ISESS Ragukan Listyo Sigit sebagai End User Penyadapan, Desak Usut Mastermind

Pernyataan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto yang menyebut Listyo Sigit Prabowo sebagai penerima akhir atau end user dalam kasus dugaan penyadapan dan akses ilegal menuai sorotan. Pemerhati kepolisian menilai pengusutan perkara tersebut tidak boleh berhenti pada sejumlah nama yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pemerhati isu-isu kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, mengatakan, meski Listyo Sigit merupakan pucuk pimpinan Polri saat dugaan penyadapan terjadi, sulit diterima jika perkara tersebut hanya berujung pada penetapan dirinya dan tiga tersangka lainnya.

"Sangat tidak masuk nalar publik bila kasus ini hanya berhenti pada memenjarakan LSP dan tiga tersangka itu saja," kata Bambang saat diwawancarai, Kamis (12/11).

Kronologi Pengungkapan Peran Listyo Sigit

Kasus ini mencuat setelah Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkap dugaan peran Listyo Sigit dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR, Kamis (12/11). Dalam forum tersebut, Suyudi menyampaikan bahwa saat masih menjabat Kapolri, Listyo Sigit diduga memberikan perintah sekaligus menentukan target penyadapan.

Perintah itu, menurut Suyudi, disampaikan secara lisan maupun melalui pesan WhatsApp kepada Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution. "Serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan. Peran tersebut dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana," kata Suyudi di hadapan pimpinan dan anggota Komisi III DPR.

Pernyataan Kapolri itu menjadi dasar bagi publik untuk menuntut penjelasan lebih lanjut. Sebab, penyadapan yang melibatkan pejabat tinggi kepolisian menyangkut persoalan keamanan negara dan kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Listyo Sigit maupun kuasa hukumnya terkait pernyataan Kapolri tersebut. Begitu pula mengenai langkah hukum yang mungkin diambil.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka

Selain Listyo Sigit dan Ahrie Sonta Nasution, nama Kapolri Suyudi Ario Seto menjadi sorotan karena pengungkapannya di DPR. Suyudi menyampaikan peran Listyo Sigit secara gamblang di depan anggota dewan, sebuah langkah yang dinilai tidak biasa dalam penanganan kasus internal Polri.

Bambang Rukminto dari ISESS menilai pengusutan harus menyeluruh. Menurut dia, kasus tersebut seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki sistem keamanan negara sekaligus membersihkan institusi Polri dari berbagai kepentingan politik.

"Bila itu yang terjadi (tidak dibuka dan diusut tuntas semuanya), yang muncul justru hanya hantu yang menakut-nakuti bahkan menggerus kepercayaan publik pada Polri sendiri," jelasnya.

Bambang juga mengingatkan, tanpa pengusutan menyeluruh, bukan tidak mungkin kasus serupa kembali terjadi. Dia meminta Polri mengungkap perkara tersebut secara terang benderang dan tidak berhenti pada pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Di sisi lain, Komisi III DPR yang mendengar langsung pernyataan Kapolri belum memberikan tanggapan resmi terkait desakan ISESS. Namun, rapat kerja tersebut menunjukkan pengawasan parlemen terhadap kasus ini berjalan.

Latar Belakang Kasus Dugaan Penyadapan

Dugaan penyadapan ini mencuat di tengah dinamika politik nasional. Sebelumnya, pada Rabu (4/11), Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) dan menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas (Plt). Pemberhentian itu terjadi beberapa hari sebelum pengungkapan peran Listyo dalam kasus penyadapan.

Kasus ini juga disebut dapat mengubah peta kekuasaan. Sebuah artikel pada Kamis (5/11) menyebut kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo yang menyeret Listyo Sigit dinilai dapat menjadi momentum memperkuat konsolidasi pemerintahan.

Dalam konteks inilah ISESS melihat perlunya pengusutan tuntas. Bambang menegaskan, membiarkan kasus berhenti pada empat tersangka hanya akan menimbulkan spekulasi liar di masyarakat. Publik, menurutnya, berhak mengetahui siapa dalang di balik operasi penyadapan tersebut.

Polri sendiri belum merilis secara detail siapa tiga tersangka lainnya selain Listyo Sigit. Begitu pula mengenai pasal yang disangkakan dan ancaman hukuman.

Dampak jika Pengusutan Tidak Tuntas

Bambang Rukminto menyoroti dampak buruk jika kasus ini tidak diusut hingga ke mastermind. Menurutnya, hal itu bisa merusak kepercayaan publik terhadap Polri dan menciptakan ketidakpastian hukum.

"Bila itu yang terjadi, yang muncul justru hanya hantu yang menakut-nakuti bahkan menggerus kepercayaan publik pada Polri sendiri," ujarnya.

Selain itu, tanpa pengusutan menyeluruh, kasus serupa berpotensi terulang. Penyadapan ilegal, jika tidak ditindak tegas hingga ke aktor intelektual, bisa menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia.

ISESS mendorong agar penyidikan dilakukan secara menyeluruh hingga mengungkap pihak yang diduga menjadi pengendali utama atau mastermind, termasuk jaringan yang terlibat. Desakan ini sejalan dengan tuntutan transparansi publik.

Dampak politik juga tak bisa diabaikan. Kasus ini melibatkan nama-nama besar, termasuk mantan Kapolri yang kini telah diberhentikan dari jabatan KSP. Publik menanti apakah penyidikan akan menyentuh pihak-pihak di lingkaran kekuasaan.

Langkah Selanjutnya yang Diharapkan

ISESS meminta Polri untuk membuka secara terang benderang hasil penyidikan. Bambang menekankan pentingnya mengungkap jaringan yang terlibat, bukan hanya menetapkan tersangka yang sudah ada.

"Kami mendorong penyidikan dilakukan secara menyeluruh hingga mengungkap pihak yang diduga menjadi pengendali utama atau mastermind, termasuk jaringan yang terlibat," kata Bambang.

Polri belum memberikan keterangan resmi mengenai apakah akan memperluas penyidikan. Namun, pernyataan Kapolri di DPR menunjukkan kasus ini ditangani secara serius.

Komisi III DPR diharapkan terus mengawal proses hukum. Pengawasan parlemen menjadi kunci agar kasus ini tidak berhenti di tengah jalan.

Masyarakat juga menanti transparansi. Sebab, kasus penyadapan menyangkut hak privasi dan keamanan negara. Tanpa penjelasan tuntas, spekulasi akan terus berkembang.

Hingga kini, belum ada informasi lebih lanjut mengenai jadwal pemeriksaan lanjutan atau kemungkinan penetapan tersangka baru.

Analisis Redaksi

Desakan ISESS agar kasus dugaan penyadapan diusut hingga ke mastermind adalah pengingat bahwa penegakan hukum tidak boleh setengah hati. Pernyataan Kapolri Suyudi Ario Seto yang menyebut Listyo Sigit sebagai end user memang mengejutkan, tetapi publik tentu bertanya: jika Listyo hanya penerima akhir, siapa yang sesungguhnya mengendalikan operasi penyadapan? Bambang Rukminto menyebut istilah "hantu" untuk menggambarkan ketidakjelasan ini. Kata itu tepat. Tanpa pengusutan menyeluruh, kasus ini hanya akan menjadi tontonan politik yang melelahkan.

Yang lebih penting, kasus ini menyangkut kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Jika penyidikan berhenti pada empat tersangka, sementara nama-nama besar lain yang diduga terlibat dibiarkan, maka publik akan menilai hukum hanya tajam ke bawah. Polri punya kesempatan emas untuk membuktikan sebaliknya. Transparansi adalah kuncinya. Mengungkap jaringan dan mastermind bukan hanya soal memenuhi tuntutan ISESS, tetapi juga memulihkan martabat institusi.

Kita menanti langkah konkret Polri. Apakah penyidikan akan diperluas? Apakah Komisi III DPR akan terus mengawal? Publik berhak tahu. Sebab, di ujung semua ini, ada hak privasi warga negara yang dipertaruhkan.

Sumber: batampos.jawapos.com, isess.or.id