Bamsoet Raih Detikcom Awards 2026, Pesan Keras: Loyalitas Partai Harus Kalah dari Loyalitas Negara

Nov 20, 2026 - 12:00
 0  1
Bamsoet Raih Detikcom Awards 2026, Pesan Keras: Loyalitas Partai Harus Kalah dari Loyalitas Negara

Bambang Soesatyo alias Bamsoet kembali mendapat pengakuan nasional. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) itu dinobatkan sebagai Tokoh Ketatanegaraan dan Kepemimpinan Nasional dalam Detikcom Awards 2026, Kamis (19/11/2026) malam.

Ad
Ad

Penghargaan ini bukan tanpa alasan. Karier Bamsoet di lembaga negara terbilang panjang. Ia pernah memimpin Komisi III DPR, menjadi Ketua DPR periode 2017-2019, lalu Ketua MPR periode 2019-2024. Kini, ia dipercaya Presiden Prabowo Subianto duduk di Wantimpres.

Bagi Bamsoet, penghargaan ini bukan sekadar piala. Ia mempersembahkannya untuk Partai Golkar, tempatnya mengabdi lebih dari 35 tahun sejak 1990-an. Tapi ia juga menyelipkan pesan menohok untuk semua kader partai di Indonesia.

Menurutnya, setia kepada partai itu penting, tapi begitu sudah diberi amanah rakyat, entah jadi anggota parlemen atau pembantu presiden, loyalitas itu harus berubah. Yang utama bukan lagi partai, melainkan negara.

Kronologi Malam Penghargaan dan Pesan Loyalitas

Pesan itu disampaikan di hadapan sejumlah tokoh yang hadir malam itu, antara lain Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin, Anggota Wantimpres Chairul Tanjung, Jaksa Agung Burhanuddin, hingga sejumlah menteri Kabinet Prabowo.

Bamsoet lalu mengenang masa lima tahun memimpin MPR. Di masa itu, MPR berani membereskan beban sejarah yang puluhan tahun menggantung. MPR menegaskan tidak berlakunya lagi ketentuan dalam TAP MPRS/MPR yang menyangkut tudingan terhadap Presiden Soekarno, tuduhan kepada Presiden Soeharto, dan pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Dampaknya terasa nyata. Bung Karno akhirnya mendapatkan hak-haknya sebagai mantan presiden yang selama ini belum terpenuhi, termasuk gaji dan tunjangan. Pak Harto dan Gus Dur pun tidak lagi terbentur hambatan konstitusional, sehingga keduanya bisa dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Prabowo pada Hari Pahlawan 2025 di Istana Negara.

Meski begitu, Bamsoet mengaku masih ada satu pekerjaan rumah yang belum tuntas saat ia memimpin MPR, yakni menghadirkan kembali haluan negara sebagai kompas jangka panjang bangsa. Namanya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Ia mendorong MPR saat ini segera menyepakati PPHN, baik lewat rekayasa konstitusi maupun amandemen kelima UUD 1945. Menurutnya, PPHN bukan berarti menghidupkan kembali GBHN ala Orde Baru. PPHN hanya menjadi arah strategis bersama, supaya ganti presiden tidak berarti ganti total arah pembangunan.

Pihak yang Hadir dan Rekam Jejak Bamsoet di Lembaga Negara

Sejak dilantik menjadi Anggota Wantimpres pada 2 Oktober 2026, Bamsoet mengaku fokus memberi masukan yang jernih, objektif, dan solutif kepada Presiden Prabowo. Mulai dari stabilitas politik, pemberantasan korupsi, reformasi hukum, hingga ketahanan pangan, energi, dan keamanan.

Ia menilai tantangan kepemimpinan ke depan makin berat. Dunia diliputi ketidakpastian geopolitik, persaingan ekonomi makin keras, kecerdasan buatan berkembang pesat, dan kejahatan siber makin mengancam. Karena itu pemerintah harus memperkuat ketahanan nasional dan mempercepat program prioritas, seperti hilirisasi industri, swasembada pangan dan energi, pembukaan lapangan kerja, dan pemerataan kesejahteraan.

“Ukuran keberhasilan pemimpin itu sederhana, apakah rakyat benar-benar merasakan perubahan. Pemerintahan Presiden Prabowo harus terus didukung lewat kerja bersama, kebijakan yang tepat, dan keberanian membereskan masalah bangsa,” kata Bamsoet.

Di akhir sambutannya, Bamsoet mengajak seluruh elemen bangsa ikut mengawal pemerintahan Prabowo agar berhasil. Ia menegaskan, Indonesia hanya bisa maju jika persatuan dijaga, stabilitas dipelihara, dan semua pihak mau bekerja untuk tujuan yang sama, yakni Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.

Latar Belakang: Perjalanan Karier dan Dedikasi Bamsoet

Bamsoet bukan nama baru di panggung politik nasional. Ia telah malang melintang di Partai Golkar sejak 1990-an, jauh sebelum reformasi. Kiprahnya di DPR dimulai sebagai anggota, kemudian dipercaya memimpin Komisi III yang membidangi hukum dan HAM. Pada 2017, ia naik menjadi Ketua DPR menggantikan Setya Novanto yang tersandung kasus korupsi. Kepemimpinannya berlanjut sebagai Ketua MPR periode 2019-2024.

Di MPR, Bamsoet dikenal sebagai tokoh yang berani mengambil langkah kontroversial namun bersejarah. Keputusan mencabut ketentuan dalam TAP MPRS/MPR yang menuding Soekarno, Soeharto, dan memakzulkan Gus Dur membuka jalan bagi rehabilitasi politik para mantan presiden. Langkah ini juga memungkinkan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto dan Gus Dur pada 2025, sebuah kebijakan yang menuai pro dan kontra tetapi dianggap sebagai rekonsiliasi nasional.

Kini sebagai anggota Wantimpres, Bamsoet memiliki posisi strategis untuk memberikan nasihat kepada Presiden Prabowo. Ia sering menekankan pentingnya stabilitas politik dan reformasi hukum sebagai fondasi pembangunan. Dalam berbagai kesempatan, ia juga menyoroti tantangan global seperti ketegangan geopolitik dan revolusi industri 4.0 yang menuntut adaptasi cepat.

Dampak dan Reaksi atas Penghargaan

Penghargaan Detikcom Awards 2026 menambah deretan prestasi Bamsoet. Publik menilai penghargaan ini sebagai pengakuan atas konsistensinya dalam menjaga etika ketatanegaraan. Namun, sebagian pengamat melihatnya sebagai sinyal bahwa Bamsoet masih memiliki pengaruh kuat di lingkaran kekuasaan, meski tidak lagi menjabat di legislatif.

Reaksi dari Partai Golkar pun positif. Ketua MPR Ahmad Muzani yang hadir dalam acara tersebut menyebut Bamsoet sebagai kader teladan yang selalu mengedepankan kepentingan bangsa. Sementara itu, Jaksa Agung Burhanuddin mengapresiasi kontribusi Bamsoet dalam reformasi hukum, terutama saat memimpin Komisi III DPR.

Di media sosial, tagar #BamsoetAwards sempat trending. Warganet banyak yang mengutip pesan loyalitas negara di atas partai. Namun, ada juga yang mengingatkan agar pesan itu tidak sekadar retorika, melainkan diwujudkan dalam tindakan nyata, terutama dalam pemberantasan korupsi dan penegakan hukum.

Langkah Selanjutnya: PPHN dan Tantangan Kepemimpinan Nasional

Ke depan, Bamsoet mendorong MPR segera membahas PPHN. Ia berharap kesepakatan bisa dicapai melalui rekayasa konstitusi atau amandemen kelima UUD 1945. Menurutnya, PPHN akan menjadi kompas pembangunan yang tidak berubah setiap kali ganti presiden. Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan program strategis seperti hilirisasi, swasembada pangan, dan pemerataan ekonomi.

Selain itu, Bamsoet menekankan perlunya penguatan ketahanan nasional menghadapi ancaman siber dan ketidakpastian global. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan pemimpin diukur dari kesejahteraan rakyat, bukan sekadar stabilitas politik semata. Pemerintahan Prabowo, katanya, harus berani mengambil kebijakan sulit tetapi berdampak luas.

Dengan posisinya di Wantimpres, Bamsoet berjanji terus memberikan masukan objektif. Ia juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengawal pemerintahan agar fokus pada tujuan bersama: Indonesia yang maju, mandiri, dan sejahtera. Tantangan ke depan tidak ringan, tetapi dengan persatuan dan kerja keras, ia yakin Indonesia bisa melompat lebih tinggi.

Analisis Redaksi

Pesan Bamsoet tentang loyalitas negara di atas partai memang terdengar ideal. Namun, dalam praktik politik Indonesia, garis antara keduanya sering kabur. Banyak kader partai yang setelah menduduki kursi parlemen atau jabatan eksekutif justru kembali mengabdi pada partai, terutama saat menghadapi pemilu. Fenomena ini menunjukkan bahwa pesan Bamsoet masih menghadapi tantangan struktural yang tidak mudah diatasi.

Penghargaan yang diterima Bamsoet juga tidak lepas dari posisinya sebagai anggota Wantimpres. Publik tentu berharap penghargaan ini bukan sekadar simbol, melainkan momentum untuk mendorong reformasi ketatanegaraan yang lebih substantif. Salah satunya adalah mendesak MPR segera merampungkan PPHN agar arah pembangunan tidak bergantung pada rezim yang berkuasa. Jika PPHN hanya menjadi alat politik, maka cita-cita Bamsoet tentang kesinambungan pembangunan akan sia-sia.

Yang paling krusial, pesan loyalitas negara harus dibuktikan dengan tindakan nyata. Bamsoet memiliki rekam jejak di legislatif dan kini di Wantimpres. Ia bisa memulai dengan mendorong transparansi dan akuntabilitas di lingkungan istana, serta memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada rakyat. Tanpa itu, retorika loyalitas negara hanya akan menjadi kalimat manis tanpa makna.

Sumber: Beritabuana.co

Baca juga: Detikcom

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad