Rumah Listyo Sigit Digeledah Sehari Usai Ditangkap: Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan

Rumah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo digeledah Bareskrim Polri pada 5 November 2026, sehari setelah ia ditangkap. Penggeledahan itu bagian dari penyidikan kasus penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto, dengan data sadapan di sistem LIMS dan PLX Polri yang dihapus pada Oktober 2026.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap rangkaian peristiwa itu dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Ia menyebut penghapusan data dilakukan tim teknis atas perintah mantan Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution.

"Pada 5 November 2026, dilakukan ekspose atau gelar perkara bersama Kejaksaan Agung Republik Indonesia, penggeledahan kediaman Jenderal LSP, serta gelar penetapan tersangka SU," kata Suyudi seperti dikutip dari AFU.ID.

Lima Tahap Modus Penyadapan yang Diuraikan Kapolri

Suyudi memaparkan modus penyadapan dalam lima tahap. Empat tahap pertama adalah pemberian perintah, pemasukan nomor target ke sistem (provisioning), pelaksanaan penyadapan dan pengambilan rekaman, serta pelaporan hasil. Penghapusan data menjadi tahap kelima sekaligus terakhir.

Nomor target dimasukkan ke sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi keterkaitannya dengan perkara pro justitia. Rekaman hasil sadapan lalu didengarkan, diekspor, dan diubah menjadi transkrip.

Transkrip itu dilaporkan berjenjang kepada Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon), Slamet, hingga Listyo. Menurut Suyudi, perintah penyadapan mengalir dari Listyo melalui Slamet, lalu diteruskan kepada Ahrie dan mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso.

Perintah itu disampaikan secara lisan atau lewat grup WhatsApp. Tidak ada surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi yang menyertainya. Prosedur yang seharusnya menjadi pagar pengaman justru tidak dijalankan.

Barang Bukti yang Disita dari Penggeledahan Rumah Listyo Sigit

Dari penggeledahan dan penyitaan, penyidik mengamankan 15 telepon genggam, tujuh flashdisk, dua iPad, empat unit CPU, komputer atau laptop, satu modem, serta dokumen dan log data penyadapan. Barang bukti itu disebut Suyudi sebagai bagian dari materi penyidikan yang sedang berjalan.

Keempat perwira tinggi telah berstatus tersangka: Listyo, Ahrie, Slamet, dan Eko. Mereka dijerat Pasal 258 dan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pasal 32 ayat (1) UU ITE melarang setiap orang secara melawan hukum mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi elektronik milik orang lain atau milik publik. Pelanggaran pasal itu diancam pidana penjara paling lama delapan tahun dan/atau denda paling banyak Rp2 miliar.

Selain itu, Polri menerbitkan laporan polisi tersendiri soal turut serta dan permufakatan jahat terkait makar. Perkara itu terpisah dari kasus penyadapan dan akses ilegal yang menjerat keempat tersangka.

Kronologi Penyidikan dari 31 Oktober hingga Penahanan Rumah

Rangkaian penanganan perkara dimulai pada 31 Oktober 2026. Penyidik memeriksa enam saksi dan empat ahli, lalu menggelar perkara untuk menaikkan status kasus.

Perkara resmi naik ke penyidikan pada 1 November, bersamaan dengan penyitaan barang bukti, penetapan Ahrie dan Eko sebagai tersangka, serta penangkapan Ahrie. Ahrie ditahan pada 2 November, sedangkan Eko kembali diperiksa pada 3 November.

Pada 3 November itu pula penyidik menggelar perkara untuk menetapkan Listyo sebagai tersangka. Listyo ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob Mabes Polri. Sehari kemudian, 5 November, rumahnya digeledah.

Berikut urutan peristiwa yang dihimpun dari keterangan Kapolri:

• 31 Oktober 2026: pemeriksaan enam saksi dan empat ahli, gelar perkara naik penyidikan.
• 1 November 2026: penyitaan barang bukti, penetapan Ahrie dan Eko sebagai tersangka, penangkapan Ahrie.
• 2 November 2026: Ahrie ditahan.
• 3 November 2026: Eko diperiksa, gelar perkara penetapan Listyo sebagai tersangka.
• 5 November 2026: penggeledahan kediaman Listyo, gelar perkara bersama Kejaksaan Agung, penetapan tersangka SU (Slamet Uliandi).
• 6 November 2026: koordinasi dengan LPSK dan pemeriksaan enam personel bagian monitoring.
• 7 November 2026: pemeriksaan tambahan Ahrie dan Eko.
• 9 November 2026: pemeriksaan sejumlah saksi.
• 10 November 2026: Listyo diperiksa bersama dua saksi.
• 11 November 2026: Slamet menjalani penahanan rumah dengan alasan kesehatan berdasarkan hasil Pusdokkes Polri.

Pada 6 November, penyidik berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan memeriksa enam personel bagian monitoring. Ahrie dan Eko menjalani pemeriksaan tambahan pada 7 November, disusul pemeriksaan sejumlah saksi pada 9 November. Listyo diperiksa bersama dua saksi pada 10 November.

Pada 11 November, Slamet menjalani penahanan rumah dengan alasan kesehatan. Tiga tersangka lainnya, yakni Listyo, Ahrie, dan Eko, tetap ditahan di Rutan Mako Brimob.

Siapa Saja yang Menjadi Target Penyadapan

Suyudi menyebut sasaran penyadapan tidak hanya Presiden Prabowo. Berdasarkan penyidikan sementara, target mencakup lingkungan Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR, partai politik, tokoh politik, gubernur, kepala kepolisian daerah, KPK, kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, dan mahasiswa.

Ia menegaskan daftar itu merupakan materi penyidikan. Menurut Suyudi, daftar tersebut tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan pihak-pihak yang disebut dalam tindak pidana.

Penyidik masih menelusuri aliran hasil penyadapan, termasuk pihak-pihak yang menerimanya selain para tersangka. Penelusuran ini menjadi kunci untuk memetakan siapa yang memerintahkan penyadapan dan apa tujuannya.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya menilai penyadapan terhadap Presiden mengarah ke makar. "Kami juga berpendapat ini mungkin sudah masuk kategori yang bisa kami anggap sebagai perbuatan mengarah ke makar," ujar Prasetyo di Istana Kepresidenan pada 4 November 2026.

Suyudi menyatakan penyadapan semata tidak bisa langsung dijadikan dasar untuk menyimpulkan makar. Meski begitu, Polri tetap membuka penyelidikan tersendiri atas dugaan permufakatan jahat.

Dorongan Komisi III agar Pasal Makar Diterapkan

Dalam kesimpulan rapat, Komisi III menyatakan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik oleh para tersangka sebagai tindakan makar. Komisi III meminta Kapolri menerapkan pasal makar dalam perkara ini.

Komisi III juga meminta Polri mengusut pemberi perintah, penerima hasil penyadapan, dan pihak lain yang terlibat. Permintaan itu menambah tekanan politik agar penyidikan tidak berhenti pada empat perwira tinggi yang sudah ditahan.

Hingga rapat kerja berlangsung, penyidikan masih berlanjut. Polri belum mengumumkan tersangka baru di luar Listyo, Ahrie, Slamet, dan Eko. Informasi resmi terbaru soal perkembangan kasus dapat dipantau melalui kanal pemberitaan seperti indeks berita hukum dan kriminal AFU.ID.

Analisis Redaksi: Ketika Sistem Pengawasan Menjadi Alat

Yang paling mengganggu dari kasus ini bukan sekadar empat jenderal berstatus tersangka. Ada prosedur yang seharusnya ketat, yakni penyadapan, tapi dijalankan lewat perintah lisan dan grup WhatsApp. Tidak ada surat permohonan penyidik, tidak ada lampiran laporan polisi. LIMS yang dirancang sebagai pagar pengaman justru dipakai memindahkan nomor target tanpa verifikasi keterkaitan dengan perkara.

Penghapusan data pada Oktober 2026 memperlihatkan kesadaran untuk menutup jejak. Tapi jejak digital jarang benar-benar hilang. Log sistem, perangkat yang disita, dan kesaksian personel monitoring menjadi bukti bahwa prosedur yang dilanggar meninggalkan bekas. Penyidik kini memegang 15 telepon genggam, tujuh flashdisk, dua iPad, empat CPU, satu modem, serta dokumen dan log data penyadapan.

Klaim makar dari Komisi III dan Menteri Sekretaris Negara perlu dibaca hati-hati. Menyimpulkan niat politik dari tindakan penyadapan bukan pekerjaan sederhana, dan Kapolri sendiri menegaskan penyadapan tidak otomatis berarti makar. Karena itu, laporan polisi tersendiri soal permufakatan jahat menjadi ujian: apakah penyidik mampu membuktikan tujuan di balik perintah, bukan hanya pelanggaran prosedurnya. Yang dipertaruhkan bukan karier empat jenderal, melainkan kepercayaan publik bahwa alat negara tidak dipakai untuk kepentingan di luar hukum.