FFI Tegaskan Permintaan KLB 10 Klub PFL Tak Sesuai Mekanisme AD/ART

Federasi Futsal Indonesia (FFI) menegaskan permintaan kongres luar biasa (KLB) yang disuarakan 10 klub Pro Futsal League tidak sesuai mekanisme organisasi. FFI merujuk AD/ART 2026 yang disahkan pada Kongres Biasa 12 Mei 2026, di mana KLB hanya bisa digelar lewat dua jalur resmi.

Penegasan itu muncul setelah sepuluh klub PFL menyampaikan tuntutan KLB dalam sebuah konferensi pers. Menurut FFI, konferensi pers bukanlah instrumen yang diakui dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi.

Kronologi Persoalan Dimulai dari Pemberhentian Sekjen

Dinamika di tubuh FFI bermula dari keputusan federasi memberhentikan Budi Setiawan dari jabatan Sekretaris Jenderal. Pemberhentian itu tertuang dalam Surat Nomor 0071/FFI-KEP/1229/ORG/XI-2026.

FFI menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari penataan organisasi serta penguatan efektivitas kepemimpinan. Keputusan itu diambil oleh Ketua Umum FFI melalui mekanisme internal federasi.

Budi tidak menerima begitu saja. Ia mempertanyakan mekanisme pemberhentian dirinya dan menilai keputusan itu harus mengikuti Statuta PSSI serta peraturan organisasi mengenai tata cara penunjukan dan pemberhentian Sekjen asosiasi.

Persoalan menajam ketika sepuluh klub PFL angkat bicara. Mereka menuntut KLB digelar untuk merespons situasi di tubuh federasi. Kesepuluh klub itu adalah Bintang Timur Surabaya (BTS), Black Steel Papua FC, Cosmo JNE Jakarta, Pangsuma FC, Kuda Laut Nusantara, Halus FC, Unggul FC Malang, Proton FC, Nanzaby FC, dan Mimika FC.

Tuntutan disampaikan lewat konferensi pers. Namun FFI menilai langkah kolektif itu belum memenuhi ambang formal yang diatur organisasi. Sampai di titik ini, belum ada keterangan resmi dari perwakilan kesepuluh klub mengenai langkah lanjutan setelah penegasan FFI.

Dua Jalur Resmi KLB Menurut Pasal 31 Ayat (2) ART FFI

FFI menjabarkan panduan dan syarat resmi penyelenggaraan KLB tertuang dalam AD/ART FFI 2026. Aturan mengenai kongres, termasuk KLB, berada pada Pasal 31 sampai Pasal 35 ART tentang Kongres.

Federasi menyatakan aturan itu sudah selaras dengan Statuta PSSI 2025. Dalam Pasal 15 statuta tersebut, FFI memiliki kewenangan mengatur tata kelola organisasi melalui AD/ART.

Menurut Pasal 31 Ayat (2) ART FFI, hanya ada dua jalur yang bisa mewujudkan terselenggaranya KLB:

• Jalur pertama: permintaan dari Ketua Umum dengan persetujuan mayoritas Komite Eksekutif.
• Jalur kedua: permintaan tertulis minimal 2/3 anggota FFI yang memiliki hak suara penuh.

FFI menekankan penghitungan dua per tiga itu dilakukan dari seluruh anggota FFI yang berhak suara, termasuk klub profesional yang memenuhi syarat sesuai ART Pasal 32. Basis hitungnya bukan satu kelompok atau satu kompetisi saja.

Artinya, sepuluh klub PFL yang bersuara dalam konferensi pers tidak otomatis mewakili ambang dua per tiga anggota berhak suara. Federasi memandang perlu verifikasi formal atas status keanggotaan dan hak suara masing-masing pihak yang mengajukan permintaan.

FFI juga menegaskan bahwa permintaan tertulis mesti disertai agenda yang jelas. Tanpa dokumen dan agenda resmi, permintaan tidak bisa diproses ke tahap berikutnya.

Enam Tahapan Resmi Sebelum KLB Bisa Digelar

Selain syarat jalur, FFI membeberkan enam tahapan resmi yang harus dilalui sebelum KLB benar-benar terselenggara. Tahapan ini menjadi rambu prosedural yang tidak bisa dilewati.

1. Permintaan tertulis disertai agenda yang diajukan pihak pemohon.
2. Verifikasi oleh FFI terhadap permintaan dan status pemohon.
3. Penetapan agenda dan jadwal kongres.
4. Persetujuan tertulis dari PSSI.
5. Pengiriman undangan dan masa panggil kepada anggota.
6. KLB baru bisa digelar setelah seluruh tahapan terpenuhi.

Dari urutan itu terlihat bahwa konferensi pers tidak berada dalam daftar tahapan. FFI memposisikan diri sebagai verifikator pertama yang menentukan apakah permintaan memenuhi syarat formal atau tidak.

Persetujuan tertulis PSSI menjadi simpul penting. Sebagai induk organisasi, PSSI memegang kewenangan menyetujui penyelenggaraan kongres di tingkat asosiasi anggota, sesuai laporan Okezone mengenai pernyataan FFI tersebut.

Karena itu, jalur yang ditempuh kesepuluh klub mesti berlanjut ke pengajuan dokumen resmi. Tanpa itu, proses KLB tidak akan bergerak ke tahap verifikasi.

Latar Belakang Aturan dan Posisi FFI di Bawah Statuta PSSI

AD/ART FFI 2026 disahkan dalam Kongres Biasa pada 12 Mei 2026. Pengesahan itu menjadi dasar hukum internal bagi federasi untuk mengatur mekanisme kongres, termasuk KLB.

FFI menempatkan aturan internalnya sebagai turunan dari Statuta PSSI 2025. Pasal 15 statuta memberi FFI kewenangan mengantar tata kelola organisasi lewat AD/ART, sehingga setiap langkah organisasi mesti mengacu pada dokumen tersebut.

Dalam konteks organisasi olahraga, KLB biasanya menjadi jalan keluar ketika terjadi kebuntuan kepengurusan. Namun penyelenggaraannya nyaris selalu dibatasi ambang anggota dan tahapan administratif agar tidak menjadi alat politik internal.

Kasus FFI memperlihatkan tarik-menarik antara tuntutan kolektif klub dan kepatuhan pada prosedur. Federasi memilih bersandar pada pasal, bukan pada besarnya tekanan publik yang terbentuk dari konferensi pers.

Sebagai perbandingan, induk organisasi sepak bola nasional juga memiliki ketentuan serupa soal permintaan kongres luar biasa oleh anggota. Kerangka itu menekankan verifikasi keanggotaan dan persetujuan federasi di atasnya, seperti tergambar dalam situs resmi PSSI.

Yang belum tuntas, dan belum dijelaskan FFI secara rinci, adalah bagaimana penghitungan hak suara klub profesional dilakukan dalam praktik. FFI hanya menyebut basisnya adalah seluruh anggota berhak suara, bukan satu kelompok.

Dampak pada Klub PFL dan Arah Penyelesaian

Bagi kesepuluh klub, penegasan FFI menutup jalur cepat menuju KLB. Mereka mesti menempuh pengajuan tertulis dengan agenda yang jelas bila ingin melanjutkan tuntutan.

Bagi FFI, posisi ini menjaga kewenangan federasi dalam mengelola organisasi. Federasi juga berkepentingan memastikan setiap permintaan kongres tidak berujung pada sengketa keabsahan di kemudian hari.

Bagi Budi Setiawan, persoalan pemberhentian dirinya masih menjadi isu terbuka. Ia mempertanyakan mekanisme, sementara FFI menyatakan keputusan itu bagian dari penataan organisasi.

Ada tiga kemungkinan langkah berikutnya. Pertama, klub mengajukan permintaan tertulis resmi dan meminta FFI memverifikasi dukungan anggota. Kedua, FFI dan klub menempuh jalur komunikasi internal sebelum membawa persoalan ke mekanisme kongres. Ketiga, persoalan berlanjut ke ranah PSSI sebagai pemberi persetujuan tertulis atas penyelenggaraan kongres.

Sejauh ini belum ada keterangan resmi soal jadwal pertemuan antara FFI dan perwakilan klub. Yang jelas, pintu KLB tidak tertutup, tetapi kuncinya ada pada dokumen dan ambang dukungan, bukan pada pernyataan di depan pers.

Analisis Redaksi

Yang dilakukan FFI sebenarnya sederhana: mengembalikan tuntutan publik ke jalur dokumen. Dalam organisasi olahraga, cara itu lazim dan sah-sah saja. Masalahnya, FFI tidak sedang berhadapan dengan persoalan teknis semata, melainkan dengan krisis kepercayaan yang dipicu pemberhentian Sekjen.

Sepuluh klub yang bersuara mewakili basis kompetisi utama, Pro Futsal League. Ketika jumlah itu disebut, publik cenderung membacanya sebagai sinyal ketidakpuasan luas. FFI perlu menjawab bukan hanya dengan pasal, tetapi dengan penjelasan terbuka soal dasar pemberhentian Budi Setiawan dan alasan keputusan itu dianggap sah menurut Statuta PSSI.

Di sisi lain, klub juga perlu menyadari bahwa konferensi pers bukan instrumen organisasi. Bila tuntutan ingin diuji secara formal, dokumen permintaan tertulis dengan agenda jelas adalah satu-satunya jalan. Tanpa itu, tuntutan mudah dipatahkan dengan alasan prosedural, dan energi politik sepuluh klub habis di ruang konferensi pers.

Yang paling dirugikan bila sengketa berlarut adalah ekosistem futsal itu sendiri: kompetisi, pembinaan, dan tim nasional. FFI dan klub sebaiknya bertemu di meja yang sama, membuka dokumen, dan menghitung dukungan secara transparan. Jika KLB memang dibutuhkan, biarkan mekanisme yang membuktikannya, bukan pernyataan saling menegaskan di media.