Bagaimana Kekayaan AI Bisa Didistribusikan ke Seluruh Warga Amerika

Bagaimana kekayaan dari kecerdasan buatan (AI) dapat didistribusikan secara adil kepada seluruh warga Amerika menjadi perdebatan yang semakin hangat di kalangan ekonom, peneliti teknologi, dan pembuat kebijakan. Meskipun proposal Senator Bernie Sanders agar publik memiliki separuh kepemilikan AI belum akan menjadi kebijakan dalam waktu dekat, gagasan-gagasan baru untuk mengatur dan membagikan nilai ekonomi triliunan dolar dari AI mulai bermunculan.

Ketimpangan Kekayaan AI dan Krisis Kepercayaan Publik

Kekayaan yang dihasilkan dari AI telah terakumulasi dengan cepat di pasar saham, namun mayoritas warga Amerika masih terbatas manfaatnya dari pertumbuhan ini. Sebuah survei terbaru menunjukkan mayoritas pekerja AS menginginkan perusahaan lebih bertanggung jawab melalui dana kekayaan berdaulat AI. Bahkan ada laporan belum terkonfirmasi bahwa OpenAI pernah mempertimbangkan menawarkan 5% saham kepada pemerintah sebelum IPO yang sangat dinanti.

Sementara itu, Jeff Bezos menyarankan penghapusan pajak penghasilan federal bagi separuh bawah pendapatan sebagai cara paling efektif untuk meratakan ekonomi. Namun, sentimen publik terhadap AI makin menurun. Survei Emerson College baru-baru ini menemukan hanya 27% warga AS mendukung pembangunan pusat data AI di komunitas mereka, turun drastis dari 33% pada Desember 2025, dengan penolakan melonjak dari 42% menjadi 63%.

"Ketika saya melihat proposal pusat data, saya tidak melihat kemajuan. Saya melihat sebuah taruhan di mana perusahaan teknologi besar yang diuntungkan sementara Portage County yang menanggung biayanya," kata Will Hollingsworth, warga Northeast Ohio, dalam sesi komentar publik April terkait pusat data seluas 257 hektar yang diusulkan. "Kami diminta mengorbankan kehidupan kota demi perusahaan triliunan dolar yang hanya ingin menghemat sedikit biaya margin."

Model dan Mekanisme Baru untuk Membagikan Kekayaan AI

Perasaan ketidakadilan seperti yang disuarakan Hollingsworth mendorong berbagai gagasan untuk mengurangi kesenjangan manfaat AI yang condong ke perusahaan. Salah satu contoh model yang diusulkan adalah kepemilikan publik sebagian atas AI dan mekanisme berbagi kepemilikan lain yang lebih adil.

Jaron Lanier, ilmuwan komputer dan Chief Technical Officer di Microsoft Research, mendukung konsep "martabat data" — suatu sistem di mana individu menerima kompensasi atas data dan kontribusi mereka yang digunakan dalam pelatihan AI.

"Saya pernah berbincang dengan Senator Sanders saat ia mengunjungi komunitas AI di Stanford," kata Lanier. "Apakah proposalnya bagus tergantung pada bagaimana pemerintah mengelola distribusi keuntungan. Jika pemerintah hanya menjadi perusahaan AI lain, saya lebih memilih model ekonomi yang lebih terdistribusi."

Lanier menegaskan bahwa data dan supervisi yang baik dapat menghasilkan uang nyata yang berdampak signifikan pada kehidupan orang banyak, dengan catatan sistem distribusi harus demokratis dan partisipatif.

Membayar Individu untuk Data Pelatihan AI

Implementasi sistem pembayaran langsung pada individu menghadapi tantangan besar, karena AI dilatih dengan data dari jutaan hingga miliaran sumber. Menghitung kontribusi nilai tiap individu dapat sangat kompleks dan nilainya per data point kecil.

