Ukraina Tangkap Tawanan Perang Pertama Asal Jawa, WNI Direkrut Rusia Melonjak

Ukraina menyatakan telah menangkap tawanan perang pertama yang berasal dari Indonesia. Pria berusia 49 tahun asal Kota Blitar, Jawa Timur, itu direkrut Rusia dan dikirim ke garis depan sebelum akhirnya ditangkap pasukan Ukraina di wilayah Zaporizhzhia.

Informasi ini disampaikan proyek pemerintah Ukraina, I Want to Live, melalui unggahan di platform X. Menurut proyek tersebut, pria bernama Sukamto Ayok itu merupakan orang Indonesia pertama yang menjadi tawanan perang di Ukraina.

Penangkapan ini terjadi di tengah apa yang disebut Ukraina sebagai lonjakan perekrutan warga negara Indonesia oleh Rusia. Data proyek I Want to Live menunjukkan sekitar 283 WNI direkrut dalam sembilan bulan pertama tahun ini untuk bertempur melawan Ukraina.

Kronologi Penangkapan Sukamto Ayok di Zaporizhzhia

Sukamto Ayok, 49 tahun, berasal dari Kota Blitar, Pulau Jawa. Ia dibawa ke wilayah Zaporizhzhia, Ukraina, untuk ikut serta dalam serangan yang dilakukan pihak Rusia. Zaporizhzhia merupakan salah satu wilayah front paling panas dalam perang Rusia-Ukraina.

Namun, menurut proyek I Want to Live, ia berhasil mencapai wilayah yang dikuasai Ukraina setelah kelompoknya diserang oleh pesawat nirawak atau drone. Setelah itu, ia ditangkap oleh pihak Ukraina.

“Sukamto Ayok, 49 tahun, yang berasal dari Kota Blitar di Pulau Jawa, Indonesia, merupakan orang Indonesia pertama yang menjadi tawanan di Ukraina,” demikian pernyataan proyek I Want to Live dalam unggahan di X, seperti dikutip Sindonews, Rabu (11/11/2026).

Proyek I Want to Live adalah inisiatif pemerintah Ukraina yang memungkinkan tentara Rusia maupun warga asing yang direkrut untuk menyerahkan diri. Proyek ini menyediakan saluran bagi mereka yang ingin meninggalkan medan perang dan menghindari hukuman.

Penangkapan Sukamto menandai pertama kalinya seorang warga Indonesia tercatat sebagai tawanan perang dalam konflik yang telah berlangsung sejak Februari 2022 tersebut.

Lonjakan Perekrutan WNI: 283 Orang dalam Sembilan Bulan

Data proyek I Want to Live mengungkap lonjakan tajam dalam perekrutan warga Indonesia untuk bertempur di pihak Rusia. Sepanjang sembilan bulan pertama tahun ini, sekitar 283 WNI direkrut. Angka itu jauh melampaui total tiga tahun sebelumnya yang tidak lebih dari 10 orang.

Artinya, dalam kurun waktu kurang dari satu tahun, jumlah WNI yang direkrut Rusia meningkat lebih dari 28 kali lipat dibanding periode 2022-2025. Lonjakan ini memicu kekhawatiran tentang praktik perekrutan tentara bayaran asing yang dilakukan Moskow.

Rusia diketahui gencar mencari tentara bayaran asing untuk mendukung upaya perangnya. Selain Indonesia, sejumlah negara lain seperti Nepal, India, Kuba, dan negara-negara Asia Tengah juga menjadi sasaran perekrutan.

Kedutaan Besar Rusia di Jakarta tidak segera menanggapi pertanyaan mengenai dugaan upaya perekrutan ini, menurut laporan The Guardian. Namun, praktik serupa telah dilaporkan terjadi di berbagai negara dengan iming-iming gaji tinggi dan kewarganegaraan.

Pemerintah Ukraina sendiri telah berulang kali menuding Rusia menggunakan warga asing sebagai “daging meriam” di garis depan. Banyak dari mereka direkrut melalui agen di media sosial dengan janji pekerjaan yang tidak jelas.

Latar Belakang: Modus Perekrutan dan Jeratan di Medan Perang

Perekrutan warga asing oleh Rusia biasanya dilakukan melalui jaringan agen yang beroperasi di media sosial dan aplikasi pesan. Mereka menawarkan gaji bulanan yang menarik, bonus pendaftaran, hingga jalur cepat memperoleh kewarganegaraan Rusia.

Namun, dalam praktiknya, banyak dari mereka yang direkrut justru dikirim ke unit tempur garis depan dengan pelatihan minim. Mereka sering kali tidak diberi tahu bahwa kontrak mereka diperpanjang secara otomatis atau bahwa mereka akan ditempatkan di zona paling berbahaya.

Proyek I Want to Live mencatat bahwa sebagian besar warga asing yang menyerahkan diri mengaku tidak memahami situasi sebenarnya. Mereka berharap bisa bekerja di bidang non-tempur, tetapi kenyataannya harus memanggul senjata.

