Kemenkum Malut Harmonisasi 5 Ranperbup Halsel, BLUD Kesehatan Jadi Sorotan
Kanwil Kemenkum Malut menggelar rapat harmonisasi lima Rancangan Peraturan Bupati Halmahera Selatan pada Kamis (19/11). Tiga dari lima rancangan itu mengatur tata kelola BLUD Puskesmas, dari pengadaan barang dan jasa hingga remunerasi tenaga profesional.
Rapat digelar Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum. Lima rancangan yang dibahas menyentuh langsung layanan kesehatan di Kabupaten Halmahera Selatan, ditambah satu aturan soal standar harga satuan daerah.
Baca juga: Indonesia Pro Bono Awards 2026: Tiga Juri Lintas Bidang Siap Menilai
Kepala Kanwil Kemenkum Malut, Topan Sopuan, menegaskan harmonisasi bukan sekadar tahapan administratif. Menurut dia, proses ini menentukan apakah sebuah produk hukum daerah punya landasan kuat dan bisa diterapkan di lapangan.
Lima Ranperbup yang Masuk Meja Harmonisasi
Ada lima rancangan peraturan yang dibahas dalam rapat tersebut. Tiga di antaranya menyangkut Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas, yang menjadi tulang punggung layanan kesehatan tingkat pertama di Halmahera Selatan.
Rinciannya sebagai berikut:
- Ranperbup tentang Pengadaan Barang dan Jasa pada BLUD Puskesmas.
- Ranperbup tentang Tata Kelola Keuangan BLUD Puskesmas.
- Ranperbup tentang Pedoman Pengelolaan Pejabat Pengelola dan Pegawai dari Tenaga Profesional serta Remunerasi pada BLUD Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
- Ranperbup tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Pratama Makian.
- Ranperbup tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun Anggaran 2027.
Dua rancangan terakhir melengkapi paket. RS Pratama Makian membutuhkan payung hukum soal struktur organisasi dan tata kerjanya, sementara standar harga satuan daerah menjadi acuan belanja pemerintah kabupaten pada 2027.
Baca juga: Kemenkum Malut Harmonisasi 5 Ranperda Ternate: Dari Zakat hingga Bahasa Ternate
Kombinasi ini menunjukkan Pemkab Halmahera Selatan sedang membenahi fondasi fiskal dan kelembagaan layanan kesehatan sekaligus. BLUD Puskesmas memberi keleluasaan mengelola pendapatan sendiri, tetapi keleluasaan itu menuntut aturan main yang jelas.
Peringatan Topan Sopuan soal Kualitas Produk Hukum Daerah
Topan Sopuan membuka rapat dengan menekankan posisi harmonisasi dalam setiap tahapan pembentukan produk hukum daerah. Ia menyebut proses itu sebagai langkah untuk memastikan rancangan punya landasan hukum kuat, kejelasan norma, dan tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
"Harmonisasi bukan hanya sebatas pemenuhan tahapan administratif, tetapi merupakan bagian penting untuk memastikan setiap produk hukum daerah dibentuk secara tepat, baik dari sisi substansi maupun teknis penyusunannya," ujar Topan seperti dikutip dari laporan ANTARA.
Ia berharap rancangan yang diajukan pemerintah daerah benar-benar berkualitas, memiliki kepastian hukum, dan bisa diterapkan untuk memberi manfaat bagi masyarakat. Pernyataan itu menyiratkan kekhawatiran lama: banyak produk hukum daerah lahir cepat tetapi bermasalah saat diuji di lapangan.
Dalam konteks BLUD, risiko itu nyata. Pengadaan barang dan jasa di unit layanan publik kerap menjadi titik rawan, baik dari sisi prosedur maupun potensi benturan kepentingan. Tanpa norma yang tegas, keleluasaan BLUD bisa berbalik menjadi celah.
Bukan Formalitas: Dasar Hukum dan Tenggat 20 November 2026
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mia Kusuma Fitriana, yang hadir secara daring, menegaskan harmonisasi bukan persoalan wajib atau tidak wajib. Ia merujuk amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
"Pengharmonisasian merupakan proses penting untuk memastikan rancangan peraturan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Apabila tahapan ini tidak dilaksanakan, maka dapat menimbulkan persoalan yuridis terhadap produk hukum yang dibentuk," jelas Mia.
Ia juga menyampaikan batas waktu pelaksanaan harmonisasi yang ditetapkan Kementerian Hukum, yakni 20 November 2026. Tenggat itu mendorong Tim Kerja Harmonisasi Kanwil Kemenkum Malut bergerak cepat menelaah kelima rancangan.
