Kejari Sigi Berikan Bantuan Hukum untuk Penertiban Aset Pemda Sulteng

Kejaksaan Negeri Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, telah memberikan bantuan hukum strategis kepada Pemerintah Kabupaten Sigi dalam upaya penertiban aset daerah. Langkah ini dilakukan melalui optimalisasi peran jaksa pengacara negara (JPN) di bidang perdata dan tata usaha negara (Datun), yang bertujuan untuk mengamankan aset milik daerah yang bermasalah atau masih dikuasai pihak ketiga.

Optimalisasi Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Penertiban Aset

Kepala Kejaksaan Negeri Sigi, Irwan Ganda Saputra, menjelaskan bahwa saat ini JPN telah menerima Surat Kuasa Khusus (SKK) dari Pemkab Sigi melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Ini sebagai dasar hukum untuk melakukan penertiban dan penarikan kendaraan dinas yang bermasalah.

"Jadi jaksa pengacara negara saat ini sudah menerima SKK dari Pemkab Sigi untuk membantu melakukan penertiban dan penarikan aset berupa kendaraan dinas yang masih dikuasai oleh pihak ketiga," ujar Irwan saat ditemui di Bora, Kamis (13/8/2026).

Penertiban aset ini merupakan bagian dari upaya optimalisasi pengelolaan barang milik daerah, yang menjadi tantangan penting dalam tata kelola pemerintahan daerah di Kabupaten Sigi.

Bantuan Hukum Nonlitigasi untuk Penagihan Piutang Pajak

Selain penertiban aset, Kejari Sigi juga memberikan bantuan hukum nonlitigasi kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sigi. Fokus utama adalah penagihan piutang pajak atas material mineral bukan logam dan batuan (MBLB) berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

• Total tagihan piutang pajak yang ditagih mencapai Rp1,8 miliar.
• Dalam tiga bulan terakhir, pemulihan keuangan negara berhasil mencapai Rp516 juta.

Bantuan Hukum untuk BPJS Ketenagakerjaan

Kejari Sigi juga turut mendukung BPJS Ketenagakerjaan dalam menangani ketidakpatuhan badan usaha atau pemberi kerja yang belum membayar iuran sesuai kewajibannya. Upaya ini berhasil memulihkan tunggakan pembayaran sebesar Rp44 juta.

"Kami berhasil memulihkan tunggakan mencapai Rp44 juta," kata Irwan.

Pencegahan Korupsi sebagai Pilar Tata Kelola Pemerintahan

Irwan Ganda Saputra menegaskan bahwa pencegahan tindak pidana korupsi menjadi pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, transparan, dan terpercaya. Menurutnya, penegakan hukum tidak boleh hanya bersifat represif, tetapi harus diimbangi dengan langkah preventif yang berkelanjutan.

"Upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi tidak hanya berfokus pada tindakan represif atau penindakan semata, melainkan harus diseimbangkan dengan langkah-langkah preventif yang berkesinambungan," tuturnya.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, langkah Kejari Sigi dalam memberikan bantuan hukum kepada Pemkab Sigi menunjukkan komitmen serius dalam memperbaiki tata kelola aset daerah dan keuangan publik. Optimalisasi peran jaksa pengacara negara bukan hanya membantu penertiban aset, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam memperkuat akuntabilitas dan transparansi pemerintahan daerah.

Selain itu, keberhasilan dalam pemulihan piutang pajak dan tunggakan BPJS memberi gambaran nyata bahwa sinergi antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dapat memaksimalkan potensi pendapatan yang selama ini kurang optimal. Ini juga dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengelola aset serta meningkatkan penerimaan daerah secara efektif.

Ke depan, penting untuk terus memantau bagaimana langkah preventif terhadap korupsi diterapkan secara berkelanjutan agar tidak hanya mengandalkan penindakan. Pemerintah dan kejaksaan perlu memperkuat edukasi dan sistem pengawasan agar aset dan keuangan daerah lebih terlindungi dari praktik penyimpangan.

Untuk informasi lebih lengkap, Anda dapat membaca berita asli di ANTARA News Sulteng.