Kemenkum-Pemkab Paser Perkuat Koordinasi Hukum Tertib Ormas, Ini Poin Pentingnya

Nov 20, 2026 - 11:20
 0  1
Kemenkum-Pemkab Paser Perkuat Koordinasi Hukum Tertib Ormas, Ini Poin Pentingnya

Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Kalimantan Timur memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Paser untuk memantapkan tertib administrasi organisasi kemasyarakatan. Pertemuan di Samarinda itu menelaah perbedaan badan hukum yayasan dan perkumpulan.

Ad
Ad

Koordinasi tersebut berlangsung melalui kunjungan audiensi jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Paser ke kantor wilayah di Samarinda, Kamis. Fokusnya bukan sekadar silaturahmi, melainkan konsultasi teknis soal legalitas kelembagaan ormas dan lembaga swadaya masyarakat di daerah.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Kaltim Hanton Hazali menegaskan pentingnya pemahaman menyeluruh atas aspek legalitas badan hukum ormas. Menurut dia, pemahaman itu menjadi pintu masuk bagi kelancaran pembinaan dan pengawasan di lapangan.

Kronologi Audiensi Kesbangpol Paser di Kanwil Kemenkum Kaltim

Rombongan Pemkab Paser dipimpin langsung Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Kesbangpol Paser Achmad Hartono beserta jajaran. Kedatangan mereka diterima jajaran Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum kantor wilayah.

Dalam forum itu, kedua pihak membahas karakteristik mendasar yang membedakan entitas badan hukum yayasan dengan perkumpulan. Perbedaan ini kerap menjadi sumber kebingungan di tingkat daerah ketika ormas hendak mengurus pengesahan badan hukum.

Jajaran Kanwil Kemenkum Kaltim memaparkan tata cara pendaftaran perizinan serta verifikasi keabsahan dokumen ormas secara terperinci. Penjelasan mencakup alur administrasi yang harus dilalui organisasi agar status hukumnya sah menurut ketentuan nasional.

Aparatur Kesbangpol Paser memanfaatkan forum tersebut untuk mengonsultasikan berbagai kendala lapangan dalam menjalankan fungsi pembinaan ormas. Persoalan berkas kepengurusan yang tidak tertib menjadi salah satu hal yang dibahas.

Kementerian Hukum lantas memberikan panduan solusi praktis terkait penertiban berkas kepengurusan ormas. Panduan itu disusun agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketika diterapkan di tingkat kabupaten.

Pernyataan Hanton Hazali soal Legalitas Ormas dan LSM

Hanton menempatkan legalitas sebagai fondasi utama pembinaan ormas. "Pemahaman komprehensif aspek legalitas badan hukum ormas penting dalam mendukung kelancaran pembinaan dan pengawasan," kata Hanton di Samarinda, Kamis.

Ia juga menegaskan tujuan akhir dari koordinasi ini: memastikan seluruh ormas dan lembaga swadaya masyarakat di Kabupaten Paser beroperasi dengan legalitas yang sah. "Kami ingin memastikan seluruh ormas dan lembaga swadaya masyarakat di Kabupaten Paser beroperasi dengan legalitas yang sah," tutur Hanton.

Menurut dia, tata kelola kelembagaan yang transparan dan tertib administrasi bukan formalitas belaka. Keduanya dinilai krusial agar ormas bisa berperan positif dalam menyukseskan program pembangunan daerah.

Hanton menambahkan, ormas yang berdiri di atas kepastian hukum akan memberi kontribusi nyata bagi kemajuan sosial dan kesejahteraan masyarakat. "Ormas yang berlandaskan kepastian hukum tentu akan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan sosial dan kesejahteraan masyarakat," kata dia.

Achmad Hartono Sebut Konsultasi sebagai Langkah Konkret

Dari sisi pemerintah daerah, Achmad Hartono menyebut konsultasi ini sebagai langkah konkret untuk memperoleh arahan teknis regulasi. Yang dibutuhkan jajarannya adalah kejelasan soal status pengesahan badan hukum yayasan dan perkumpulan.

"Konsultasi itu langkah konkret kami memperoleh arahan teknis regulasi terkait status pengesahan badan hukum yayasan dan perkumpulan," ujar Achmad Hartono.

Ia menilai sinergi antarlembaga memudahkan pemerintah daerah merumuskan langkah pembinaan kelembagaan secara berkesinambungan dan terarah. "Sinergi antarlembaga itu memudahkan pemerintah daerah merumuskan langkah pembinaan kelembagaan secara berkesinambungan dan terarah," demikian Achmad Hartono.

Bagi Kesbangpol Paser, forum koordinasi semacam ini menjadi saluran resmi untuk menyampaikan dinamika kendala di lapangan. Persoalan yang muncul di daerah bisa langsung mendapat penjelasan dari otoritas hukum pusat yang diwakili kantor wilayah.

Beda Yayasan dan Perkumpulan dalam Administrasi Hukum Umum

Salah satu inti pertemuan adalah menelaah perbedaan karakteristik mendasar antara yayasan dan perkumpulan. Keduanya sama-sama berbadan hukum, tetapi memiliki konstruksi pendirian dan pengelolaan yang tidak identik.

Dalam sistem pelayanan administrasi hukum umum, perbedaan itu menentukan dokumen apa yang harus disiapkan, siapa yang berwenang mengesahkan, dan bagaimana mekanisme verifikasinya. Kekeliruan memahami jenis entitas sering berujung pada berkas yang harus diperbaiki berulang kali.

Karena itu, Kanwil Kemenkum Kaltim menekankan pentingnya verifikasi keabsahan dokumen ormas. Proses ini mencakup pemeriksaan kelengkapan berkas kepengurusan hingga kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

Panduan solusi praktis yang diberikan diarahkan pada penertiban berkas kepengurusan. Tujuannya agar ormas di Paser tidak tersandung masalah administratif yang bisa menghambat aktivitas kelembagaan mereka.

Dampak bagi Pembinaan Ormas dan Program Pembangunan Paser

Tertib administrasi berdampak langsung pada kualitas pembinaan ormas di daerah. Dengan data kelembagaan yang rapi, pemerintah kabupaten bisa memetakan organisasi mana yang aktif, sah secara hukum, dan layak dilibatkan dalam program pembangunan.

Sebaliknya, ormas tanpa legalitas yang jelas menyulitkan pengawasan. Pemerintah daerah sulit menyalurkan dukungan, fasilitasi, maupun kerja sama jika status badan hukum organisasi tidak terang.

Hanton menempatkan kepastian hukum sebagai prasyarat kontribusi sosial ormas. Logikanya sederhana: organisasi yang legal dan tertib cenderung lebih mudah dipercaya untuk menjalankan program yang menyentuh masyarakat.

Koordinasi antara Kanwil Kemenkum Kaltim dan Kesbangpol Paser juga memperlihatkan pola kerja lintas tingkat pemerintahan. Persoalan teknis regulasi yang rumit di daerah mendapat penjelasan langsung dari perwakilan Kementerian Hukum di provinsi.

Langkah berikutnya ada di tangan Pemkab Paser untuk menindaklanjuti arahan teknis tersebut. Pembinaan kelembagaan yang berkesinambungan dan terarah menjadi pekerjaan rumah yang harus dijalankan setelah konsultasi ini.

Analisis Redaksi: Koordinasi Teknis yang Menentukan Wajah Ormas Daerah

Persoalan legalitas ormas jarang menjadi sorotan publik, padahal dampaknya luas. Ketika status badan hukum sebuah organisasi kabur, pembinaan berjalan tanpa pijakan, dan pengawasan berubah menjadi formalitas. Pertemuan di Samarinda itu, meski terkesan administratif, menyentuh akar persoalan yang kerap diabaikan.

Yang menarik, forum ini tidak berhenti pada sosialisasi. Kesbangpol Paser datang membawa kendala lapangan, sementara Kanwil Kemenkum Kaltim merespons dengan panduan teknis. Pola komunikasi dua arah semacam ini lebih produktif daripada sekadar surat edaran yang menumpuk di meja birokrasi.

Namun, hasil konsultasi baru akan terasa jika ada tindak lanjut nyata di Paser. Pendataan ulang ormas, penertiban berkas kepengurusan, dan penyuluhan kepada organisasi yang belum berbadan hukum sah seharusnya menyusul. Tanpa itu, koordinasi hanya berhenti sebagai catatan rapat. Kepastian hukum ormas bukan pekerjaan sekali jadi, melainkan proses panjang yang menuntut konsistensi pemerintah daerah.

Sumber: kaltim.antaranews.com, kemenkum.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad