Korupsi KBS: 4 Tersangka Ditahan, Kas Rp3,27 Miliar Tak Bisa Dipertanggungjawabkan
- Kronologi Penetapan Tersangka dan Penahanan
- Siapa Saja yang Jadi Tersangka?
- Konstruksi Perkara: Dari Panggilan Kejari hingga Rekayasa Dokumen
- Temuan Audit BPKP dan Rincian Uang Kas yang Tak Dipertanggungjawabkan
- Ancaman Hukuman dan Langkah Penyidikan Selanjutnya
- Analisis Redaksi: Pengawasan BUMD dan Bahaya Transaksi Fiktif
Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan empat tersangka dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) dan langsung menahan mereka. Audit BPKP Perwakilan Jatim menemukan uang kas perusahaan sebesar Rp3.270.559.452 atau sekitar Rp3,27 miliar tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Kronologi Penetapan Tersangka dan Penahanan
Penetapan tersangka dilakukan pada Kamis (19/11/2026) malam. Keempat orang itu langsung menjalani penahanan di Cabang Rutan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur selama 20 hari, sejak 19 November hingga 8 Desember 2026.
Keputusan penetapan tertuang dalam surat keputusan bernomor KEP-1635/M.5/Fd.2/11/2026 hingga KEP-1638/M.5/Fd.2/11/2026. Seluruh keputusan diterbitkan pada 19 November 2026.
Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Dr. IG. Punia Atmaja NR, S.H., M.H., CFrA, menjelaskan bahwa penetapan empat tersangka merupakan hasil pengembangan penyidikan dugaan korupsi pengelolaan keuangan PDTS KBS. "Setelah ditetapkan sebagai tersangka, keempat orang tersebut langsung menjalani penahanan di rumah tahanan negara selama 20 hari," kata Punia dalam siaran pers Kejati Jatim.
Kasus ini menjadi sorotan karena penyidik menemukan dugaan penggunaan uang kas perusahaan daerah untuk mengupayakan penghentian penanganan perkara hukum di Kejari Tanjung Perak dan Kejati Jawa Timur.
Siapa Saja yang Jadi Tersangka?
Empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka masing-masing berinisial MN, NW, EES, dan MM. Mereka berasal dari unsur direksi, Badan Pengawas PDTS KBS, hingga seorang advokat.
- MN — Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia (SDM) PDTS KBS.
- NW — Direktur Operasional dan Umum PDTS KBS.
- EES — anggota Badan Pengawas PDTS KBS.
- MM — advokat dari Kantor Ma’ruf Syah & Partner.
Keterlibatan sejumlah unsur dalam struktur perusahaan daerah itu menjadi perhatian serius, mengingat dugaan penyimpangan berkaitan dengan penggunaan uang kas perusahaan dan pertanggungjawaban keuangan.
Konstruksi Perkara: Dari Panggilan Kejari hingga Rekayasa Dokumen
Dalam konstruksi perkara yang diungkap Kejati Jatim, dugaan penyimpangan bermula pada Februari 2025. Saat itu, sejumlah direksi dan karyawan PDTS KBS menerima panggilan pemeriksaan dari Kejari Tanjung Perak terkait pengaduan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan sewa tenant.
Menghadapi persoalan hukum tersebut, tersangka NW dan MN diduga menghubungi EES untuk menanyakan keberadaan pengacara yang dapat membantu menangani perkara. EES kemudian memperkenalkan keduanya kepada MM, advokat dari Kantor Ma’ruf Syah & Partner.
MM disebut diminta mengupayakan agar perkara yang sedang ditangani Kejari Tanjung Perak dihentikan. Untuk pendampingan hukum tersebut, MM diduga meminta lawyer fee sebesar Rp100 juta. Selain itu, MM juga meminta dana Rp500 juta yang disebut sebagai biaya penutupan perkara.
Permintaan dana tersebut diduga disetujui oleh NW dan MN dengan menggunakan uang kas PDTS KBS. Keduanya kemudian memerintahkan Kepala Departemen Keuangan PDTS KBS, Sutini, untuk mengeluarkan uang perusahaan. Selanjutnya, uang diserahkan oleh EES kepada MM. Namun, berdasarkan keterangan penyidik Kejati Jatim, uang tersebut tidak pernah diberikan kepada penyidik Kejari Tanjung Perak.
Persoalan kembali berkembang sekitar April 2025. Pada periode tersebut, direksi dan Badan Pengawas PDTS KBS menjalani pemeriksaan oleh Kejati Jatim terkait dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan perusahaan periode 2013 hingga 2024.
