Kemenkum Malut Dorong DPRD Halut Optimalkan JDIH, Perluas Publikasi Dokumen Hukum
Kanwil Kemenkum Maluku Utara menggelar konsultasi dan pendampingan pengelolaan JDIH bagi Sekretariat DPRD Halmahera Utara di Ruang Rapat Borero, Kamis (19/11). Kendala kapasitas server dan belum optimalnya media sosial menjadi sorotan utama.
Kegiatan ini menjadi wadah bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Halut untuk menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi dalam pengelolaan JDIH sekaligus memperoleh solusi dan arahan terkait optimalisasi dokumentasi serta penyebarluasan informasi hukum.
Baca juga: Indonesia Pro Bono Awards 2026: Tiga Juri Lintas Bidang Siap Menilai
Kronologi dan Tujuan Pendampingan JDIH
Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara kembali memperkuat pembinaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di wilayah melalui konsultasi dan pendampingan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Utara (Halut). Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Borero, Kamis (19/11).
Pendampingan ini bertujuan mendorong pengelolaan JDIH agar semakin tertata dan memenuhi standar yang telah ditetapkan, sehingga mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi hukum. Kanwil Kemenkum Malut berkomitmen untuk terus mendorong pembinaan dan pendampingan kepada seluruh anggota JDIH di wilayah Maluku Utara, termasuk DPRD Kabupaten Halmahera Utara, agar pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum semakin optimal, informatif, dan mudah diakses masyarakat.
Dalam konsultasi tersebut, Operator JDIH DPRD Kabupaten Halut menyampaikan sejumlah kendala teknis, khususnya keterbatasan kapasitas server yang mendukung pengelolaan portal JDIH. Pihak DPRD telah mengajukan permohonan penambahan kapasitas server kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Halmahera Utara, namun hingga saat ini permohonan tersebut belum dapat direalisasikan.
Selain itu, DPRD Kabupaten Halut telah memiliki media sosial Facebook sebagai sarana penyebarluasan informasi hukum. Namun, pemanfaatannya masih belum optimal dan belum dikelola secara aktif serta berkelanjutan.
Baca juga: Kemenkum Malut Harmonisasi 5 Ranperbup Halsel, BLUD Kesehatan Jadi Sorotan
Pernyataan Kepala Kanwil dan Tim BPHN
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Malut, Topan Sopuan, bersama Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mia Kusuma Fitriana, menegaskan bahwa pembinaan tersebut merupakan bagian dari komitmen Kanwil dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di daerah.
“Pendampingan ini merupakan upaya mendorong pengelolaan JDIH agar semakin tertata dan memenuhi standar yang telah ditetapkan, sehingga mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi hukum. Kami akan terus mendorong pembinaan dan pendampingan kepada seluruh anggota JDIH di wilayah Maluku Utara, termasuk DPRD Kabupaten Halmahera Utara, agar pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum semakin optimal, informatif, dan mudah diakses masyarakat,” ujar Topan dalam keterangannya.
Sementara itu, Analis Penyuluh Hukum Ahli Madya yang juga Ketua Tim BPHN Kanwil Kemenkum Malut, Anita Safitri, menjelaskan bahwa publikasi JDIH tidak hanya berfokus pada Peraturan Daerah, tetapi juga dapat mencakup berbagai dokumen pendukung lainnya, seperti risalah rapat, buku hukum, serta dokumen hukum dan informasi lain yang relevan dengan tugas dan fungsi DPRD sesuai ketentuan pengelolaan JDIH.
Kendala Teknis dan Rencana Koordinasi Lanjutan
Dalam konsultasi tersebut, Operator JDIH DPRD Kabupaten Halut turut menyampaikan sejumlah kendala teknis, khususnya keterbatasan kapasitas server yang mendukung pengelolaan portal JDIH. Pihak DPRD telah mengajukan permohonan penambahan kapasitas server kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Halmahera Utara, namun hingga saat ini permohonan tersebut belum dapat direalisasikan.
Selain itu, DPRD Kabupaten Halut telah memiliki media sosial Facebook sebagai sarana penyebarluasan informasi hukum. Namun, pemanfaatannya masih belum optimal dan belum dikelola secara aktif serta berkelanjutan.
Kaitannya, Tim BPHN Kanwil Kemenkum Malut menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi koordinasi lanjutan melalui Zoom Meeting dengan melibatkan Sekretariat DPRD Kabupaten Halut dan Dinas Komunikasi dan Informatika setempat. Koordinasi ini diharapkan dapat menghasilkan alternatif penyelesaian atas kendala kapasitas server sekaligus mendukung pengembangan portal JDIH yang lebih efektif.
Selain penguatan infrastruktur dan pengelolaan portal, Tim BPHN juga mendorong Sekretariat DPRD Kabupaten Halut untuk melakukan inventarisasi serta melengkapi dokumen dan data dukung yang diperlukan dalam pelaporan melalui aplikasi e-Performance. Kelengkapan tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung pemenuhan indikator kinerja, evaluasi, dan akuntabilitas pengelolaan JDIH.