Bagi Indonesia, kasus Sukamto menjadi peringatan serius. Kedutaan Besar RI di Moskow dan Kiev belum memberikan pernyataan resmi terkait penangkapan ini. Namun, Kementerian Luar Negeri RI sebelumnya telah mengimbau WNI agar tidak tergiur tawaran bekerja di Rusia atau Ukraina selama konflik berlangsung.

Sejumlah laporan menyebutkan bahwa agen perekrut di Indonesia bekerja secara diam-diam, menargetkan pria usia produktif dari kota-kota kecil dengan kondisi ekonomi sulit. Blitar, kota asal Sukamto, dikenal sebagai daerah dengan banyak pekerja migran.

Dampak bagi Indonesia dan Hubungan dengan Rusia

Penangkapan Sukamto menimbulkan pertanyaan tentang perlindungan WNI di zona konflik. Jika terbukti direkrut secara ilegal, Indonesia berhak menuntut pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat, termasuk agen perekrut di dalam negeri.

Selain itu, kasus ini dapat mempengaruhi hubungan bilateral Indonesia-Rusia. Jakarta secara resmi netral dalam konflik Ukraina, tetapi keterlibatan warganya di pihak Rusia bisa mencoreng posisi tersebut.

Dari sisi hukum internasional, tentara bayaran tidak dilindungi oleh Konvensi Jenewa. Namun, warga negara yang direkrut secara paksa atau tertipu dapat mengajukan status sebagai kombatan yang dilindungi. Proyek I Want to Live menyediakan jalur bagi mereka yang menyerah untuk mendapatkan perlakuan sesuai hukum.

Ukraina sendiri telah membuka jalur komunikasi bagi tawanan perang untuk menghubungi keluarga mereka. Namun, belum ada informasi apakah Sukamto telah menghubungi keluarganya di Blitar.

Lonjakan perekrutan WNI juga menimbulkan kekhawatiran tentang jaringan perdagangan manusia. Angka 283 orang dalam sembilan bulan menunjukkan operasi yang terorganisir, bukan sekadar kasus individual.

Langkah Selanjutnya: Diplomasi dan Pengawasan Perekrutan

Pemerintah Indonesia dihadapkan pada tuntutan untuk segera berdiplomasi dengan Ukraina dan Rusia. Perlindungan terhadap Sukamto dan WNI lain yang mungkin berada di medan perang menjadi prioritas.

Kementerian Luar Negeri RI perlu memverifikasi status Sukamto dan memastikan hak-haknya sebagai tawanan perang dipenuhi. Selain itu, pengawasan terhadap agen perekrut di dalam negeri harus diperketat.

Proyek I Want to Live terus mendesak warga asing yang direkrut Rusia untuk menyerahkan diri. Mereka menjanjikan kerahasiaan dan bantuan hukum bagi yang bersedia bekerja sama.

Bagi Rusia, lonjakan perekrutan asing menjadi sinyal bahwa mereka kekurangan tenaga tempur. Namun, Moskow membantah menggunakan tentara bayaran asing secara masif.

Kasus Sukamto menjadi titik terang pertama tentang keterlibatan WNI dalam perang Ukraina. Publik menunggu langkah konkret pemerintah untuk mencegah bertambahnya korban dari Indonesia.

Analisis Redaksi

Penangkapan Sukamto Ayok bukan sekadar berita internasional biasa. Ini adalah cermin dari kegagalan pengawasan terhadap perekrutan tenaga kerja ke zona konflik. Angka 283 WNI dalam sembilan bulan seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah untuk bergerak cepat.

Selama ini, isu tentara bayaran Indonesia di Ukraina tenggelam oleh pemberitaan lain. Padahal, setiap warga negara yang dikirim ke medan perang tanpa pelatihan memadai adalah nyawa yang dipertaruhkan. Blitar, kota kecil di Jawa Timur, tiba-tiba menjadi sorotan karena salah satu warganya menjadi tawanan perang pertama.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah modus perekrutan yang menyasar kelompok rentan secara ekonomi. Janji gaji tinggi dan kewarganegaraan adalah umpan yang sulit ditolak bagi mereka yang putus asa. Pemerintah tidak bisa hanya mengimbau; perlu ada tindakan hukum terhadap agen perekrut yang beroperasi di Indonesia.

Di sisi lain, Ukraina memanfaatkan kasus ini sebagai bahan propaganda untuk menunjukkan bahwa Rusia merekrut warga asing secara tidak fair. Namun, yang paling penting adalah bagaimana Indonesia memastikan perlindungan hukum bagi Sukamto dan mencegah kasus serupa terulang.

Kasus ini juga menguji netralitas Indonesia dalam konflik Ukraina. Jika tidak ditangani dengan hati-hati, keterlibatan WNI bisa merusak posisi Jakarta di mata komunitas internasional. Sudah saatnya pemerintah membentuk satuan tugas khusus untuk menangani perekrutan ilegal ke zona konflik.

Sumber: international.sindonews.com, theguardian.com