8 Fraksi Serahkan Sikap HMP soal Ijazah Gibran: 50 Tanda Tangan, Dua Kali Ambang Batas

Sebanyak delapan fraksi DPR sepakat menyerahkan sikap bersama agar parlemen memakai hak menyatakan pendapat terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Anggota yang meneken tanda tangan diklaim sudah lebih dari 50 orang, dua kali lipat ambang minimal 25 anggota.

Penyerahan sikap itu dijadwalkan berlangsung Rabu (11/11) siang di kompleks parlemen, Jakarta. Kedelapan fraksi itu disebut mencakup seluruh fraksi yang ada di DPR.

"Hari ini siang akan ketemu lagi. Yang tanda tangan makin banyak. Saya PKS, ada dari partai lain," kata Mardani Ali Sera, anggota DPR dari Fraksi PKS, di kompleks parlemen.

Kronologi: dari Usulan Internal Fraksi ke Sikap Bersama

Jalan menuju hak menyatakan pendapat (HMP) ini tidak muncul tiba-tiba. Mardani menjelaskan, usulan penggunaan hak tersebut sebelumnya dibahas secara internal oleh masing-masing fraksi. Baru setelah itu fraksi-fraksi sepakat membawa sikap yang sama ke forum antar-fraksi.

Perubahan yang paling terlihat adalah jumlah penandatangan. Mardani menyebut angka yang masuk pada Rabu sudah menembus 50 anggota, bahkan lebih. Sehari sebelumnya, menurut dia, tanda tangan masih tersebar di partai masing-masing dan belum dikumpulkan.

"Karena kemarin tuh sepakat di partai masing-masing tanda tangannya anggota, nah nanti kita kumpulkan. Hari ini angka yang masuk sudah bertambah lebih dari 50 bahkan, dari seluruh fraksi," ujarnya.

Dengan komposisi itu, kata Mardani, para perwakilan fraksi akan ikut meneken tanda tangan pengambilan sikap. Tujuannya agar hak tersebut berjalan dan berproses sesuai mekanisme di DPR.

Dia juga memastikan sebaran penandatangan tidak terpusat di satu fraksi. "Saya PKS, ada dari partai lain," kata dia, menegaskan bahwa dukungan datang dari seluruh fraksi.

Polemik yang menjadi pemicunya adalah persoalan ijazah Gibran Rakabuming. Isu ini sudah lama bergulir di ruang publik dan kini masuk ke ranah parlemen lewat jalur konstitusional yang tersedia bagi anggota DPR.

Siapa yang Bergerak dan Apa Isi Kesepakatannya

Mardani Ali Sera adalah wajah yang paling terang menyuarakan langkah ini. Politikus PKS itu menyampaikan langsung perkembangan jumlah penandatangan kepada wartawan di Senayan.

Dia menyebut kesepakatan antar-fraksi sudah terbentuk. Kedelapan fraksi akan menyerahkan sikap bersama pada hari yang sama, bukan bergerak sendiri-sendiri seperti sebelumnya.

Yang diteken bukan sekadar pernyataan politik. Para perwakilan fraksi akan membubuhkan tanda tangan pada dokumen pengambilan sikap, yaitu instrumen yang membuat usulan HMP punya dasar formal untuk diproses di DPR.

Berikut poin-poin yang bisa dicatat dari keterangan Mardani:

• Delapan fraksi atau seluruh fraksi DPR menyerahkan sikap bersama pada Rabu (11/11).
• Perwakilan tiap fraksi ikut meneken tanda tangan pengambilan sikap.
• Jumlah penandatangan diklaim lebih dari 50 anggota, dari seluruh fraksi.
• Usulan sebelumnya dibahas internal di masing-masing partai sebelum dibawa ke forum bersama.

Angka 50 itu penting secara politik. Ambang minimal pengusulan HMP adalah 25 anggota, sehingga dukungan yang diklaim Mardani berada di kisaran dua kali lipat dari syarat yang ditetapkan undang-undang.

Namun status "lebih dari 50" masih merupakan klaim satu pihak. Daftar nama penandatangan belum dipublikasikan, dan dokumennya baru akan dikumpulkan pada pertemuan siang itu.

Dasar Hukum Hak Menyatakan Pendapat dan Syaratnya

HMP bukan mekanisme baru. Dasarnya ada di Pasal 20A ayat (2) UUD 1945, lalu dipertegas melalui Pasal 79 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019.

Pasal 79 ayat (4) UU MD3 menyebut DPR dapat memakai hak itu atas tiga hal. Salah satunya adalah dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden, baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden.

Jalur pengusulannya bertingkat. HMP bisa diproses setelah diusulkan minimal oleh 25 anggota DPR. Setelah itu, untuk disahkan menjadi sikap resmi, hak ini harus disetujui dalam Rapat Paripurna DPR yang dihadiri minimal 2/3 dari jumlah anggota.

Jika disepakati, keputusan DPR yang berisi pemberhentian presiden atau wakil presiden dibawa ke Mahkamah Konstitusi. MK kemudian meminta MPR menggelar sidang istimewa pemberhentian.

Rincian tahapan tersebut bisa dibaca dalam rujukan resmi mengenai perkembangan terbaru di Senayan, termasuk pernyataan Mardani soal jumlah penandatangan.

Karena itu, penyerahan sikap bersama hari ini bukan titik akhir. Ia baru pintu masuk. Dua gerbang berikutnya adalah pengumpulan dokumen usulan dan uji politik di Rapat Paripurna.

Dampak Politik: Ujian bagi Koalisi dan Agenda Parlemen

Klaim bahwa seluruh fraksi ikut meneken mengubah peta politik di Senayan. Jika benar, dukungan terhadap HMP tidak lagi terbatas pada partai di luar pemerintahan, tetapi meluas ke fraksi-fraksi yang biasanya berada di barisan pendukung pemerintah.

Bagi publik, angka 50 anggota lebih mudah dibaca sebagai sinyal ketimbang sebagai prosedur. Ia menunjukkan bahwa isu ijazah wakil presiden tidak surut setelah sekian lama dibahas di media dan ruang diskusi daring.

Bagi Istana, langkah ini menambah tekanan politik yang datang dari lembaga legislatif. DPR sedang menguji apakah dugaan pelanggaran syarat jabatan masuk kategori yang bisa diproses lewat Pasal 79 ayat (4) UU MD3.

Ada pula efek ke dalam parlemen sendiri. Fraksi-fraksi yang sebelumnya berbeda sikap kini dituntut berdiri di posisi yang sama, setidaknya pada tahap pengusulan. Perbedaan bisa muncul lagi saat Rapat Paripurna, ketika keputusan diambil lewat suara dan kehadiran minimal 2/3 anggota menjadi syarat.

Pertanyaannya, apakah dukungan 50 tanda tangan itu bertahan ketika harus diuji di forum yang lebih besar? Di situlah HMP biasanya menghadapi ujian sesungguhnya.

Langkah Selanjutnya: Dokumen, Paripurna, dan MK

Agenda terdekat adalah pertemuan siang itu. Para perwakilan fraksi akan berkumpul, mengumpulkan tanda tangan yang sebelumnya tersebar di masing-masing partai, lalu meneken dokumen pengambilan sikap bersama.

Setelah dokumen lengkap, usulan HMP masuk ke proses parlemen. DPR harus menggelar Rapat Paripurna dengan kehadiran minimal 2/3 anggota untuk memutuskan apakah hak itu disahkan sebagai sikap resmi.

Jika disahkan, keputusan DPR dibawa ke Mahkamah Konstitusi. MK lalu meminta MPR menggelar sidang istimewa pemberhentian presiden atau wakil presiden.

Panjang jalurnya membuat hasil akhir tidak bisa diperkirakan dalam hitungan hari. Yang bisa dipastikan, tahap pengumpulan tanda tangan hari ini menjadi penanda bahwa polemik ijazah Gibran telah berpindah dari perdebatan publik ke prosedur konstitusional.

Untuk konteks hukum dan dinamika parlemen, pemberitaan terkini juga bisa diikuti lewat kanal nasional CNN Indonesia.

Analisis Redaksi: Hak Konstitusional yang Sedang Diuji Seriusnya

Yang menarik dari langkah delapan fraksi ini bukan angka 50, melainkan cara mereka sampai ke sana. Mardani menyebut usulan dibahas dulu di partai masing-masing, baru kemudian dibawa ke forum bersama. Pola itu menunjukkan HMP dipersiapkan sebagai langkah terkoordinasi, bukan ledakan emosi sesaat di ruang sidang.

Tetapi koordinasi antar-fraksi dan keputusan resmi parlemen adalah dua hal berbeda. Ambang 25 anggota hanya pintu masuk. Gerbang sebenarnya ada di Rapat Paripurna dengan syarat kehadiran minimal 2/3 anggota. Di titik itu, partai-partai yang hari ini disebut ikut meneken harus menanggung konsekuensi politik dari sikapnya, termasuk risiko terhadap posisi mereka di koalisi pemerintahan.

Karena itu, publik sebaiknya tidak membaca penyerahan sikap hari ini sebagai kepastian. Ia adalah ujian pertama: apakah dukungan yang diklaim lebih dari 50 anggota itu benar-benar solid, atau hanya bertahan selama masih berbentuk tanda tangan di atas kertas. Daftar nama penandatangan akan menjadi bukti paling mudah diperiksa.

Satu hal lagi yang perlu dijaga: substansi. HMP punya tiga kategori pemicu dalam Pasal 79 ayat (4) UU MD3, dan dugaan pelanggaran syarat jabatan adalah salah satunya. Kalau proses ini berjalan, argumen soal ijazah harus dibuktikan lewat fakta dan dokumen, bukan lewat kekuatan jumlah fraksi. Sebab prosedur yang benar dengan dasar yang lemah hanya akan berakhir sebagai manuver politik tanpa hasil.