Obligasi Daerah Butuh Kepastian Hukum dan Fiskal, Ini Kata DPR dan BI

Nov 20, 2026 - 12:00
 0  1
Obligasi Daerah Butuh Kepastian Hukum dan Fiskal, Ini Kata DPR dan BI

Pembahasan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan terus bergulir. Dalam diskusi panel Sarasehan Nasional Fraksi Partai Golkar MPR RI, DPR dan Bank Indonesia menegaskan obligasi daerah membutuhkan kepastian hukum dan fundamental fiskal yang kuat agar tidak membebani APBD.

Ad
Ad

Diskusi bertema "Kepastian Hukum dan Kepercayaan Investor: Peran, Kebijakan Pemeringkatan, dan Kesiapan Daerah" itu digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/11). Ini merupakan hari kedua rangkaian Sarasehan Nasional Fraksi Partai Golkar (FPG) MPR RI.

Ketergantungan APBD pada Transfer Pusat

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menilai pembentukan RUU Obligasi Daerah bertujuan memperluas ruang fiskal pemerintah daerah dan membuka alternatif pembiayaan pembangunan. Menurutnya, ketergantungan daerah terhadap transfer pemerintah pusat masih sangat tinggi.

"Rata-rata APBD di daerah itu sekitar 65,12 persen bergantung pada pasokan transfer dari pemerintah pusat. Ini menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam kemampuan daerah untuk melakukan pembiayaan pembangunan secara mandiri," ujar Misbakhun dalam keterangannya, Jumat (20/11/2026).

Ia menjelaskan, kemampuan daerah mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih dibatasi sejumlah regulasi, termasuk Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Karena itu, obligasi daerah diharapkan menjadi sumber pembiayaan baru yang tidak sepenuhnya bergantung pada APBN.

Misbakhun menekankan RUU Obligasi Daerah perlu mengatur skema pembiayaan berbasis proyek (project-based financing). Dengan begitu, penerbitan obligasi tidak semata-mata membebani APBD, melainkan didukung pendapatan dari proyek yang dibiayai, seperti rumah sakit, layanan air bersih, jaringan gas, dan infrastruktur telekomunikasi.

"RUU Obligasi Daerah ini harus menjadi lex specialis karena kita berbicara mengenai komitmen lintas periode. Obligasi bersifat jangka panjang, sementara masa jabatan kepala daerah memiliki batas waktu. Ini harus dicarikan solusi agar pembiayaan proyek tetap memiliki kepastian," tegasnya.

Komisi XI DPR RI, lanjut Misbakhun, telah memulai tahapan penyusunan naskah akademik RUU tersebut. "Kemarin sudah dilakukan kick-off naskah akademik. Tinggal masalah waktu untuk kita diskusikan lebih lanjut. Kami tentunya akan berbicara dengan KSSK untuk membahas bagaimana membuka ruang fiskal ini agar dapat diimplementasikan dengan baik," ungkapnya.

Dukungan Bank Indonesia dan Syarat Fundamental Fiskal

Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, menyatakan kesiapan bank sentral mendukung pengembangan obligasi daerah sebagai bagian dari pendalaman pasar keuangan nasional. Menurutnya, instrumen tersebut dapat menjadi alternatif pembiayaan investasi daerah sekaligus memperkaya produk pasar keuangan.

"Kami dari Bank Indonesia tentunya akan mendukung, karena sesuai dengan blueprint kami, obligasi daerah menjadi bagian dari penambahan produk dan juga dalam rangka pendalaman pasar keuangan," ujar Destry.

Namun, Destry mengingatkan keberhasilan penerbitan obligasi daerah sangat bergantung pada fundamental fiskal yang kuat, disiplin pengelolaan keuangan, serta proyek yang memiliki kelayakan dan arus kas (cash flow) memadai. Ia mendorong penggunaan skema project bonds agar sumber pembayaran obligasi berasal dari pendapatan proyek dan tidak bercampur dengan penerimaan umum daerah.

