Kejari Loteng Musnahkan Barang Bukti 52 Perkara, 27 di Antaranya Narkoba

Kejaksaan Negeri Lombok Tengah memusnahkan barang bukti dari 52 perkara pidana umum yang sudah berkekuatan hukum tetap pada Kamis (12/11/2026). Sebanyak 27 perkara di antaranya merupakan kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

Pemusnahan berlangsung di halaman Kantor Kejari Loteng. Hadir perwakilan Pengadilan Negeri Praya dan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Barang bukti yang dibakar dan dihancurkan mencakup narkotika golongan I berupa sabu-sabu, pakaian, senjata tajam, serta sejumlah barang bukti tindak pidana umum lainnya.

"Total ada 52 Perkara Pidana Umum yang barang buktinya kita musnahkan. Dengan 27 kasus diantaranya kasus narkoba," kata Kepala Kejari Loteng Dr. Bayu Novrian Dinata S.H., M.H., dalam keterangannya.

Kronologi dan Rincian Perkara yang Dimusnahkan

Menurut Bayu, seluruh perkara yang barang buktinya dimusnahkan telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Periode putusan berjalan dari 12 Mei 2026 hingga 1 Oktober 2026. Artinya, rentang waktu sekitar lima bulan menjadi dasar pelaksanaan eksekusi kali ini.

Dari 52 perkara, kasus narkoba mendominasi dengan 27 perkara. Sisanya terdiri dari kasus pencurian, perkara perlindungan anak, penganiayaan, hingga pembunuhan. Kejari Loteng tidak merinci jumlah barang bukti per jenis, tetapi menyebut sabu-sabu sebagai bagian dari narkotika golongan I yang dimusnahkan.

Pemusnahan dilakukan di halaman kantor kejaksaan, bukan di lokasi khusus. Cara ini lazim dipakai Kejari di daerah agar proses eksekusi bisa disaksikan langsung oleh perwakilan pengadilan dan pemerintah daerah. Kehadiran dua institusi itu menjadi semacam kontrol sosial atas pelaksanaan putusan.

Bayu menegaskan pemusnahan bukan sekadar seremoni. Ada kewajiban hukum yang melekat pada jaksa eksekutor untuk memastikan barang bukti yang telah diputuskan dirampas atau dimusnahkan tidak kembali beredar. "Pemusnahan barang bukti merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan kewenangan Kejaksaan dalam menindaklanjuti putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana tertuang di dalam Pasal 334 KUHAP," tegasnya.

Pasal 334 KUHAP mengatur kewenangan jaksa untuk melaksanakan putusan pengadilan, termasuk soal status barang bukti. Dalam praktiknya, jaksa wajib menyerahkan atau memusnahkan barang bukti sesuai amar putusan, disaksikan pejabat berwenang, dan dituangkan dalam berita acara.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Kejari Loteng

Selain Kepala Kejari Loteng, pemusnahan dihadiri perwakilan PN Praya dan Pemkab Loteng. Kolaborasi tiga institusi ini menunjukkan eksekusi putusan tidak berjalan sendiri-sendiri. Pengadilan memastikan amar putusan dijalankan, sementara pemerintah daerah hadir sebagai representasi publik.

Bayu menyebut pemusnahan sebagai wujud komitmen institusinya melaksanakan putusan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Menurut dia, langkah itu sekaligus menjaga kepastian hukum dan mencegah potensi penyalahgunaan barang bukti yang telah dinyatakan dirampas atau dimusnahkan.

"Sekaligus dilakukan untuk memastikan barang bukti yang telah diputuskan untuk dimusnahkan tidak disalahgunakan serta dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Bayu.

Pernyataan itu menyiratkan satu hal: risiko penyimpangan barang bukti nyata. Kasus narkoba kerap menjadi sorotan karena nilainya tinggi dan rawan disalahgunakan bila penyimpanan atau eksekusinya tidak ketat. Pemusnahan terbuka menjadi cara kejaksaan menutup celah itu.

Kejari Loteng juga menekankan penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan. Menurut Bayu, penguatan kepercayaan masyarakat dibangun lewat pelaksanaan tugas yang berintegritas dan bertanggung jawab. Pernyataan senada disampaikan dalam pemberitaan Suara NTB.

Latar Belakang: Mengapa Pemusnahan Barang Bukti Penting

Barang bukti adalah nyawa perkara pidana. Sejak penyitaan di tingkat penyidikan hingga putusan inkrah, statusnya harus terjaga. Begitu putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa eksekutor memegang tanggung jawab terakhir: mengeksekusi pidana dan menuntaskan status barang bukti.

Untuk narkotika, pemusnahan biasanya dilakukan secepat mungkin setelah penyitaan untuk sebagian barang, lalu sisanya disisihkan sebagai barang bukti persidangan. Setelah inkrah, sisanya dimusnahkan seluruhnya. Prosedur ini diatur antara lain dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mewajibkan pemusnahan narkotika dan prekursor hasil penyitaan dengan berita acara.

Untuk barang bukti umum seperti senjata tajam dan pakaian, pemusnahan dilakukan sesuai amar putusan. Senjata tajam dihancurkan agar tidak bisa dipakai kembali. Pakaian dibakar. Semua dicatat dalam berita acara yang ditandatangani pejabat berwenang dan saksi.

