Biaya QRIS Merchant Gratis Mulai 1 Oktober 2026, Transaksi Lebih Hemat

Bank Indonesia (BI) resmi mengumumkan bahwa biaya QRIS merchant akan gratis alias nol persen untuk transaksi hingga Rp100 ribu di seluruh kategori merchant mulai 1 Oktober 2026. Kebijakan ini bertujuan memperkuat konsumsi masyarakat, meningkatkan efisiensi transaksi digital, dan mempercepat akselerasi ekonomi digital yang inklusif di Indonesia.

Perluasan Kebijakan Biaya QRIS Nol Persen

Pengumuman tersebut disampaikan oleh Pejabat Sementara Gubernur BI, Destry Damayanti, pada Senin (17/8) di kantor Bank Indonesia, Jakarta Pusat. Ia menjelaskan bahwa kebijakan perluasan biaya merchant discount rate (MDR) QRIS nol persen ini berlaku untuk seluruh kategori merchant dengan batas transaksi sampai Rp100 ribu.

"Perluasan kebijakan MDR QRIS 0 persen untuk transaksi sampai dengan Rp100 ribu pada seluruh kategori merchant. Sementara MDR QRIS 0 persen pada kategori usaha mikro atau UMi tetap berlaku untuk transaksi sampai dengan Rp500 ribu," ungkap Destry.

Kebijakan ini melanjutkan program pembebasan biaya transaksi yang sebelumnya sudah berjalan untuk kategori usaha mikro (UMi) dengan nilai transaksi hingga Rp500 ribu.

Landasan dan Tujuan Kebijakan

Menurut Destry, kebijakan ini sejalan dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 dan visi pemerintah melalui Asta Cita agar sistem pembayaran digital menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Pembebasan biaya transaksi diharapkan dapat memberikan efisiensi biaya bagi pelaku usaha, memperluas manfaat ekonomi digital, dan menopang daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi global.

Rincian dan Dampak Kebijakan Menurut BI

Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Ryan Rizaldy, menjelaskan bahwa pelonggaran tarif ini memperluas skema yang sebelumnya hanya berlaku terbatas pada usaha mikro dan kategori merchant khusus seperti pemerintah, Badan Layanan Umum (BLU), Public Service Obligation (PSO), serta donasi nasional.

"Kebijakan ini merupakan perluasan dari kebijakan yang selama ini telah diberikan kepada usaha mikro atau UMI dan kategori merchant tertentu seperti pemerintah, BLU atau PSO, serta donasi nasional. Perluasan kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi beban biaya bagi merchant, sekaligus mendorong akseptasi QRIS," jelas Ryan.

Ryan menambahkan, kebijakan ini dirancang dengan prinsip keseimbangan agar keberlanjutan industri sistem pembayaran tetap terjaga sekaligus membuka ruang transaksi yang lebih luas bagi pelaku usaha dan masyarakat.

"Respons kebijakan yang kami umumkan hari ini dibangun atas prinsip keseimbangan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, membuka ruang tumbuh bagi merchant, dan menciptakan peluang bagi industri dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian," tambahnya.

Manfaat dan Implikasi Bagi Pelaku Usaha dan Konsumen

• Pengurangan biaya transaksi bagi merchant yang selama ini menjadi beban terutama bagi usaha kecil dan menengah.
• Peningkatan adopsi QRIS di seluruh kategori usaha karena tidak ada biaya potongan untuk transaksi kecil.
• Mendorong inklusi keuangan digital dengan memperluas akses transaksi tanpa biaya tambahan.
• Memperkuat daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi global yang menantang.
• Memacu pertumbuhan ekonomi digital yang menjadi fokus utama pemerintah dan BI dalam beberapa tahun ke depan.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, keputusan Bank Indonesia untuk menggratiskan biaya QRIS merchant pada transaksi hingga Rp100 ribu secara luas merupakan langkah strategis yang sangat tepat di era digitalisasi ekonomi saat ini. Langkah ini tidak hanya menguntungkan pelaku usaha mikro dan kecil, tetapi juga mendorong perilaku transaksi digital yang lebih inklusif dan efisien di seluruh lapisan masyarakat.

Dengan menghilangkan biaya transaksi kecil, merchant yang selama ini mungkin ragu menggunakan QRIS akan terdorong untuk mengadopsinya, sehingga memperluas jangkauan sistem pembayaran digital nasional. Hal ini akan memperkuat ekosistem ekonomi digital yang sedang tumbuh pesat di Indonesia, sekaligus membantu pemerintah dalam pencapaian target inklusi keuangan.

Namun, redaksi mengingatkan pentingnya Bank Indonesia dan pelaku industri terus memantau dampak kebijakan ini terhadap keberlanjutan industri pembayaran digital secara keseluruhan. Terutama dalam menjaga keseimbangan antara kemudahan bagi konsumen dan kelangsungan bisnis penyedia jasa pembayaran agar inovasi dan layanan dapat terus berkembang.

Untuk informasi lebih lengkap, Anda dapat membaca langsung berita resmi dari CNN Indonesia.

Ke depan, langkah ini diharapkan menjadi salah satu pendorong utama transformasi digital ekonomi Indonesia dan memacu pertumbuhan inklusif serta berkelanjutan. Masyarakat dan pelaku usaha disarankan untuk memanfaatkan momentum ini agar dapat merasakan manfaat maksimal dari kemudahan sistem pembayaran digital.