Marak Hoaks Bansos di Media Sosial, Ini Daftar dan Fakta Terlengkap 2026

Bantuan sosial (bansos) merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu. Namun, maraknya penyebaran hoaks bansos di media sosial menjadi tantangan serius bagi masyarakat dan pemerintah.

Hoaks bansos ini biasanya menyertakan link atau tautan yang mengaku sebagai akses resmi untuk mendaftar atau mengecek status penerima bantuan. Padahal ketika tautan tersebut dibuka, pengguna justru diarahkan ke situs yang meminta data pribadi sensitif seperti nama lengkap dan nomor Telegram aktif, yang berpotensi disalahgunakan untuk penipuan.

Hoaks Bansos Paling Marak Beredar Tahun 2026

Menurut penelusuran Liputan6.com, berikut beberapa hoaks bansos yang kerap beredar di media sosial sepanjang tahun 2026:

1. Link Pendaftaran Bansos Kemerdekaan HUT ke-81 RI
   Salah satu akun Facebook mengunggah klaim pendaftaran bansos spesial Kemerdekaan RI ke-81 dengan tautan yang mengarahkan ke formulir online palsu. Data yang diminta termasuk nama lengkap dan nomor Telegram aktif. Klaim ini telah dibantah karena bukan berasal dari kanal resmi pemerintah.
2. Link Pendaftaran Bansos untuk Balita
   Hoaks lain mengklaim adanya bantuan Rp750.000 untuk balita yang cair setiap tiga bulan. Unggahan tersebut menyertakan tautan pendaftaran yang berujung pada situs palsu. Informasi ini menyesatkan karena program bantuan tersebut tidak dibuka pendaftarannya secara online melalui media sosial.
3. Link Pendaftaran Bansos PKH Periode Juli-September 2026
   Hoaks terakhir mengatasnamakan Kementerian Sosial untuk pendaftaran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tahap III periode Juli sampai September 2026. Tautan yang dibagikan meminta data lengkap dan nomor Telegram, namun ini bukan tautan resmi dan berisiko penipuan.

Imbauan Resmi dari Kementerian Sosial

Kementerian Sosial (Kemensos) telah mengingatkan masyarakat agar selalu waspada terhadap tautan pendaftaran bansos yang tidak berasal dari kanal resmi, karena berpotensi sebagai modus penipuan dan pencurian data pribadi.

Untuk mendapatkan bantuan sosial, pendaftaran dan verifikasi penerima bansos hanya dapat dilakukan melalui saluran resmi pemerintah seperti website resmi Kemensos, kantor sosial daerah, atau melalui petugas resmi yang ditunjuk. Jangan pernah membagikan data pribadi di situs yang tidak jelas sumbernya.

Cara Mengenali Hoaks Bansos

Berikut beberapa tips mengenali hoaks bansos yang beredar:

• Periksa tautan apakah berasal dari domain resmi pemerintah seperti kemensos.go.id.
• Hindari mengisi formulir yang meminta data sensitif di situs yang tidak dikenal.
• Waspadai janji bantuan yang terlalu mudah dan tanpa proses verifikasi resmi.
• Selalu cek informasi melalui kanal resmi pemerintah atau media kredibel.

Peran Cek Fakta Liputan6.com

Cek Fakta Liputan6.com berkomitmen melawan hoaks dan memberikan literasi media kepada masyarakat sejak 2018. Terdaftar di International Fact Checking Network (IFCN) dan menjadi partner Facebook, Liputan6 secara aktif mengungkap kebenaran di balik klaim-klaim bansos yang beredar.

Masyarakat juga dapat melaporkan informasi mencurigakan melalui email [email protected] atau Chatbot WhatsApp Liputan6 Cek Fakta di nomor 0811-9787-670 untuk verifikasi cepat.

Editorial Take: Mengapa Hoaks Bansos Terus Berkembang?

Menurut pandangan redaksi, maraknya hoaks bansos mencerminkan masih adanya ketidakpastian dan kebutuhan besar masyarakat terhadap bantuan sosial. Penipuan dengan modus bansos memanfaatkan harapan dan keterbatasan akses informasi resmi, sehingga sangat penting pemerintah memperkuat edukasi dan komunikasi publik.

Selain itu, penyebaran hoaks ini dapat menimbulkan dampak serius seperti pencurian data pribadi, kerugian finansial, dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah yang sebenarnya sangat membantu. Oleh karena itu, penguatan literasi digital dan perlindungan data menjadi langkah krusial yang harus terus diperkuat.

Ke depan, masyarakat diimbau terus berhati-hati dan selalu cross-check informasi bansos melalui saluran resmi. Pemerintah juga harus meningkatkan transparansi dan kemudahan akses informasi agar ruang bagi para pelaku hoaks semakin terbatas.

Dengan kewaspadaan bersama, hoaks bansos dapat diminimalisir dan manfaat bansos dapat dirasakan secara tepat sasaran.