Di Lombok Tengah, agenda ini menjadi rutin. Kejari Loteng menyebut periode putusan 12 Mei hingga 1 Oktober 2026 sebagai dasar pelaksanaan. Artinya, ada jeda antara putusan dan eksekusi yang dipakai untuk administrasi, koordinasi dengan pengadilan, dan penyiapan lokasi pemusnahan.

Dominasi kasus narkoba—27 dari 52 perkara—mencerminkan peta kejahatan di wilayah ini. Narkoba tetap menjadi perkara terbesar yang ditangani kejaksaan setempat. Sisanya, mulai pencurian hingga pembunuhan, menunjukkan variasi kasus pidana umum yang tetap menjadi beban penegakan hukum di Loteng.

Dampak bagi Masyarakat dan Penegakan Hukum di Loteng

Pemusnahan barang bukti memberi kepastian bahwa perkara benar-benar selesai. Bagi korban dan keluarga, eksekusi menutup ruang tanya soal kelanjutan putusan. Bagi masyarakat luas, pemusnahan terbuka menjadi sinyal bahwa negara hadir dalam menuntaskan perkara.

Ada pula efek pencegahan. Penghancuran senjata tajam dan sabu-sabu mengurangi potensi barang bukti kembali ke pasar gelap. Dalam kasus narkoba, celah itu nyata bila pengelolaan barang bukti longgar. Pemusnahan disaksikan pihak lain menjadi semacam audit terbuka.

Kehadiran PN Praya dan Pemkab Loteng memperkuat legitimasi proses. Pemerintah daerah, yang tidak punya kewenangan eksekusi, hadir sebagai pihak yang berkepentingan atas keamanan wilayah. Pengadilan hadir sebagai pemilik amar putusan. Kombinasi ini membuat eksekusi tidak berjalan di ruang tertutup.

Namun, pemusnahan bukan akhir dari persoalan. Jumlah 52 perkara dalam lima bulan menunjukkan beban perkara yang cukup padat. Kasus narkoba yang mendominasi menandakan persoalan hulu—peredaran dan penyalahgunaan—masih jadi pekerjaan rumah bersama, bukan hanya kejaksaan.

Kejari Loteng menyatakan komitmen menjalankan penegakan hukum secara tegas dan berkeadilan. Dalam keterangannya, Bayu menekankan penguatan kepercayaan masyarakat melalui tugas yang berintegritas. Pemusnahan barang bukti menjadi salah satu wujud konkret dari janji itu.

Langkah Selanjutnya dan Pengawasan Eksekusi

Setelah pemusnahan, tahapan berikutnya adalah penataan administrasi. Jaksa eksekutor wajib memastikan berita acara pemusnahan lengkap, termasuk jenis, jumlah, dan cara pemusnahan. Dokumen itu menjadi bukti formal bahwa amar putusan telah dijalankan.

Kejari Loteng belum merinci apakah ada perkara lain yang menunggu eksekusi dalam waktu dekat. Yang jelas, periode putusan 12 Mei hingga 1 Oktober 2026 telah dituntaskan lewat agenda Kamis (12/11/2026). Perkara yang inkrah setelah tanggal tersebut akan masuk gelombang eksekusi berikutnya.

Pengawasan publik tetap dibutuhkan. Pemusnahan terbuka di halaman kantor adalah langkah baik, tetapi masyarakat perlu memastikan proses serupa berjalan konsisten. Transparansi bukan hanya soal acara seremoni, melainkan soal data perkara yang bisa diakses dan dipertanggungjawabkan.

Bagi warga Lombok Tengah, hasil konkretnya sederhana: 52 perkara tuntas, 27 di antaranya narkoba, dan sejumlah barang berbahaya lenyap dari peredaran. "Pemusnahan barang bukti merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan kewenangan Kejaksaan," kata Bayu menegaskan posisi institusinya.

Analisis Redaksi

Angka 27 dari 52 perkara narkoba bukan statistik biasa. Itu lebih dari separuh beban perkara pidana umum yang dieksekusi Kejari Loteng dalam satu periode. Fakta ini menunjukkan narkoba masih menjadi persoalan utama penegakan hukum di Lombok Tengah, sementara jenis kejahatan lain seperti pencurian, perlindungan anak, penganiayaan, dan pembunuhan melengkapi daftar.

Pemusnahan terbuka yang melibatkan PN Praya dan Pemkab Loteng patut diapresiasi. Namun, transparansi sejati tidak berhenti pada foto barang bukti yang dibakar. Publik butuh akses pada rekap perkara: berapa barang bukti per jenis, bagaimana cara pemusnahannya, dan siapa yang menandatangani berita acara. Tanpa itu, pemusnahan mudah dibaca sebagai rutinitas tahunan tanpa bobot akuntabilitas.

Kritik lain menyangkut hulu persoalan. Jika 27 perkara narkoba inkrah dalam lima bulan, berarti pasokan dan permintaan tetap berjalan. Kejaksaan hanya menjalankan bagian hilir. Pencegahan di tingkat desa, pengawasan jaringan, dan penanganan pengguna perlu diperkuat agar angka itu tidak terus berulang di periode berikutnya. Pemusnahan barang bukti adalah kewajiban hukum, bukan solusi tunggal atas persoalan narkoba di Loteng.