Dalam proses tersebut, MM kembali diduga meminta lawyer fee sebesar Rp100 juta serta dana Rp995 juta. Permintaan itu disebut mendapat persetujuan dari NW dan MN. Namun, pengeluaran uang perusahaan tidak berhenti pada jumlah tersebut. Berdasarkan hasil penyidikan, permintaan dana terus meningkat hingga total uang yang dikeluarkan dari kas PDTS KBS mencapai Rp2,41 miliar.
Ironisnya, dana miliaran rupiah tersebut disebut tidak pernah diserahkan kepada penyidik Kejati Jawa Timur. Proses pemeriksaan perkara pun tetap berjalan.
Penyidik juga mengungkap dugaan upaya membuat pengeluaran uang perusahaan tersebut terlihat seolah-olah sebagai kegiatan resmi PDTS KBS. Keempat tersangka diduga bersekongkol menyusun sejumlah dokumen yang tidak mencerminkan transaksi sebenarnya, meliputi perjanjian kerja sama layanan jasa hukum, dokumen review standar operasional prosedur (SOP) KBS, perjanjian kerja sama (PKS) fiktif, serta kuitansi honorarium konsultan hukum dan biaya pendampingan layanan hukum litigasi.
Temuan Audit BPKP dan Rincian Uang Kas yang Tak Dipertanggungjawabkan
Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur, total uang kas PDTS KBS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan mencapai Rp3.270.559.452 atau sekitar Rp3,27 miliar. Angka itu berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Jawa Timur Nomor PE.03.03/SR-940/PW13/5.1/2026 tertanggal 11 November 2026.
Rinciannya, pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada 2025 mencapai Rp707.775.022. Sementara pada 2026, ditemukan pengeluaran sebesar Rp152.784.430. Dana tersebut tercatat digunakan untuk sejumlah kegiatan operasional perusahaan, antara lain pembelian bahan bakar minyak (BBM), pembayaran tunjangan hari raya (THR), serta honorarium.
Jika digabungkan dengan pengeluaran Rp2,41 miliar yang berkaitan dengan jasa hukum, total uang kas PDTS KBS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan mencapai Rp3.270.559.452. Temuan audit tersebut menjadi salah satu dasar penting bagi penyidik dalam mengembangkan perkara.
Informasi lebih lanjut mengenai audit keuangan daerah dapat diakses melalui situs resmi BPKP.
Ancaman Hukuman dan Langkah Penyidikan Selanjutnya
Atas dugaan perbuatannya, keempat tersangka disangkakan melanggar ketentuan tindak pidana korupsi. Dalam sangkaan primer, penyidik menerapkan Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001.
Sementara dalam sangkaan subsider, penyidik menerapkan Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Penahanan dilakukan untuk kepentingan proses penyidikan lebih lanjut. Penyidik Kejati Jatim masih mendalami peran masing-masing tersangka dan kemungkinan keterlibatan pihak lain. Proses hukum akan terus berjalan hingga berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan.
Referensi hukum terkait pemberantasan korupsi dapat dilihat di situs Kejaksaan Agung RI.
Analisis Redaksi: Pengawasan BUMD dan Bahaya Transaksi Fiktif
Penetapan empat tersangka dalam perkara dugaan korupsi PDTS KBS menjadi peringatan serius terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan badan usaha milik daerah (BUMD). Dugaan penggunaan uang perusahaan untuk kepentingan penanganan perkara hukum, ditambah temuan dokumen pertanggungjawaban yang diduga fiktif, memperlihatkan persoalan serius dalam pengawasan penggunaan kas perusahaan.
Dana perusahaan daerah semestinya dikelola berdasarkan kepentingan operasional, pelayanan publik, serta ketentuan tata kelola perusahaan yang baik. Namun, dalam kasus ini, uang kas PDTS KBS diduga dipakai untuk kepentingan pribadi dan upaya menghindari jerat hukum. Modusnya pun terbilang nekat: membuat perjanjian kerja sama dan kuitansi fiktif untuk menutupi pengeluaran miliaran rupiah.
Kini, penyidikan Kejati Jawa Timur akan menjadi ujian dalam mengungkap secara terang benderang bagaimana uang kas PDTS KBS dapat dikeluarkan hingga mencapai Rp3,27 miliar tanpa pertanggungjawaban yang memadai. Seluruh dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada para tersangka tetap harus dibuktikan melalui proses peradilan. Asas praduga tidak bersalah harus tetap dihormati sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Sumber: nusantaraabadinews.com, bpkp.go.id, kejaksaan.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0