Gagal Dimakzulkan DPR AS, Pete Hegseth Sebut Upaya Itu Sabotase

Upaya memakzulkan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth buntu di Capitol Hill. Mayoritas anggota DPR AS memilih menyerahkan pasal-pasal pemakzulan ke komite, efektif menghentikan langkah yang digagas Thomas Massie.

Dalam taklimat pers pertamanya dari Pentagon dalam enam bulan terakhir, Hegseth menyebut upaya pemakzulan itu sebagai "lelucon" dan "sabotase".

Kronologi Pemungutan Suara yang Menghentikan Pemakzulan

Pemungutan suara berlangsung pada Selasa, dengan hasil 211 berbanding 204. Angka itu memutuskan bahwa resolusi pemakzulan tidak dilanjutkan ke pembahasan penuh di lantai DPR, melainkan dialihkan ke Komite Kehakiman DPR yang saat ini dikuasai Partai Republik.

Thomas Massie, anggota DPR dari Partai Republik asal Kentucky, menjadi satu-satunya anggota partainya yang memberikan suara menentang pengalihan tersebut. Ia memang dikenal sebagai suara kritis di internal Partai Republik dan kerap berseberangan dengan kepemimpinan.

Lebih dari belasan anggota tidak hadir dalam pemungutan suara, termasuk 11 anggota dari Partai Demokrat. Ketidakhadiran itu tidak mengubah hasil akhir, tetapi memberi gambaran bahwa isu ini tidak sepenuhnya menjadi prioritas di kedua kubu.

Dengan keputusan pengalihan ke komite, upaya pemakzulan praktis mati. Masa jabatan Kongres saat ini hanya menyisakan waktu singkat sebelum Partai Demokrat mengambil alih kendali pada Januari.

Pete Hegseth Sebut Lelucon dan Sabotase

Hegseth tidak menahan diri. Dalam taklimat pers dari Pentagon, ia menyebut upaya pemakzulan sebagai "lelucon" dan "sabotase". Pernyataan itu menjadi sinyal bahwa ia tidak akan memberi ruang bagi kritik internal untuk berkembang.

"Ini adalah sabotase," kata Hegseth, seperti dikutip dari SINDOnews.

Taklimat tersebut menjadi yang pertama dari Pentagon dalam enam bulan terakhir. Jeda panjang itu sendiri menjadi tanda bahwa Hegseth memilih membatasi eksposur publik di tengah tekanan politik yang meningkat.

Pernyataan Hegseth menunjukkan ia memandang tuduhan terhadapnya sebagai manuver politik, bukan persoalan konstitusional. Ia tidak memberi indikasi akan mengubah pendekatan kebijakan luar negeri, khususnya terkait Iran.

Tuduhan Perang Tanpa Otorisasi Kongres

Pasal-pasal pemakzulan yang diajukan Massie berfokus pada tuduhan bahwa Hegseth melancarkan perang terhadap Iran tanpa otorisasi Kongres. Tuduhan ini menyentuh inti kewenangan konstitusional: siapa yang berhak memutuskan penggunaan kekuatan militer.

Dalam sistem AS, presiden memiliki kewenangan sebagai panglima tertinggi, tetapi Kongres memegang hak menyatakan perang dan mengatur pendanaan militer. Ketegangan antara dua cabang kekuasaan ini bukan hal baru, tetapi setiap kali muncul, selalu menjadi ujian bagi batas kekuasaan eksekutif.

Hegseth, sebagai menteri pertahanan, berada di pusat persoalan karena ia menjalankan kebijakan militer sehari-hari. Tuduhan terhadapnya bukan hanya soal Iran, tetapi juga soal sejauh mana seorang menteri dapat mengambil langkah strategis tanpa persetujuan legislatif.

Namun, membawa kasus ini ke ranah pemakzulan membutuhkan dukungan politik yang jauh lebih besar. Itulah sebabnya langkah Massie sejak awal dianggap berat, bahkan sebelum pemungutan suara digelar.

Mengapa Pemakzulan Sulit Menembus Dinding Partai Republik

Untuk menyatakan Hegseth bersalah dan melengserkannya dari jabatan, diperlukan dukungan dari sejumlah anggota Partai Republik lainnya untuk menentang Presiden Donald Trump. Itu adalah syarat politik yang nyaris mustahil dipenuhi dalam konfigurasi Kongres saat ini.

Partai Republik masih menguasai mayoritas kursi, dan loyalitas terhadap Trump tetap menjadi faktor dominan. Massie adalah pengecualian, bukan representasi arus utama partai.

Presiden Trump sendiri merayakan hasil pemungutan suara melalui unggahan di Truth Social. Ia menyatakan bahwa upaya itu "telah GAGAL total".

Dukungan Trump terhadap Hegseth memperlihatkan bahwa Gedung Putih tidak berniat membiarkan kabinetnya digoyang oleh inisiatif legislatif yang tidak memiliki cukup suara.

Dampak dan Langkah Selanjutnya

Keputusan DPR AS mengalihkan resolusi ke Komite Kehakiman memberi Hegseth ruang bernapas. Namun, secara politik, langkah itu tidak sepenuhnya menutup kritik. Isu otorisasi perang terhadap Iran akan terus bergulir, terutama menjelang transisi kekuasaan pada Januari.

Ketika Partai Demokrat mengambil alih kendali Kongres, prioritas legislatif bisa berubah. Namun, masa jabatan yang tersisa terlalu pendek untuk menghidupkan kembali pemakzulan dalam waktu dekat.

Bagi Massie, hasil ini memperkuat posisinya sebagai suara kritis di Partai Republik, meski secara praktis ia kalah dalam perhitungan suara. Bagi Hegseth, ini adalah kemenangan politik yang ia gunakan untuk menegaskan bahwa ia tidak akan mundur dari kebijakan yang sudah diambil.

Yang belum jelas adalah bagaimana Kongres akan menangani persoalan otorisasi perang ke depan. Pemakzulan gagal, tetapi pertanyaan konstitusional tentang batas kekuasaan eksekutif dalam penggunaan kekuatan militer belum terjawab.

Analisis Redaksi

Kegagalan pemakzulan Hegseth bukan soal benar atau salah secara substantif, melainkan soal aritmetika politik. Dengan mayoritas di DPR dan loyalitas terhadap Trump, Partai Republik hampir tidak mungkin membiarkan salah satu menteri kuncinya dilengserkan lewat jalur yang mereka kendalikan sendiri.

Namun, menyebut upaya itu "lelucon" dan "sabotase" adalah pilihan retorika yang berisiko. Tuduhan perang tanpa otorisasi Kongres menyentuh prinsip konstitusional yang tidak bisa direduksi menjadi sekadar manuver partisan. Jika setiap kritik terhadap kebijakan perang dilabeli sabotase, maka ruang pengawasan legislatif yang menjadi fondasi sistem checks and balances akan tergerus.

Massie mungkin kalah suara, tetapi ia mengangkat isu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Kongres yang menyerahkan resolusi ke komite pada dasarnya memilih menunda perdebatan, bukan menyelesaikannya. Dan penundaan itu terjadi tepat sebelum Partai Demokrat mengambil alih kendali, yang berarti pertanyaan tentang siapa yang berwenang menyatakan perang akan kembali muncul, mungkin dengan wajah yang berbeda.

Sumber: congress.gov