Raul Castro Fernandez dari Universitas Chicago mengatakan bahwa sistem kompensasi yang adil sebenarnya bisa dibangun dengan konsep manajemen kolektif mirip royalti musik. AI perusahaan membayar sebagian keuntungan ke dalam dana, kemudian didistribusikan berdasarkan kontribusi data yang diaudit.

Namun, Nicholas Vincent dan Brent Hecht dari Simon Fraser University dan Northwestern University memperingatkan bahwa penilaian nilai data personal bisa sangat subjektif dan berubah tergantung desain sistem, sehingga usaha ini mungkin tidak efisien.

Membangun Serikat Pekerja Baru untuk Era AI

Matt Prewitt, Presiden RadicalxChange Foundation, mengusulkan pembentukan hak legal baru yang memberi orang kekuatan untuk mengontrol bagaimana AI digunakan, lewat asosiasi yang tidak bisa dilepaskan secara individual, semacam serikat pekerja modern. Asosiasi ini memegang kursi serius dalam negosiasi dengan perusahaan AI, termasuk hak atas saham dan remunerasi.

Glen Weyl, peneliti utama Microsoft dan pendiri RadicalxChange, berpendapat kepemilikan publik atau pemerintah bukan solusi utama. Menurutnya, kepemilikan yang tersebar maupun terpusat hanya menjadi "plester" sementara dan tidak mengubah insentif eksploitatif yang ada.

Pajak Perusahaan Baru dan Pengurangan Jam Kerja

Dean Baker, ekonom dan co-founder Center for Economic and Policy Research, menyatakan bahwa solusi praktis sudah tersedia: pajak perusahaan yang lebih kuat, penegakan antitrust yang ketat, dan perlindungan tenaga kerja.

Baker menyarankan pajak penghasilan perusahaan yang diterapkan dengan cara baru, yaitu perusahaan memberikan saham non-voting sebesar tarif pajak yang ditetapkan, sebagai bentuk pembayaran. Penegakan antitrust juga penting untuk menghindari monopoli kekayaan di tangan segelintir orang.

"Kita membiarkan produk murah dari China menggusur pekerja biru, tapi kita tidak boleh membiarkan Elon Musk dan Mark Zuckerberg semakin kaya tanpa batas," kata Baker.

Selain itu, ada gagasan sederhana yang sudah diterapkan di sejumlah negara: mengurangi jam kerja. Sejak standar kerja 40 jam seminggu ditetapkan hampir 90 tahun lalu, belum ada perubahan besar.

"Jika AI benar-benar bisa meningkatkan produktivitas, mari kurangi jam kerja menjadi 32 jam atau lebih rendah, dengan premi lembur dua kali lipat," ujar Baker. Ini dianggap solusi yang lebih mudah dan efektif dibandingkan program pendapatan dasar universal.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, perdebatan mengenai distribusi kekayaan AI bukan hanya soal keadilan ekonomi, tetapi juga soal demokrasi dan kontrol sosial atas teknologi yang semakin menguasai kehidupan sehari-hari. Model-model seperti "martabat data" dan serikat pekerja AI memperlihatkan bahwa masa depan kesejahteraan warga tidak bisa lagi hanya bergantung pada mekanisme pasar tradisional atau kepemilikan perusahaan semata.

Namun, tantangan terbesar adalah merealisasikan ide-ide ini dalam kebijakan yang efektif dan tidak dipolitisasi. Ada risiko pemerintah menjadi "perusahaan AI" lain yang menciptakan birokrasi dan ketidaktransparanannya sendiri. Oleh karena itu, perlu ada mekanisme pengawasan yang kuat dan partisipasi publik yang lebih luas.

Ke depan, publik harus mengawasi perkembangan kebijakan pajak perusahaan AI, penegakan antitrust, dan upaya pengaturan jam kerja. Perubahan ini akan menentukan apakah keuntungan ekonomi dari AI bisa benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat atau tetap terkonsentrasi pada segelintir elit teknologi.

Untuk informasi lebih lanjut dan update terbaru terkait kebijakan AI dan distribusi kekayaannya, simak laporan lengkap dari CNBC dan sumber berita terpercaya lainnya.