China Tolak Deklarasi Global Perangi Illegal Fishing, Ini Alasannya

China menolak menandatangani Deklarasi Mombasa, sebuah kesepakatan global untuk memperkuat pemberantasan praktik illegal fishing atau penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU fishing). Keputusan ini menjadi sorotan karena China mengoperasikan armada penangkapan ikan jarak jauh terbesar di dunia dan sering disebut sebagai pelaku utama illegal fishing secara global.

Penolakan China terhadap Deklarasi Mombasa dan Dampaknya

Penolakan China terjadi dalam konteks Deklarasi Mombasa yang ditandatangani oleh tujuh negara Afrika, termasuk Kamerun, Gambia, Ghana, Guinea, Liberia, Republik Kongo, dan Somalia, pada Konferensi Our Ocean ke-11 di Kenya pada Juni 2026. Selain negara-negara tersebut, Belgia, Chile, Republik Dominika, Prancis, Panama, Papua Nugini, Peru, dan Korea Selatan juga bergabung dalam deklarasi ini.

Kesepakatan ini bertujuan meningkatkan transparansi dan tata kelola perikanan global melalui implementasi Global Charter for Fisheries Transparency. Charter ini mengedepankan modernisasi registrasi kapal dengan sistem digital, publikasi izin penangkapan ikan, otorisasi operasi, perjanjian akses, serta alokasi kuota yang transparan.

Lebih jauh, deklarasi ini mewajibkan setiap kapal penangkap ikan industri memiliki identitas unik dan mewajibkan pengumpulan data terkait pemilik manfaat kapal atau perusahaan perikanan. Tujuannya adalah memperkuat penindakan terhadap pelaku illegal fishing yang selama ini sulit dilacak.

China dan Risiko IUU Fishing Global

Berdasarkan Indeks Risiko IUU Fishing, China memiliki armada penangkapan ikan jarak jauh terbesar di dunia dan secara konsisten menjadi pelaku illegal fishing terburuk secara global. Penolakan terhadap deklarasi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa China tidak akan mendukung upaya transparansi dan pengawasan yang dapat membatasi praktik ilegal tersebut.

China selama ini sering dikritik karena armadanya yang beroperasi di perairan internasional dan negara lain tanpa izin, yang menyebabkan kerusakan ekosistem laut dan menurunnya stok ikan di sejumlah wilayah.

Peranan Deklarasi Mombasa dalam Pengelolaan Perikanan

Menurut Menteri Perikanan Ghana, Emelia Arthur, sektor perikanan sangat vital bagi negaranya. Ia menyebutkan bahwa lebih dari 60 persen kebutuhan protein hewani masyarakat Ghana berasal dari ikan dan sekitar 10 persen penduduk menggantungkan hidup pada sektor ini.

Dengan adanya Deklarasi Mombasa, negara-negara peserta berkomitmen untuk memperkuat tata kelola dan pengawasan perikanan, yang diharapkan dapat menekan praktik illegal fishing yang merugikan ekonomi dan kelestarian sumber daya laut.

• Modernisasi registrasi kapal secara digital
• Publikasi izin penangkapan ikan dan otorisasi operasi
• Pengumpulan data pemilik manfaat kapal dan perusahaan perikanan
• Penerapan identitas unik untuk setiap kapal penangkap ikan industri

Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memudahkan penindakan terhadap pelaku illegal fishing dan meningkatkan transparansi global di sektor perikanan.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, penolakan China untuk bergabung dalam Deklarasi Mombasa merupakan sinyal kuat bahwa negara tersebut masih mengedepankan kepentingan ekonomi yang mengabaikan aspek keberlanjutan lingkungan dan tata kelola perikanan global. Dengan armada penangkapan ikan terbesar, China memiliki pengaruh besar terhadap kondisi stok ikan dunia, terutama di wilayah perairan internasional dan negara berkembang.

Penolakan ini bisa memperumit upaya global menekan illegal fishing yang selama ini berdampak buruk terhadap ekosistem laut dan ketahanan pangan di berbagai negara, terutama yang sangat bergantung pada sektor perikanan seperti Ghana. Selain itu, ketidakhadiran China dalam kesepakatan ini dapat memicu ketegangan diplomatik dan perlombaan pengaruh di sektor perikanan internasional.

Ke depan, publik dan pemerintah negara-negara peserta perlu mengawasi dengan ketat perkembangan implementasi Deklarasi Mombasa dan mendorong mekanisme sanksi yang efektif terhadap negara atau perusahaan yang melanggar. Peran serta China dalam pengelolaan perikanan internasional tetap krusial dan harus terus diupayakan melalui dialog dan tekanan multilateral.

Untuk informasi lebih lanjut tentang upaya global melawan illegal fishing dan peran negara-negara besar, kunjungi sumber asli berita ini dan laporan resmi terkait.