DPR Desak Pemerintah Percepat Penanganan Banjir Aceh, Minta Anggaran Khusus
- Kronologi Banjir Susulan di Aceh dan Beban Kerja yang Menumpuk
- Lasarus Minta Tim Penanggulangan Bencana Bekerja Efektif
- Anggaran Kementerian PU Menurun, Dana Bencana Tetap Diambil dari Pos Reguler
- Peringatan Dini BMKG Diminta Disampaikan Berkala
- Daftar Tuntutan Komisi V DPR ke Pemerintah
- Langkah Selanjutnya dan Sorotan Publik
- Analisis Redaksi
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mendesak pemerintah mempercepat penanganan banjir yang kembali melanda sejumlah daerah di Aceh. Ia menilai proses pemulihan dari bencana sebelumnya belum tuntas, sementara bencana baru sudah muncul lagi.
Pernyataan itu disampaikan Lasarus kepada wartawan pada Jumat (20/11/2026). Ia menyoroti lambatnya penyelesaian pekerjaan pascabencana yang menumpuk sejak peristiwa banjir dan tanah longsor di Aceh dan Sumatera pada November 2025.
"Kami minta supaya penanganan tuh cepat ya. Penanganan cepat terutama menyelesaikan PR-PR lama dulu yang juga belum selesai sampai sekarang," kata Lasarus, dikutip dari Aktual.com.
Kronologi Banjir Susulan di Aceh dan Beban Kerja yang Menumpuk
Banjir dan tanah longsor pertama kali melanda sejumlah wilayah di Aceh dan Sumatera pada November 2025. Peristiwa itu mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur di banyak titik.
Hingga pertengahan November 2026, sebagian pekerjaan pemulihan dari bencana tersebut masih berjalan. Namun banjir kembali terjadi di sejumlah kawasan Aceh, sehingga pemerintah kini menghadapi dua beban sekaligus: penanganan darurat untuk bencana baru dan penyelesaian pemulihan yang tertunda.
Kondisi inilah yang membuat Komisi V DPR, yang membidangi infrastruktur dan pekerjaan umum, mengambil sikap. Lasarus menilai pemerintah perlu menaikkan tingkat keseriusan dalam menangani dampak bencana.
"Kita mendoronglah supaya perhatian pemerintah lebih serius gitu loh terhadap penanganan pascabencana ini mengingat penanganan pascabencana yang lalu aja belum selesai kan sampai sekarang. Ini udah timbul lagi bencana baru gitu," ujarnya.
Lasarus Minta Tim Penanggulangan Bencana Bekerja Efektif
Pemerintah sebelumnya telah membentuk tim penanggulangan bencana. Lasarus meminta tim tersebut memastikan seluruh program penanganan berjalan sesuai rencana, bukan hanya berhenti di tataran koordinasi.
"Mungkin kita minta supaya ini dicermatilah oleh tim penanggulangan bencana sudah dibentuk oleh pemerintah gitu supaya kegiatan bisa jalan. Kalau anggaran kurang ya ditambah gitu loh," sambungnya.
Pernyataan itu menegaskan satu hal: persoalan utama bukan sekadar kelembagaan, tetapi juga ketersediaan dana. Menurut Lasarus, jika alokasi anggaran tidak mencukupi, pemerintah tidak punya alasan untuk menunda penambahan.
Ia juga menyoroti sejumlah kegiatan yang sebenarnya sudah memperoleh alokasi anggaran pada tahun sebelumnya, tetapi proses lelangnya belum rampung hingga sekarang. Akibatnya, pekerjaan pemulihan tertahan di tahap administrasi.
"Bahkan ada beberapa kegiatan yang sudah kita ada anggaran yang lalu juga belum selesai lelang sampai sekarang. Jadi kita mendoronglah supaya ini bisa dipercepat penanganan ini," kata Lasarus.
Anggaran Kementerian PU Menurun, Dana Bencana Tetap Diambil dari Pos Reguler
Sorotan paling tajam Lasarus tertuju pada pengelolaan anggaran. Ia menyinggung penurunan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU), sementara pembiayaan penanganan bencana masih bersumber dari anggaran reguler kementerian tersebut.
"Contoh sekarang ini kan anggaran PU menurun, tapi dana bencana itu masih ngambil dari dana regulernya PU. Nah ini dari sini aja kita melihat bahwa keseriusan pemerintah itu kurang gitu menurut saya dalam konteks percepatan penanganan bencana ini," paparnya.
Menurut Lasarus, pola pembiayaan seperti itu berisiko. Anggaran rutin Kementerian PU sejatinya dialokasikan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, bukan untuk menanggung seluruh kebutuhan darurat bencana.
Jika dana bencana terus menggerus anggaran reguler, pekerjaan infrastruktur lain berpotensi ikut terganggu. Karena itu ia mengusulkan solusi struktural, bukan tambal sulam.
"Untuk mengantisipasi yang baru ini hendaknya ada pos khusus gitu yang disiapkan oleh pemerintah yang tidak membebani anggaran rutin Kementerian PU, karena fakta yang ada sekarang Kementerian PU itu mengambil dana rutin untuk penanganan bencana," jelasnya.
Peringatan Dini BMKG Diminta Disampaikan Berkala
Di luar soal anggaran, Lasarus menekankan pentingnya penyampaian informasi cuaca dan potensi bencana secara berkala oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Ia menilai informasi terkini dan peringatan dini sangat diperlukan agar masyarakat bisa bersiap sebelum bencana datang, sehingga risiko korban jiwa bisa ditekan.
"Lebih kepada kita tetap minta kepada BMKG untuk menyampaikan informasi terkini kondisi cuaca dalam rangka mengurangi sedini mungkinlah peringatan dini dalam rangka kita berupaya mengurangi korban jiwa dari terjadinya bencana alam ini," tuturnya.
Permintaan itu masuk akal mengingat pola cuaca ekstrem yang berulang. Peringatan dini yang terlambat atau tidak sampai ke warga di daerah rawan banjir membuat evakuasi berjalan tergesa-gesa dan memakan korban.
Lasarus tidak merinci besaran kebutuhan anggaran maupun lokasi banjir terbaru di Aceh. Ia juga tidak menyebut angka korban atau jumlah titik terdampak dalam pernyataannya.
Daftar Tuntutan Komisi V DPR ke Pemerintah
Dari pernyataan Lasarus, setidaknya ada sejumlah poin yang menjadi tuntutan Komisi V DPR kepada pemerintah:
- Mempercepat penanganan banjir di Aceh, termasuk menyelesaikan pekerjaan pemulihan dari bencana November 2025 yang belum tuntas.
- Memastikan tim penanggulangan bencana yang sudah dibentuk bekerja efektif di lapangan.
- Menambah alokasi anggaran jika dana yang tersedia tidak mencukupi.
- Menyediakan pos anggaran khusus bencana yang tidak membebani anggaran rutin Kementerian PU.
- Mempercepat proses lelang kegiatan yang anggarannya sudah tersedia sejak tahun lalu.
- Meminta BMKG menyampaikan informasi cuaca terkini dan peringatan dini secara berkala.
Sejumlah poin tersebut saling terkait. Percepatan lelang, misalnya, tidak akan berarti tanpa kepastian pendanaan. Begitu pula tim penanggulangan bencana, yang sulit bergerak cepat jika sumber dananya bergantung pada pos anggaran kementerian lain.
Langkah Selanjutnya dan Sorotan Publik
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Kementerian PU maupun Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengenai respons atas permintaan Komisi V DPR.
Yang jelas, tekanan publik terhadap pemerintah akan bergantung pada seberapa cepat penanganan darurat di Aceh berjalan. Jika banjir susulan kembali terjadi sementara pemulihan lama belum selesai, kritik serupa hampir pasti muncul lagi.
Lasarus menempatkan persoalan ini sebagai ujian keseriusan pemerintah. Ia tidak hanya meminta koordinasi yang lebih rapi, tetapi juga perubahan cara pembiayaan bencana yang selama ini menempel pada anggaran rutin kementerian teknis.
Bagi warga di daerah terdampak, yang paling dinanti bukan pernyataan di Jakarta, melainkan percepatan pekerjaan di lapangan. Informasi dari BMKG soal cuaca ekstrem juga menjadi rujukan penting bagi mereka yang tinggal di kawasan rawan banjir dan longsor.
Analisis Redaksi
Kritik Lasarus menyentuh titik yang jarang dibahas terbuka: bencana di Indonesia selama ini dibiayai dengan cara menambal dari anggaran rutin kementerian teknis. Ketika anggaran Kementerian PU menurun, kemampuan menangani bencana ikut menyusut. Ini bukan soal niat, melainkan soal desain fiskal yang tidak dirancang untuk menghadapi bencana berulang dalam waktu berdekatan.
Permintaan pos anggaran khusus sebenarnya bukan hal baru. Namun gagasan itu selalu kandas pada perdebatan teknis: dari mana dananya, dan siapa yang mengelola. Selama pemerintah belum menjawab itu, pola lama akan berulang, yaitu penanganan darurat yang bergantung pada sisa anggaran kementerian yang sedang mengerjakan proyek lain.
Ada satu hal yang luput dari sorotan: lelang yang tidak selesai meski anggarannya sudah tersedia sejak tahun lalu. Ini persoalan tata kelola, bukan semata kekurangan uang. Percepatan penanganan banjir Aceh akan sulit terwujud jika persoalan administrasi seperti ini tidak dibenahi lebih dulu.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0