dengan prosedur. Pelatihan bagi relawan akan terus dilakukan secara berkala.
Bagi warga yang tinggal di bantaran sungai dan lereng rawan longsor, imbauan kewaspadaan menjadi penting. Pemerintah desa diminta memetakan titik rawan dan menyiapkan jalur evakuasi. Langkah kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai dan menanam vegetasi penahan erosi dapat mengurangi risiko.
Dengan musim hujan yang tinggal menghitung hari, kecepatan koordinasi menjadi penentu. Pengalaman menghadapi berbagai bencana sepanjang 2026 seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak.
Analisis Redaksi
Langkah Pemkab Pati menyusuri sungai patut diapresiasi karena menyentuh akar masalah: aliran yang tersumbat sampah dan tanaman liar. Namun, keberhasilan normalisasi tidak cukup hanya dengan kerja bakti sesaat. Persoalan sampah di sungai adalah persoalan perilaku warga yang butuh penanganan jangka panjang, mulai dari pengelolaan sampah rumah tangga hingga penegakan aturan.
Ada pula tantangan kewenangan. Sungai-sungai besar berada di bawah BBWS, sementara sungai kecil menjadi tanggung jawab daerah. Koordinasi yang disebut Risma harus diwujudkan dalam jadwal dan target yang jelas, bukan sekadar forum apel. Tanpa peta jalan yang terukur, susur sungai berisiko menjadi kegiatan seremonial tahunan.
Yang tak kalah penting, penanganan kekeringan dan antisipasi banjir harus berjalan beriringan. Data 1.699 tangki air bersih ke 12 kecamatan menunjukkan bahwa dampak kemarau masih nyata. Pemerintah daerah perlu memastikan transisi musim tidak memunculkan korban baru, baik karena kekurangan air maupun banjir. Kesiapsiagaan sejati diukur dari kecepatan respons saat bencana benar-benar datang.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0