Polda NTT Serahkan Tersangka TPPO Jaringan Kalbar ke Jaksa, Dua Perekrut Mangkir

Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda Nusa Tenggara Timur menyerahkan Horas Marpaung ke Kejaksaan Negeri Kota Kupang pada Kamis (12/11/2026). Horas adalah tersangka tindak pidana perdagangan orang jaringan Kalimantan Barat.

Penyerahan itu berlangsung tanpa kehadiran dua tersangka lain, yakni Alfonsius Manek Leki Bein (38) dan Agustinus Leki (29). Keduanya adalah perekrut yang mendatangkan ratusan calon tenaga kerja dari sejumlah desa di NTT.

"Hari ini sudah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap dua kepada Kejari Kota Kupang," ujar Kanit 3 Subdit 3 Ditres PPA dan PPO Polda NTT, AKP Djafar Alkatiri, Kamis.

Berkas Horas Dinyatakan Lengkap, Dua Perekrut Mangkir

Djafar menjelaskan, penyerahan Horas beserta barang bukti dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Kejaksaan Tinggi NTT. Horas merupakan Manager PT Satria Multi Sukses, perusahaan yang disebut menjadi tujuan para calon pekerja tersebut.

Dalam kasus ini, Horas dijerat dengan Pasal 455 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Jerat itu disesuaikan melalui Pasal VII angka 40 UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Berbeda dengan Horas, Alfonsius dan Agustinus belum ikut diserahkan. Menurut Djafar, keduanya tidak menghadiri panggilan penyidik untuk penyerahan tersangka dan barang bukti.

"Keduanya tidak menghadiri panggilan penyidik untuk penyerahan tersangka dan barang bukti," kata Djafar, seperti dikutip dari pemberitaan detikBali.

Mangkirnya dua perekrut membuat proses hukum tidak berjalan serentak. Penyidik kini memiliki pekerjaan tambahan untuk memastikan keduanya tetap masuk dalam rangkaian perkara yang sama.

Kronologi: Dari 111 Calon Pekerja hingga SP3 yang Dibatalkan

Kasus ini bermula dari perekrutan sekitar 111 orang calon tenaga kerja dari beberapa desa di Kabupaten Malaka, Belu, Timor Tengah Utara, dan Timor Tengah Selatan. Perekrutan berlangsung secara ilegal sejak 11 Mei 2025 hingga 4 Juni 2025.

Ratusan orang itu direkrut untuk dipekerjakan di perkebunan kelapa sawit milik PT Satria Multi Sukses. Setelah adanya laporan dan penyelidikan panjang, polisi menangkap Alfons dan Agus di Jalan Jupiter I, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.

Horas ditangkap dalam waktu berbeda di Kalimantan Barat. Ketiganya sempat ditetapkan sebagai tersangka, tetapi penyidikan kemudian dihentikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTT saat itu, Kombes Patar Silalahi.

Saat itu, Horas, Alfonsius, dan Agustinus baru enam hari berstatus tersangka. Keputusan itu memicu desakan dari berbagai pemerhati TPPO agar kasus dibuka kembali.

Tekanan itu berhasil. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda NTT Kombes Nova Irone Surentu membuka kembali kasus tersebut setelah penyidik menemukan bukti baru sebagai dasar penyelidikan lanjutan.

Desakan Pemerhati TPPO dan Sikap Polda NTT

Penggiat Anti Human Trafficking Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang dan Tenaga Ahli Kementerian HAM Bidang Instrumen Internasional HAM, Gabriel Goa, menilai penghentian penyidikan itu tidak wajar. Ia menegaskan TPPO bukan delik biasa.

"TPPO itu kejahatan luar biasa dan pelanggaran HAM berat. Mirisnya tiga tersangka dilepas oleh Polda NTT hanya dalam hitungan enam hari. Hal ini harus dibuka secara transparan," ujar Gabriel kepada detikBali, Minggu (11/1/2026).

Kritik itu menyoroti satu hal mendasar: kecepatan SP3 tidak sebanding dengan lamanya proses perekrutan ilegal yang menimpa ratusan warga NTT. Perekrutan berlangsung hampir sebulan dan melibatkan empat kabupaten.

Setelah kasus dibuka kembali, penyidik menetapkan lagi ketiga orang itu sebagai tersangka. Kini prosesnya berlanjut ke tahap dua untuk Horas, sementara dua perekrut masih berstatus buron panggilan.

Polda NTT menyatakan komitmennya menuntaskan perkara. "Kami berkomitmen menangani kasus TPPO ini secara profesional, transparan, dan tuntas, serta memastikan setiap pihak yang terbukti terlibat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku," imbuh Djafar.

Penyidikan Melebar ke Korporasi dan Aliran Dana TPPU

Ditres PPA dan PPO Polda NTT tidak berhenti pada tiga nama. Djafar menyebut penyidik masih melakukan pendalaman dan pengembangan kasus, termasuk kemungkinan keterlibatan korporasi yang berpotensi ditetapkan sebagai tersangka baru.

Selain itu, penyidik akan mendalami kemungkinan adanya aliran dana atau hasil keuntungan yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Jika ditemukan, penyidikan bisa mengarah pada tindak pidana pencucian uang.

"Penyidik juga akan mendalami kemungkinan adanya aliran dana atau hasil keuntungan yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut, yang berpotensi mengarah pada tindak pidana pencucian uang (TPPU)," jelas mantan Kasat Reskrim Polres Belu dan Polres Sikka itu.

Langkah ini menyasar pihak lain yang diduga tidak terlibat langsung, tetapi berperan, memfasilitasi, memperoleh keuntungan, maupun menikmati hasil tindak pidana. Pendekatan tersebut lazim dipakai dalam perkara perdagangan orang berskala besar.

Beberapa hal yang menjadi fokus penyidikan lanjutan:

• Kemungkinan keterlibatan korporasi sebagai tersangka baru.
• Penelusuran aliran dana dan keuntungan dari perekrutan ilegal.
• Potensi penyidikan tindak pidana pencucian uang.
• Penuntasan penyerahan dua perekrut yang mangkir dari panggilan penyidik.

Dampak bagi Korban dan Penegakan Hukum TPPO di NTT

Bagi 111 calon tenaga kerja asal Malaka, Belu, TTU, dan TTS, penyerahan Horas ke jaksa menjadi titik terang setelah proses hukum sempat berhenti. Namun nasib mereka belum sepenuhnya tuntas, terutama karena dua perekrut yang menjaring mereka belum menyerahkan diri.

Kasus ini juga menjadi ujian bagi penegakan hukum TPPO di NTT. Wilayah itu berulang kali muncul dalam laporan perdagangan orang dengan modus pengiriman pekerja ke sektor perkebunan di luar daerah.

Keputusan membuka kembali penyidikan menunjukkan tekanan publik dan pengawasan pemerhati dapat mengubah arah penanganan perkara. Hal serupa pernah terjadi pada sejumlah kasus TPPO lain yang sempat dihentikan sebelum akhirnya dilanjutkan.

Yang ditunggu sekarang adalah langkah tegas terhadap Alfonsius dan Agustinus. Penjemputan paksa atau upaya paksa lain menjadi opsi agar proses hukum tidak terbelah antara satu tersangka yang sudah di jaksa dan dua tersangka yang masih bebas.

Untuk konteks lebih luas soal penanganan TPPO di Indonesia, laporan liputan TPPO mencatat pola serupa di sejumlah daerah, mulai dari perekrutan berkedok pekerja migran hingga minimnya pengawasan agen.

Analisis Redaksi: SP3 Enam Hari dan Ujian Konsistensi Polda NTT

Perkara ini menyimpan satu catatan yang sulit diabaikan: penyidikan pernah dihentikan hanya enam hari setelah ketiga orang ditetapkan sebagai tersangka. Untuk kasus yang melibatkan 111 calon korban dan empat kabupaten, tenggat itu terlalu cepat untuk disebut tuntas.

Pembukaan kembali kasus oleh Kombes Nova Irone Surentu patut diapresiasi, tetapi ia sekaligus menunjukkan bahwa keputusan SP3 sebelumnya tidak berdiri di atas dasar yang kokoh. Penyidik mengaku menemukan bukti baru. Pertanyaannya, mengapa bukti itu tidak tergali sejak awal?

Penyerahan Horas ke Kejari Kota Kupang adalah kemajuan nyata. Namun keadilan bagi ratusan warga NTT tidak akan lengkap selama dua perekrut yang menjaring mereka masih belum menyerahkan diri. Polda NTT perlu memastikan status keduanya jelas, bukan dibiarkan menggantung tanpa kepastian.

Wacana menjerat korporasi dan menelusuri aliran dana ke TPPU adalah arah yang tepat. Perdagangan orang tidak pernah berhenti pada perekrut di lapangan. Ada pihak yang menampung, membayar, dan menikmati hasilnya. Selama rantai itu tidak diputus, kasus serupa akan terus berulang di NTT.