"Kalau menerbitkan obligasi, tanggung jawab kita kepada masyarakat. Oleh karena itu, harus ada pengelolaan yang profesional, transparan, dan mempunyai kredibilitas," jelasnya. Bank Indonesia juga membuka peluang obligasi daerah yang memenuhi standar kualitas digunakan sebagai instrumen transaksi repo untuk penyediaan likuiditas perbankan, dengan tetap mempertimbangkan peringkat kredit dan kondisi likuiditas pasar.

Destry juga mengingatkan risiko tekanan terhadap APBD dan gagal bayar apabila penerbitan obligasi tidak didukung perhitungan kapasitas fiskal serta kelayakan proyek yang matang. "Golden rule-nya harus memperkuat fundamental fiskal. Itu yang utama sekali," tuturnya.

Kesiapan Daerah: Hanya Tiga APBD Sehat di NTT

Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, menyambut pengembangan obligasi daerah sebagai peluang mengatasi keterbatasan fiskal dan mengoptimalkan potensi ekonomi daerah. Ia mengungkapkan, dari 23 pemerintah daerah di NTT, hanya tiga daerah yang memiliki kondisi APBD relatif sehat.

Sebagian besar daerah lainnya masih memiliki PAD di bawah 10 persen. Rata-rata hampir 80 persen pembiayaan daerah di NTT masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. "Kalau instrumen APBN dan APBD ternyata belum cukup untuk menjawab kebutuhan pembangunan, kita mesti mencari cara-cara lain. Menurut saya, obligasi daerah ini membantu daerah untuk punya alternatif pembiayaan," jelas Melki.

Melki mencontohkan potensi energi surya di NTT yang diperkirakan mencapai hampir 300 gigawatt. Potensi sebesar itu membutuhkan pembiayaan besar dan tidak mungkin hanya mengandalkan APBN maupun APBD. Karena itu, ia mendorong RUU Obligasi Daerah memberikan kepastian proses penerbitan, pembagian kewenangan, mekanisme persetujuan, serta perlindungan fiskal dan investor.

Kesiapan sumber daya manusia di daerah juga perlu menjadi bagian pengaturan, termasuk pendampingan aparatur sipil negara (ASN) dalam menyiapkan proyek, mengelola utang, hingga melakukan pengawasan. Melki menekankan pentingnya mekanisme penanganan kesulitan pembayaran agar penerbitan obligasi tidak menimbulkan beban fiskal baru. "Kalau daerah punya potensi yang bisa dikembangkan melalui mekanisme obligasi daerah, dengan aturan yang jelas dan persiapan teknis yang baik, saya kira uang Indonesia yang selama ini berada di luar negeri bisa ditarik kembali untuk berinvestasi di daerah," tegasnya.

Peran Pemeringkatan dan Perlindungan Investor

Direktur Utama PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO), Ignatius Girendroheru, menekankan pentingnya pemeringkatan obligasi daerah untuk memberikan gambaran kemampuan pemerintah daerah memenuhi kewajiban pembayaran utang secara tepat waktu.

"Pemeringkatan ini untuk mengukur tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban utangnya, baik pembayaran bunga atau kupon maupun pokok, termasuk kemampuan membayarnya secara tepat waktu," jelasnya. PEFINDO telah memeringkat 17 pemerintah provinsi dengan hasil yang secara umum berada dalam kategori investment grade.

Ignatius menegaskan hasil pemeringkatan bukan keputusan layak atau tidaknya obligasi dibeli, melainkan opini independen mengenai tingkat risiko kredit yang menjadi bahan pertimbangan investor. "Hasil pemeringkatan ini merupakan bentuk perlindungan terhadap investor. Investor bisa mengetahui tingkat risiko dari pemerintah daerah atau obligasi yang akan menjadi instrumen investasinya," pungkasnya.

Ia juga mengingatkan penerbitan obligasi daerah perlu mempertimbangkan kondisi pasar dan biaya pendanaan (cost of fund). Peringkat kredit, tingkat suku bunga, dan likuiditas pasar akan memengaruhi besaran kupon yang harus ditawarkan pemerintah daerah kepada investor. Penguatan fundamental fiskal dan kesiapan proyek menjadi prasyarat agar obligasi daerah diterima pasar.

Langkah Selanjutnya: Naskah Akademik dan Pembahasan Lintas Lembaga

Diskusi tersebut dihadiri Ketua FPG MPR RI Melchias Markus Mekeng, Sekretaris FPG MPR RI Ferdiansyah, sivitas akademika dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta, dan tamu undangan. Sarasehan Nasional sebelumnya dibuka pada Rabu (18/11) dengan penyerahan naskah akademik dari MPR RI kepada DPR RI.

Hari pertama juga menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Direktur Eksekutif OJK I Made Bagus Tirthayatra, Direktur Bank DKI Jakarta Agus Haryoto Widodo, dan Direktur Investment Banking Mandiri Sekuritas Juwita Lestari.

Dengan naskah akademik yang sudah dimulai, pembahasan RUU Obligasi Daerah akan berlanjut ke tahap antarlembaga. Komisi XI DPR RI berencana berbicara dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk membahas pembukaan ruang fiskal daerah. Sementara itu, Bank Indonesia menegaskan dukungannya sepanjang obligasi daerah memenuhi standar kualitas dan fundamental fiskal yang kuat.

Bagi daerah, obligasi daerah memang menawarkan jalan keluar dari ketergantungan transfer pusat. Namun, tanpa kepastian hukum, disiplin fiskal, dan proyek yang layak, instrumen ini berisiko menjadi beban baru. Pembahasan RUU menjadi penentu apakah obligasi daerah benar-benar menjadi alternatif pembiayaan atau sekadar utang baru bagi APBD.

Analisis Redaksi

Gagasan obligasi daerah sebenarnya bukan hal baru. Namun, dorongan DPR dan Bank Indonesia kali ini menunjukkan ada kemauan politik untuk membuka ruang fiskal daerah secara lebih serius. Angka 65,12 persen ketergantungan APBD pada transfer pusat adalah potret ketimpangan fiskal yang sudah lama dibiarkan. Di NTT, hampir 80 persen pembiayaan daerah masih bergantung pada pusat, dengan hanya tiga dari 23 daerah yang APBD-nya relatif sehat. Obligasi daerah bisa menjadi jalan keluar, tetapi juga bisa menjadi jebakan jika diterbitkan tanpa perhitungan matang.

Karena itu, peringatan Destry Damayanti soal "golden rule" fundamental fiskal harus menjadi rambu utama. Obligasi daerah tidak boleh menjadi alat untuk menutup defisit APBD, melainkan untuk membiayai proyek produktif yang memiliki arus kas jelas. Skema project-based financing yang diusulkan Misbakhun sudah tepat arahnya. Namun, tanpa unit pengelola utang yang profesional dan transparan, serta pengawasan yang ketat, risiko gagal bayar akan tetap membayangi. Pemeringkatan dari PEFINDO juga bukan jaminan, melainkan hanya opini risiko yang harus dibaca cermat oleh investor dan pemerintah daerah.

Yang paling krusial adalah kepastian hukum lintas periode. Obligasi berjangka panjang, sementara masa jabatan kepala daerah terbatas. RUU Obligasi Daerah harus mampu mengikat komitmen antar-generasi kepemimpinan daerah, sekaligus melindungi investor dari perubahan kebijakan yang mendadak. Jika DPR dan pemerintah serius, RUU ini bisa menjadi fondasi pendalaman pasar keuangan daerah. Jika tidak, obligasi daerah hanya akan menjadi nama baru bagi utang yang menumpuk di APBD.

Sumber: news.detik.com, bi.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad