Keberhasilan Deradikalisasi Dinilai dari Reintegrasi Sosial dan Kemandirian Ekonomi

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Eddy Hartono menegaskan bahwa keberhasilan program deradikalisasi tidak hanya diukur dari perubahan pemahaman semata, melainkan dari kemampuan penerima manfaat untuk kembali menjalankan fungsi sosial serta memperoleh kemandirian ekonomi.

Dalam konfirmasinya di Jakarta, Selasa, Eddy menyampaikan bahwa reintegrasi sosial menjadi indikator utama dalam menilai efektivitas program deradikalisasi. "Jadi keberhasilan ini tidak hanya diukur dari perubahan pemahaman," ujarnya.

Makna Reintegrasi Sosial dalam Program Deradikalisasi

Menurut Eddy, keberhasilan deradikalisasi juga terlihat dari bagaimana penerima manfaat dapat diterima kembali oleh keluarga dan masyarakat setelah menjalani proses pembinaan. Deradikalisasi sendiri merupakan proses terencana, terpadu, dan sistematis yang bertujuan mengurangi atau membalikkan pemahaman radikal serta menghilangkan paham terorisme dalam diri seseorang atau kelompok yang telah terpapar.

Program ini berfokus mengubah pola pikir ekstrem menjadi nilai-nilai moderat, kebangsaan, dan perdamaian sehingga penerima manfaat bisa kembali berperan aktif dalam masyarakat.

Sinergi Lintas Kementerian dan Lembaga dalam Deradikalisasi

Sebagai koordinator deradikalisasi nasional, BNPT membutuhkan sinergi lintas kementerian dan lembaga agar proses pembinaan berlangsung menyeluruh, meliputi identifikasi, rehabilitasi, re-edukasi, hingga reintegrasi sosial. Eddy menyatakan bahwa tantangan penanggulangan terorisme semakin kompleks dengan berkembangnya penyebaran paham ekstremisme yang memanfaatkan ruang digital.

Oleh sebab itu, pelaksanaan deradikalisasi tidak bisa dilakukan oleh satu institusi saja, tapi harus melibatkan kolaborasi multisektor sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Fase Kedua Tahun 2026–2029.

"Arahan Bapak Presiden sangat jelas, yaitu memperkuat sinergi dan kolaborasi. Program deradikalisasi akan semakin efektif apabila seluruh kementerian dan lembaga menjalankan perannya masing-masing secara terpadu," kata Eddy.

Peran Kementerian Sosial dalam Menunjang Rehabilitasi

BNPT juga memperkuat kerjasama dengan Kementerian Sosial yang menyediakan layanan rehabilitasi sosial, pendampingan, dan reintegrasi sosial bagi penerima manfaat deradikalisasi. Eddy menyebut langkah ini sebagai strategi penting agar program deradikalisasi tidak berhenti pada perubahan cara pandang, tetapi juga memulihkan fungsi sosial serta mencapai kemandirian ekonomi.

Kementerian Sosial memiliki peran strategis dalam tahapan identifikasi, rehabilitasi, re-edukasi, dan reintegrasi sosial warga yang terpapar paham terorisme. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan dukungannya terhadap program ini melalui layanan rehabilitasi sosial yang tersebar di berbagai sentra kementerian.

"Saya berterima kasih kepada BNPT yang terus memberikan pendampingan yang baik kepada penerima manfaat yang berada di sentra-sentra Kementerian Sosial," ujar Saifullah Yusuf.

Menurut Saifullah, rehabilitasi sosial dilaksanakan secara terpadu bersama BNPT dan lembaga terkait melalui pendampingan psikososial, penguatan kapasitas, hingga pemberdayaan sebagai bekal penerima manfaat untuk kembali ke keluarga dan masyarakat.

Pada Senin (27/7), Eddy dan Saifullah meninjau langsung layanan rehabilitasi sosial di Sentra Handayani, Jakarta, guna memastikan bahwa layanan rehabilitasi, pendampingan, dan pemberdayaan berjalan optimal sebagai bagian dari upaya memperkuat program deradikalisasi nasional.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, penekanan BNPT terhadap reintegrasi sosial dan kemandirian ekonomi sebagai tolok ukur keberhasilan deradikalisasi adalah langkah yang tepat dan game-changer dalam strategi penanggulangan terorisme di Indonesia. Fokus pada perubahan pola pikir saja selama ini dianggap kurang efektif karena tanpa dukungan sosial dan ekonomi yang kuat, penerima manfaat berisiko kembali ke lingkaran radikalisme.

Kolaborasi lintas kementerian, terutama dengan Kementerian Sosial, menunjukkan bahwa pemerintah memahami bahwa deradikalisasi harus bersifat multidimensional dan menyeluruh. Namun, tantangan terbesar adalah bagaimana memastikan bahwa reintegrasi sosial benar-benar berjalan di tingkat komunitas dan keluarga, yang kerap menjadi tempat pertama penerima manfaat kembali berinteraksi.

Kedepannya, publik perlu terus mengawal dan mendukung program ini agar sinergi antar lembaga semakin kuat dan inovasi dalam rehabilitasi sosial semakin berkembang, terutama menghadapi ekstremisme yang memanfaatkan teknologi digital. Program deradikalisasi yang sukses akan membawa dampak positif luas bagi stabilitas sosial dan keamanan nasional.

Untuk informasi lebih lanjut dan update terkait pelaksanaan program deradikalisasi nasional, pembaca dapat merujuk langsung ke sumber resmi BNPT melalui ANTARA News dan situs resmi pemerintah.