Kota Palu Raih Dua Penghargaan Reformasi Hukum dan Pengelolaan Informasi

Kota Palu, ibukota Provinsi Sulawesi Tengah, kembali mencatat prestasi membanggakan dengan meraih dua penghargaan penting dari Kementerian Hukum dan HAM RI dalam rangka peringatan Hari Pengayoman ke-81 pada Rabu, 19 Agustus 2026. Penghargaan ini diberikan atas kinerja Kota Palu dalam bidang reformasi hukum dan pengelolaan informasi hukum yang semakin berkualitas dan transparan.

Penghargaan Reformasi Hukum: Peringkat Tertinggi di Sulawesi Tengah

Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, menerima secara langsung dua penghargaan tersebut di Kota Palu. Penghargaan pertama diberikan atas partisipasi Pemkot Palu dalam Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) 2026 dengan predikat AA kategori istimewa dan skor 97,60. Capaian ini menempatkan Kota Palu pada peringkat pertama di tingkat Provinsi Sulawesi Tengah untuk ketiga kalinya secara berturut-turut.

Indeks Reformasi Hukum merupakan alat ukur yang digunakan oleh Kementerian Hukum untuk menilai sejauh mana kemajuan daerah dalam melaksanakan reformasi hukum yang meliputi aspek pelayanan, penyusunan regulasi, dan penegakan hukum yang adil. Dengan prestasi ini, Kota Palu dianggap sebagai contoh daerah yang berhasil menerapkan tata kelola hukum yang efektif dan inovatif.

Pengelolaan Informasi Hukum yang Transparan dan Inklusif

Penghargaan kedua diterima oleh Pemkot Palu atas kinerja dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) tahun 2025. Dalam kategori ini, Kota Palu memperoleh peringkat kedua di Sulawesi Tengah dengan predikat AA atau istimewa dan skor 86. JDIH merupakan sistem yang memudahkan akses masyarakat terhadap dokumen hukum dan informasi hukum yang valid dan terpercaya.

Imelda Liliana Muhidin menyatakan bahwa penghargaan ini bukan hanya menjadi kebanggaan, tetapi juga motivasi bagi Pemkot Palu untuk terus memperkuat pengelolaan informasi hukum serta pelaksanaan reformasi hukum secara menyeluruh. Menurutnya, peningkatan kualitas layanan hukum berperan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan memudahkan masyarakat memperoleh informasi serta layanan hukum yang diperlukan.

Sinergi dan Komitmen Pemkot Palu dalam Peningkatan Pelayanan Hukum

Pemerintah Kota Palu berkomitmen untuk memperkuat sinergi dengan Kementerian Hukum Sulawesi Tengah dan pemangku kepentingan lain dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang hukum yang harus semakin berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat luas.

Imelda menambahkan, "Kami akan terus mengembangkan inovasi dan memperbaiki sistem tata kelola hukum agar pelayanan semakin efektif dan responsif terhadap masyarakat." Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat dalam mendorong reformasi birokrasi dan transparansi di seluruh daerah.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, penghargaan yang diraih Kota Palu ini menjadi bukti nyata bahwa komitmen pemerintah daerah terhadap reformasi hukum dan pengelolaan informasi hukum mampu membawa dampak positif bagi tata kelola pemerintahan. Kota Palu tidak hanya berprestasi di tingkat provinsi, tetapi juga menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.

Keberhasilan ini juga menunjukkan bahwa transparansi dan akses informasi hukum menjadi kunci penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dengan pengelolaan JDIH yang baik, masyarakat dapat dengan mudah mengakses regulasi dan dokumen hukum, yang berdampak pada peningkatan kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat.

Ke depan, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana Pemkot Palu dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan hukum ini dalam menghadapi dinamika sosial dan teknologi informasi yang terus berkembang. Perlu juga diperkuat kolaborasi lintas sektor agar reformasi hukum bisa menyentuh aspek pelayanan publik lainnya, sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Untuk informasi lengkap mengenai kinerja reformasi hukum dan penghargaan yang diraih, kunjungi laman resmi ANTARA News Sulawesi Tengah.