Bagi daerah, tenggat semacam ini bukan hal sepele. Ranperbup yang tidak selesai diharmonisasi berisiko bermasalah secara yuridis, bahkan bisa dibatalkan jika bertabrakan dengan aturan lebih tinggi. Proses di Kanwil menjadi semacam saringan terakhir sebelum sebuah peraturan berlaku.
Komitmen Pemkab Halsel dan Catatan Telaah Tim Harmonisasi
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Halmahera Selatan, Bustamin Soleman, menyatakan Pemkab Halsel berkomitmen memastikan setiap produk hukum daerah melewati tahapan harmonisasi. Komitmen itu berlaku untuk peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah.
Menurut Bustamin, harmonisasi menjadi langkah penting untuk mewujudkan produk hukum daerah yang berkualitas, punya kepastian hukum, dan memenuhi kaidah pembentukan peraturan. Setiap peraturan juga harus dipastikan tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi.
Memasuki agenda utama, Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Malut memaparkan hasil analisis dan telaah terhadap lima Ranperbup. Beberapa ketentuan dinilai masih perlu disederhanakan dan diperjelas agar rumusan pasal dan ayat lebih lugas.
Tujuannya agar tidak menimbulkan penafsiran berbeda saat pelaksanaan. Penyesuaian itu diperlukan untuk memastikan setiap materi muatan punya kejelasan dan kepastian hukum. Kepala Bagian Organisasi Kabupaten Halmahera Selatan menyampaikan apresiasi atas masukan dan rekomendasi tim harmonisasi.
Moderator harmonisasi, Ermin Rasyim, meminta tim pemrakarsa dan Bagian Hukum Pemkab segera menindaklanjuti seluruh catatan hasil harmonisasi. Draf bersih diminta diserahkan dalam waktu tiga sampai lima hari kerja agar bisa diproses ke tahapan berikutnya.
"Koordinasi penting dilakukan untuk mendorong penyerahan draf bersih agar kelima rancangan peraturan bupati dapat segera difinalisasi," pungkasnya.
Dampak bagi Layanan Puskesmas dan RS Pratama Makian
Kelima Ranperbup itu menyentuh dua ujung layanan kesehatan Halmahera Selatan. Di tingkat pertama, Puskesmas berstatus BLUD diberi ruang mengelola keuangan dan tenaga profesional sendiri. Di tingkat rujukan, RS Pratama Makian butuh kejelasan organisasi agar bisa beroperasi dengan tata kelola yang rapi.
Aturan remunerasi menjadi bagian paling sensitif. Tanpa pedoman yang jelas, pembayaran insentif tenaga profesional di BLUD rawan menimbulkan persoalan administrasi dan hukum. Sebaliknya, pedoman yang terlalu kaku bisa membuat tenaga kesehatan enggan bertahan di daerah.
Ranperbup standar harga satuan daerah 2027 melengkapi gambaran itu. Dokumen ini menjadi rujukan harga dalam penyusunan anggaran, termasuk belanja layanan kesehatan. Jika standar harga tidak mutakhir, belanja pemerintah bisa boros atau justru kekurangan.
Proses di Kanwil Kemenkum Malut karena itu bukan urusan teknis semata. Hasil harmonisasi menentukan seberapa cepat Puskesmas dan RS Pratama Makian bisa bekerja dengan aturan yang jelas, terutama saat anggaran 2027 mulai disusun.
Analisis Redaksi
Lima Ranperbup dalam satu rapat harmonisasi menunjukkan Pemkab Halmahera Selatan sedang mengejar banyak hal sekaligus. Ada tata kelola BLUD, organisasi rumah sakit, dan standar harga. Niatnya baik, tetapi menumpuk banyak aturan dalam satu paket selalu menyimpan risiko: kualitas telaah menipis karena waktu terbatas.
Catatan tim harmonisasi soal rumusan pasal yang masih perlu disederhanakan patut dibaca serius. Dalam aturan BLUD, kalimat yang ambigu soal pengadaan atau remunerasi bisa menjadi pintu masuk sengketa di kemudian hari. Kerapian norma bukan kemewahan teknis, melainkan perlindungan bagi pejabat pengelola dan tenaga kesehatan itu sendiri.
Tenggat draf bersih tiga sampai lima hari kerja akan menjadi ujian pertama. Jika Pemkab menyerahkan draf asal-asalan, proses harmonisasi hanya berpindah tempat tanpa memperbaiki apa pun. Sebaliknya, jika catatan Kanwil benar-benar diadopsi, kelima Ranperbup ini bisa menjadi contoh bagaimana daerah membenahi layanan publik lewat jalur hukum yang tertib.
Sumber: peraturan.bpk.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0