Kemenkum Malut Harmonisasi 3 Ranpergub: TB Jadi Prioritas hingga 2030
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara menggelar rapat harmonisasi tiga Rancangan Peraturan Gubernur pada Kamis (19/11/2026). Salah satunya mengatur Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis 2026-2030, dan pemrakarsa diminta menyerahkan draf bersih dalam 3-5 hari kerja.
Rapat itu berlangsung di lingkungan Kanwil Kemenkum Malut dan melibatkan tim perancang peraturan perundang-undangan, Biro Hukum Provinsi, serta sejumlah perangkat daerah pemrakarsa. Ketiga rancangan dibahas satu per satu, lengkap dengan catatan perbaikan substantif maupun teknis.
Baca juga: Indonesia Pro Bono Awards 2026: Tiga Juri Lintas Bidang Siap Menilai
Kakanwil Kemenkum Malut, Topan Sopuan, menyatakan dukungannya atas langkah harmonisasi yang digagas Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda. Menurut dia, inisiatif itu bagian dari komitmen mengakselerasi tata kelola organisasi dan pembangunan berkeadilan yang manfaatnya dirasakan masyarakat.
Tiga Ranpergub yang Dibahas dan Substansinya
Ada tiga rancangan yang masuk meja harmonisasi. Masing-masing menyentuh ranah berbeda: kelembagaan dinas sosial, tata kelola prosedur administrasi pemerintahan, dan penanggulangan penyakit menular.
- Ranpergub tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Sosial. Tim perancang mengidentifikasi rancangan ini sebagai delegasi dari Pasal 19 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- Ranpergub tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. Rancangan dinilai sejalan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012.
- Ranpergub tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2026-2030. Rancangan ini diselaraskan dengan rencana aksi Kementerian Kesehatan untuk mendukung eliminasi tuberkulosis nasional pada 2030.
Pada pembahasan pertama, tim perancang menilai bagian konsiderans perlu diubah dan disesuaikan dengan dasar hukum yang tepat. Dari sisi teknis pembentukan, rancangan dinilai sudah cukup baik dengan beberapa catatan perbaikan.
Untuk rancangan kedua, pembahasan lebih banyak menyentuh penyesuaian pedoman SOP dengan ketentuan teknis dari Kementerian Dalam Negeri serta kementerian yang membidangi pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
Baca juga: Kemenkum Malut Harmonisasi 5 Ranperbup Halsel, BLUD Kesehatan Jadi Sorotan
Rancangan ketiga menjadi sorotan karena menyangkut target kesehatan jangka panjang. Tim perancang menilai rancangan itu bukan merupakan pendelegasian dari Pasal 5 ayat (2) huruf a dan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis. Karena itu, konsiderans perlu disesuaikan, sementara aspek teknis pembentukan dinilai sudah cukup baik, jelas, dan lugas.
Alasan Harmonisasi Dinilai Tahap Krusial
Topan Sopuan menempatkan harmonisasi sebagai tahap penting untuk memastikan setiap produk hukum daerah punya kualitas yang baik. Bagi dia, regulasi daerah harus selaras dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, sekaligus bisa diterapkan di lapangan.
“Melalui harmonisasi ini, kita ingin memastikan setiap rancangan peraturan gubernur tidak hanya memenuhi aspek formal dan teknis pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga memiliki substansi yang tepat dan dapat diimplementasikan. Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan benar-benar mampu menjawab kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat Maluku Utara,” ujar Topan.
Pernyataan itu menegaskan satu hal: harmonisasi bukan sekadar formalitas administrasi. Proses ini menjadi semacam penyaring agar rancangan tidak berbenturan dengan aturan lebih tinggi, baik secara vertikal maupun horizontal.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mia Kusuma Fitriana, menambahkan bahwa Tim Kerja Harmonisasi telah melakukan praharmonisasi. Langkah itu untuk memastikan substansi dan teknis penyusunan rancangan sesuai ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Dari sisi pemrakarsa, Mustafa Hasan selaku perwakilan Biro Hukum Provinsi Maluku Utara menjelaskan alasan ketiga rancangan diajukan. Tujuannya memastikan seluruh tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan telah terpenuhi sebelum ditetapkan.
Dasar Hukum yang Jadi Catatan Perbaikan
Sejumlah catatan teknis muncul dalam pembahasan. Untuk Ranpergub UPTD Dinas Sosial, persoalan utama ada pada konsiderans yang harus disesuaikan dengan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
Pada Ranpergub Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan, Sugeng Harijanto dari Biro Organisasi menjelaskan bahwa penyusunan regulasi ini diperlukan untuk menyesuaikan pedoman dengan sejumlah ketentuan teknis dari Kementerian Dalam Negeri dan kementerian yang membidangi pendayagunaan aparatur negara.
Dengan adanya regulasi tersebut, diharapkan tidak terjadi kekosongan hukum dalam penyusunan SOP pada berbagai instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Kekosongan hukum selama ini kerap membuat instansi bekerja dengan rujukan berbeda-beda.
Sementara untuk Ranpergub RAD Penanggulangan Tuberkulosis, Hesty Elvianty dari Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara menyatakan penyusunan rencana aksi diselaraskan dengan rencana aksi Kementerian Kesehatan. Arahnya mendukung target nasional, yakni eliminasi tuberkulosis di Indonesia pada 2030.
Perlu dipahami, Perpres Nomor 67 Tahun 2021 memang menjadi rujukan utama penanggulangan tuberkulosis di tingkat pusat. Namun, daerah tetap memerlukan rencana aksi sendiri agar target nasional punya pijakan operasional di lapangan, lengkap dengan pembagian tugas antar perangkat daerah.
Draf Bersih Diminta dalam 3-5 Hari Kerja
Menutup rangkaian pembahasan, Eki Indra Wijaya selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kanwil Kemenkum Malut menyampaikan bahwa secara umum ketiga Ranpergub telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik secara vertikal maupun horizontal.
Meski begitu, ia meminta para pemrakarsa segera menindaklanjuti catatan hasil harmonisasi. Draf bersih diminta diserahkan dalam waktu 3-5 hari kerja.
“Setelah proses harmonisasi ini, kami berharap seluruh catatan perbaikan dapat segera ditindaklanjuti oleh pemrakarsa. Penyerahan draf bersih sesuai batas waktu yang telah disepakati menjadi langkah penting agar ketiga rancangan peraturan gubernur dapat segera memasuki tahap finalisasi,” jelasnya.
Batas waktu itu memberi tekanan tersendiri bagi pemrakarsa. Sebab, draf bersih mesti sudah memuat seluruh perbaikan konsiderans dan penyesuaian teknis yang dibahas dalam rapat.
Setelah draf bersih masuk, tahap berikutnya adalah finalisasi sebelum rancangan ditetapkan menjadi peraturan gubernur. Kanwil Kemenkum Malut menyatakan komitmennya memperkuat koordinasi dan pendampingan pembentukan produk hukum daerah bersama Biro Hukum dan perangkat daerah pemrakarsa.
Dampak bagi Tata Kelola dan Layanan Publik Malut
Ketiga rancangan menyentuh persoalan yang dekat dengan warga. Ranpergub UPTD Dinas Sosial menentukan bentuk kelembagaan unit pelaksana teknis, yang berpengaruh pada layanan sosial di daerah.
Ranpergub Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan berdampak langsung pada konsistensi prosedur di instansi. Tanpa pedoman yang mutakhir, setiap organisasi perangkat daerah berpotensi menyusun SOP dengan rujukan berbeda.
Adapun RAD Penanggulangan Tuberkulosis 2026-2030 menjadi instrumen untuk menerjemahkan target eliminasi TB 2030 ke dalam langkah konkret di Maluku Utara. Rencana aksi biasanya memuat target penemuan kasus, pengobatan, hingga penguatan layanan kesehatan primer.
Bagi publik, hasil harmonisasi ini bisa dipantau lewat dokumen yang nantinya ditetapkan. Sejumlah peraturan daerah dan produk hukum daerah lain dapat diakses melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Maluku Utara.
Proses harmonisasi sendiri merupakan bagian dari mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya. Laporan lengkap rapat ini juga dimuat di ANTARA.
Analisis Redaksi: Harmonisasi sebagai Ujian Kualitas Regulasi Daerah
Harmonisasi tiga Ranpergub ini menunjukkan satu pola yang layak diapresiasi: pemerintah provinsi mengajukan rancangan lebih awal ke Kanwil Kemenkum, bukan mengebut di akhir masa jabatan. Namun, kualitas akhir tetap bergantung pada seberapa serius catatan teknis ditindaklanjuti.
Temuan yang paling mencolok adalah soal konsiderans pada dua dari tiga rancangan. Dasar hukum yang keliru dalam konsiderans bukan persoalan sepele. Ia bisa menjadi pintu masuk bagi uji materi atau menjadi alasan sebuah peraturan sulit diterapkan karena rujukannya tidak tepat. Bahwa tim perancang menemukan hal ini sebelum penetapan adalah nilai tambah dari proses harmonisasi.
Yang perlu diawasi berikutnya adalah tenggat 3-5 hari kerja. Batas waktu itu realistis untuk perbaikan konsiderans, tetapi berisiko jika pemrakarsa hanya menambal dokumen tanpa menyesuaikan substansi. Kualitas regulasi daerah tidak diukur dari cepatnya draf bersih masuk, melainkan dari apakah peraturan itu benar-benar bisa dijalankan di lapangan.
Untuk RAD Penanggulangan Tuberkulosis, tantangannya lebih besar. Target eliminasi TB 2030 menuntut anggaran, tenaga kesehatan, dan data kasus yang rapi. Regulasi hanya menjadi kerangka. Tanpa pelaksanaan yang konsisten, rencana aksi hanya akan menjadi dokumen rapi di atas kertas.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0