Kasus Dugaan Kekerasan Seksual di Kupang: Hj. Ansari Desak Polisi Usut Bupati Yosef Lede

Nov 20, 2026 - 11:40
 0  0
Kasus Dugaan Kekerasan Seksual di Kupang: Hj. Ansari Desak Polisi Usut Bupati Yosef Lede

Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Hj. Ansari, mengecam dugaan kekerasan seksual yang menyeret Bupati Kupang, Yosef Lede. Ia menegaskan jabatan publik tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari proses hukum.

Ad
Ad

Pernyataan itu disampaikan Ansari di Jakarta, Jumat (20/11/2026), merespons laporan seorang mahasiswi berinisial RWM (21) yang menuding Yosef Lede melakukan pemerkosaan. Menurut Ansari, kasus ini harus menjadi ujian bagi negara dalam menegakkan hukum secara adil.

"Tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Siapa pun yang diduga terlibat dalam tindak pidana harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Jabatan publik bukan alasan untuk mendapatkan perlakuan khusus di hadapan hukum," kata Ansari seperti dikutip dari Media Madura.

Kronologi Laporan Mahasiswi RWM

Kasus ini mencuat setelah RWM, seorang mahasiswi berusia 21 tahun, melaporkan dugaan pemerkosaan yang menyeret nama Bupati Kupang, Yosef Lede. Laporan tersebut kini ditangani aparat penegak hukum dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.

Dalam pemberitaan yang dihimpun Media Madura, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian mengenai pasal yang disangkakan maupun status hukum Yosef Lede. Begitu pula dari pihak Bupati Kupang, belum ada tanggapan yang dipublikasikan terkait tuduhan tersebut.

Yang sudah berjalan adalah pendampingan terhadap korban. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Perwakilan NTT telah memberikan pendampingan kepada RWM. Kepala Kantor Perwakilan LPSK NTT, Anselmus Sowa Bolen, menyampaikan bahwa kondisi korban yang sempat mengalami trauma berangsur membaik setelah mendapatkan pendampingan dan perlindungan.

Sejumlah langkah hukum masih menanti. Ansari mendorong kepolisian agar mengusut laporan tersebut secara serius, objektif, dan profesional. Seluruh proses pemeriksaan, katanya, harus dilakukan dengan tetap menghormati hak korban, menjaga kerahasiaan identitasnya, serta mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Hj. Ansari: Relasi Kuasa Tak Boleh Dipakai Menekan Korban

Bagi Ansari, dugaan kekerasan seksual bukan perkara biasa. Ia menyoroti potensi relasi kuasa antara pejabat dan masyarakat yang bisa membuat korban berada di posisi rentan.

"Posisi dan kewenangan seseorang tidak boleh digunakan untuk menekan, mengintimidasi, ataupun memanfaatkan kerentanan orang lain," ujarnya.

Karena itu, ia menuntut proses hukum berjalan secara profesional, transparan, dan tanpa intervensi. Menurutnya, penegakan hukum yang tebang pilih hanya akan merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Ansari juga meminta kepentingan dan keselamatan korban menjadi perhatian utama. Korban harus mendapatkan perlindungan, pendampingan psikologis, dan jaminan keamanan selama menjalani proses hukum.

"Jangan sampai korban justru mengalami tekanan atau ketakutan untuk mencari keadilan. Negara harus hadir memberikan perlindungan, memastikan hak-hak korban terpenuhi, dan mencegah terjadinya intimidasi," tegasnya.

Ia pun mendorong pemerintah melalui kementerian terkait mengambil langkah konkret. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kementerian Sosial diharapkan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan lembaga pendamping untuk memastikan korban memperoleh perlindungan, pendampingan, serta pemulihan secara menyeluruh.

LPSK NTT Pastikan Korban Pulih dari Trauma

Pendampingan LPSK menjadi titik terang bagi korban. Menurut Anselmus Sowa Bolen, kondisi RWM yang sempat trauma berangsur membaik setelah mendapat pendampingan dan perlindungan.

Pernyataan itu memberi gambaran bahwa korban tidak sendirian menghadapi proses hukum. Namun, LPSK belum merinci bentuk pendampingan yang diberikan, termasuk apakah ada pengamanan khusus menyusul status tersangka yang disematkan kepada pejabat daerah.

Dalam kasus kekerasan seksual, pendampingan psikologis dan jaminan keamanan memang menjadi kebutuhan mendesak. Korban sering menghadapi tekanan sosial, terutama bila terlapor memiliki kekuasaan di wilayahnya.

Karena itu, koordinasi antara LPSK, kepolisian, pemerintah daerah, dan lembaga pendamping menjadi kunci. Ansari berharap penanganan perkara ini menjadi pengingat bahwa hukum harus berdiri tegak tanpa memandang jabatan, kekuasaan, maupun latar belakang seseorang.

Dampak Kasus bagi Publik dan Pemerintahan Kupang

Kasus ini berpotensi mengguncang pemerintahan Kabupaten Kupang. Sebab, kepala daerah yang seharusnya menjadi teladan justru terseret dugaan pidana berat.

Bagi publik NTT, kasus ini menguji transparansi aparat. Jika proses hukum berjalan lambat atau terkesan dilindungi, kepercayaan warga terhadap institusi bisa tergerus.

Di sisi lain, asas praduga tak bersalah tetap harus dijunjung. Yosef Lede belum dinyatakan bersalah secara hukum. Namun, statusnya sebagai pejabat publik membuat setiap perkembangan kasus menjadi sorotan.

Ansari menegaskan, yang harus dilindungi adalah korban dan hak-haknya. "Sementara siapa pun yang diduga melakukan pelanggaran hukum harus mempertanggungjawabkannya melalui proses hukum yang adil," katanya.

Sejumlah organisasi masyarakat sipil di NTT juga disebut memantau perkembangan kasus ini. Mereka menuntut agar kepolisian bekerja independen dan tidak terpengaruh tekanan politik.

Langkah Selanjutnya: Polisi Diminta Bergerak Cepat

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Kepolisian Daerah NTT maupun Polres Kupang mengenai perkembangan penyelidikan. Media Madura masih berupaya menghubungi pihak terkait.

Yang jelas, Ansari meminta kepolisian tidak menunda-nunda. Pemeriksaan saksi, pengumpulan bukti, dan klarifikasi terhadap terlapor harus dilakukan sesuai prosedur.

Ia juga mengingatkan pentingnya perlindungan terhadap korban selama proses hukum. Identitas RWM harus dijaga agar tidak menjadi korban stigmatisasi.

"Penegakan hukum tidak boleh tebang pilih. Jabatan dan kekuasaan tidak boleh menjadi tameng," pungkasnya.

Publik akan menunggu apakah kasus ini berjalan transparan atau justru berhenti di tengah jalan. Sebab, dalam banyak kasus serupa, korban seringkali kesulitan mendapatkan keadilan ketika berhadapan dengan pejabat.

Analisis Redaksi

Pernyataan Hj. Ansari menegaskan satu hal: kasus dugaan kekerasan seksual yang menyeret Bupati Kupang bukan sekadar perkara pidana biasa. Ia menjadi ujian bagi negara dalam membuktikan bahwa hukum benar-benar berdiri di atas semua kepentingan.

Yang perlu diawasi adalah konsistensi aparat. Selama ini, banyak kasus yang melibatkan pejabat mengecil di tengah jalan. Entah karena minim bukti, atau karena tekanan kekuasaan. Jika kasus RWM ingin tuntas, kepolisian harus bekerja cepat, transparan, dan bebas intervensi.

Peran LPSK juga krusial. Pendampingan yang diberikan kepada RWM tidak boleh berhenti pada pemulihan trauma. Korban perlu jaminan keamanan hingga proses hukum selesai. Tanpa itu, keberanian korban melapor bisa berbalik menjadi mimpi buruk.

Publik NTT berhak mendapatkan penjelasan. Bukan karena ingin menghakimi, tetapi untuk memastikan bahwa jabatan tidak pernah menjadi tameng.

Sumber: lpsk.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad