Bos Pertamina Janji Sanksi SPBU yang Toiletnya Masih Bayar

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengaku masih ada pengelola SPBU Pertamina yang memungut biaya kepada pengguna toilet. Ia menegaskan toilet di SPBU Pertamina seharusnya gratis dan berjanji menindak pengelola yang melanggar.

Pengakuan itu disampaikan Simon dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI pada Kamis, 12 November 2026. Temuan tersebut muncul di tengah upaya Pertamina memperbaiki standar layanan fasilitas umum di stasiun pengisian bahan bakar.

"Toilet memang sebenarnya aturan di semua toilet SPBU seluruh SPBU Pertamina kan gratis Pak, gratis dan baik tentunya saya masih menemukan di beberapa tempat masih ada yang membayar itu," kata Simon seperti dikutip dari detikFinance.

Pengakuan Simon Mantiri di Rapat Komisi VI

Simon tidak menyebut berapa jumlah SPBU yang masih memungut biaya toilet, maupun lokasi persisnya. Namun ia memastikan praktik itu ada dan sudah berlangsung di sejumlah titik.

Menurut dia, aturan internal Pertamina sudah jelas: seluruh toilet di SPBU Pertamina gratis bagi masyarakat. Karena itu, pungutan yang masih terjadi di lapangan dinilai sebagai pelanggaran prosedur, bukan bagian dari kebijakan perusahaan.

Persoalan ini mencuat saat Pertamina tengah menghadapi sorotan soal kualitas layanan di SPBU. Toilet menjadi salah satu indikator yang paling mudah dinilai publik karena bersinggungan langsung dengan pengendara saat perjalanan jauh.

Simon menempatkan temuan ini sebagai persoalan disiplin pengelola di tingkat SPBU. Ia pun meminta jajarannya tidak lagi memberi ruang toleransi terhadap praktik pungutan serupa.

Instruksi Tegas ke Pertamina Patra Niaga

Simon menyatakan telah berulang kali menyampaikan persoalan ini kepada tim Pertamina Patra Niaga, anak usaha yang menangani jaringan SPBU. Instruksinya sederhana: tindak tegas pengelola yang masih memungut bayaran.

"Jadi itu saya minta nanti kita akan keluarkan sudah beberapa kali saya sampaikan ke tim Patra Niaga, Pak Ega (Dirut Pertamina Patra Niaga) untuk tindak tegas saja tentunya mungkin akan kita berikan sanksi apabila tidak sesuai dengan prosedur yang ada kita tetapkan," tegas Simon.

Dari pernyataan itu, sanksi belum diumumkan secara rinci. Belum ada keterangan soal bentuk sanksi, apakah berupa teguran tertulis, denda, pembinaan, hingga kemungkinan pencabutan izin kerja sama operasi SPBU.

Yang jelas, Simon menempatkan sanksi sebagai konsekuensi atas ketidaksesuaian dengan prosedur yang ditetapkan perusahaan. Pertamina Patra Niaga kini memikul tugas menerjemahkan instruksi itu menjadi aturan teknis di lapangan.

Kebijakan Toilet Gratis Warisan Erick Thohir

Aturan toilet SPBU gratis bukan hal baru. Kebijakan ini lahir pada masa Erick Thohir menjabat Menteri BUMN, setelah ia mendapati toilet berbayar di SPBU Pertamina.

Buntut temuan tersebut, Erick menerbitkan Surat Edaran SE-16/MBUT11/2021 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial BUMN. Surat edaran itu diteken pada 24 November 2021, dua hari setelah ia menemukan toilet berbayar.

Aturan itu meminta seluruh fasilitas umum yang dikelola BUMN dapat dinikmati masyarakat secara gratis. Kutipan surat edaran menyebut layanan BUMN yang di dalamnya terdapat fasilitas umum dan fasilitas sosial harus dirawat dan dikelola memadai, sehingga memberi dampak optimal dan tidak membebani masyarakat.

"Tidak dipungut biaya bagi masyarakat pengguna," bunyi surat edaran tersebut, seperti dikutip dari detikFinance.

Surat edaran itu juga meminta Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN mengawasi pelaksanaannya. Artinya, persoalan toilet bukan sekadar urusan kenyamanan, tetapi bagian dari standar kualitas layanan BUMN yang sudah diatur resmi.

Mengapa Pungutan Toilet Masih Terjadi

Praktik pungutan toilet di SPBU biasanya melibatkan pengelola harian, bukan Pertamina secara langsung. Sebagian SPBU dikelola melalui skema kerja sama, sehingga pengawasan di tingkat operasional menjadi titik rawan.

Ada beberapa faktor yang membuat aturan gratis sulit konsisten di lapangan:

• Pengelola mengklaim biaya perawatan toilet, termasuk air, sabun, dan petugas kebersihan, tidak sepenuhnya ditanggung operator.
• Pengawasan terhadap ribuan SPBU tersebar di wilayah luas dan bergantung pada laporan berkala.
• Tidak ada mekanisme pengaduan yang mudah diakses pengendara saat menemukan pungutan.
• Sanksi terhadap pelanggaran dinilai belum memberi efek jera karena jarang diumumkan ke publik.

Pertamina sendiri belum membeberkan berapa jumlah SPBU yang diawasi dan berapa yang masuk kategori bermasalah. Data itu akan menentukan seberapa serius persoalan ini ditangani.

Tanpa angka yang terbuka, janji sanksi sulit diukur. Publik hanya bisa menilai dari perubahan di lapangan: apakah toilet tetap diminta bayar atau tidak.

Dampak dan Langkah Selanjutnya

Bagi pengendara, toilet gratis adalah layanan dasar yang sudah dijanjikan sejak 2021. Pungutan kecil yang masih terjadi bisa merusak kepercayaan terhadap standar layanan Pertamina, terutama di jalur lintas antarkota.

Bagi Pertamina, persoalan ini menambah daftar pekerjaan rumah soal kualitas layanan di SPBU. Perusahaan sedang dituntut membenahi banyak hal sekaligus, dari kebersihan fasilitas hingga pelayanan petugas.

Langkah yang dinantikan adalah penetapan bentuk sanksi oleh Pertamina Patra Niaga, mekanisme pengaduan resmi bagi pengendara, serta pengumuman hasil pemeriksaan terhadap SPBU yang melanggar. Sampai itu terjadi, janji Simon masih berupa komitmen di ruang rapat.

Komisi VI DPR akan menjadi pihak yang menagih realisasi janji tersebut. Rapat lanjutan berpeluang mempertanyakan kembali progres penindakan, termasuk apakah sanksi benar-benar dijatuhkan atau hanya berhenti sebagai arahan lisan.

Analisis Redaksi

Janji sanksi dari Direktur Utama Pertamina terdengar tegas, tetapi persoalannya bukan pada ketiadaan aturan. Aturan sudah ada sejak 2021 lewat surat edaran Menteri BUMN. Yang tidak pernah jelas adalah penegakannya. Selama lima tahun, publik belum pernah mendengar ada pengelola SPBU yang benar-benar dihukum karena memungut biaya toilet.

Di sinilah letak kelemahannya. Simon menyampaikan instruksi ke tim Patra Niaga, tetapi tidak menyebut bentuk sanksi, jumlah SPBU yang diperiksa, atau tenggat penyelesaian. Pernyataan tanpa ukuran itu sulit diawasi. Komisi VI semestinya menagih angka, bukan hanya mendengar komitmen.

Toilet berbayar memang terlihat sepele. Namun ia adalah ujian paling murah untuk menilai apakah BUMN mampu menjalankan standar layanan yang ia buat sendiri. Jika urusan sekecil ini tidak tuntas, janji perbaikan layanan yang lebih besar patut dipertanyakan.