Latar Belakang dan Konteks Pengelolaan JDIH
JDIH merupakan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang dikelola secara terpadu oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) bersama instansi pemerintah pusat dan daerah. Tujuannya adalah menyediakan akses mudah bagi masyarakat terhadap produk hukum, seperti peraturan perundang-undangan, yang dapat diakses secara online.
Pengelolaan JDIH di daerah menjadi penting karena setiap pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan daerah (perda) dan dokumen hukum lainnya yang perlu didokumentasikan dengan baik. Tanpa pengelolaan yang optimal, dokumen-dokumen tersebut berisiko tidak terpublikasi sehingga masyarakat sulit mengaksesnya.
Kanwil Kemenkum Malut memiliki peran strategis dalam melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pengelola JDIH di wilayahnya. Kegiatan seperti konsultasi dan pendampingan ini merupakan bagian dari upaya rutin untuk memastikan bahwa pengelolaan JDIH di daerah memenuhi standar yang ditetapkan.
Dalam konteks DPRD Kabupaten Halut, JDIH memiliki peran penting karena DPRD adalah lembaga yang membentuk perda bersama kepala daerah. Dokumen-dokumen seperti risalah rapat, naskah akademik, dan dokumen pendukung lainnya perlu terdokumentasi dengan baik agar dapat diakses oleh publik dan menjadi referensi dalam proses legislasi selanjutnya.
Selain itu, penggunaan aplikasi e-Performance menunjukkan adanya upaya untuk mengintegrasikan pengelolaan JDIH dengan sistem akuntabilitas kinerja. Hal ini sejalan dengan tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dokumen publik.
Dampak dan Langkah Selanjutnya
Pendampingan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas pengelolaan JDIH di DPRD Kabupaten Halut. Dengan teratasinya kendala teknis, seperti kapasitas server, portal JDIH dapat berjalan lebih lancar dan mampu menampung lebih banyak dokumen.
Selain itu, optimalisasi media sosial Facebook diharapkan dapat meningkatkan jangkauan publikasi informasi hukum kepada masyarakat. Selama ini, media sosial tersebut belum dikelola secara aktif, sehingga potensinya belum termanfaatkan secara maksimal.
Tim BPHN Kanwil Kemenkum Malut akan memfasilitasi koordinasi lanjutan melalui Zoom Meeting dengan melibatkan Sekretariat DPRD Kabupaten Halut dan Dinas Komunikasi dan Informatika setempat. Koordinasi ini diharapkan menghasilkan alternatif penyelesaian atas kendala kapasitas server.
Selain itu, Sekretariat DPRD Kabupaten Halut didorong untuk segera melengkapi dokumen dan data dukung yang diperlukan dalam pelaporan melalui aplikasi e-Performance. Kelengkapan tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung pemenuhan indikator kinerja, evaluasi, dan akuntabilitas pengelolaan JDIH.
Kanwil Kemenkum Malut berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait melalui pembinaan berkelanjutan, peningkatan kualitas dokumentasi, serta optimalisasi sarana digital di wilayah.
Analisis Redaksi
Upaya Kanwil Kemenkum Malut mendorong optimalisasi JDIH di DPRD Halmahera Utara patut diapresiasi. Namun, persoalan yang muncul—keterbatasan server dan belum optimalnya media sosial—mencerminkan tantangan klasik dalam pengelolaan dokumentasi hukum di daerah: minimnya dukungan infrastruktur dan sumber daya manusia.
Kendala server yang belum terealisasi meski sudah diajukan ke Diskominfo menunjukkan perlunya koordinasi lintas sektor yang lebih kuat. JDIH bukan sekadar proyek teknologi, melainkan bagian dari tata kelola pemerintahan yang transparan. Jika akses dokumen hukum terhambat, publik kehilangan hak atas informasi yang seharusnya terbuka.
Oleh karena itu, pendampingan yang dilakukan Kanwil Kemenkum Malut sebaiknya tidak berhenti pada konsultasi. Perlu ada tindak lanjut konkret, seperti bantuan teknis atau fasilitasi anggaran, agar kendala di lapangan benar-benar teratasi. Selain itu, pemanfaatan media sosial harus dioptimalkan dengan strategi konten yang terencana, bukan sekadar akun yang ada tanpa pengelolaan.
Yang tak kalah penting, dorongan untuk melengkapi data e-Performance harus dimaknai sebagai upaya membangun budaya dokumentasi yang baik. Tanpa dokumentasi yang rapi, akuntabilitas kinerja hanya akan menjadi formalitas. JDIH yang optimal adalah cermin pemerintahan yang bersih dan terbuka.
Sumber: ambon.antaranews.com, bphn.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0