Paripurna DPR Setujui 14 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc MA 2026

Dalam rapat paripurna ke-2 DPR masa sidang I tahun 2026-2027 yang digelar pada Selasa, 18 Agustus 2026, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui 14 calon hakim agung dan hakim ad hoc Mahkamah Agung (MA). Persetujuan ini merupakan hasil dari proses uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilakukan secara maraton pada 12-13 Agustus 2026 lalu.

Rapat Paripurna DPR dan Persetujuan Calon Hakim

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri oleh 316 dari 580 anggota DPR. Saat pengambilan suara, Dasco menanyakan persetujuan peserta rapat terhadap laporan Komisi III DPR mengenai hasil uji kelayakan calon hakim agung dan hakim ad hoc MA. Respon anggota DPR pun kompak, dengan suara bulat menyetujui seluruh calon yang diajukan.

"Apakah laporan Komisi III DPR atas hasil uji kelayakan calon hakim agung dan calon hakim ad hoc pada MA dapat disetujui?" ujar Dasco. "Setuju," jawab anggota DPR secara kompak.

Daftar 14 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc MA

Hasil uji kelayakan dan kepatutan yang digelar selama dua hari tersebut menghasilkan 14 nama yang disetujui DPR, terdiri dari 11 calon hakim agung dan 3 calon hakim ad hoc. Berikut rinciannya:

• Calon Hakim Agung Kamar Pidana:
  • Syamsul Arief – Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA
  • Sugiyanto – Sekretaris Mahkamah Agung
  • Sudharmawatiningsih – Panitera Mahkamah Agung
  • Dhifla Wiyani – Advokat pada Kantor DW & Partners
• Calon Hakim Agung Kamar Perdata:
  • Sobandi – Kepala Badan Urusan Administrasi MA
  • Nurmaningsih – Notaris pada Kantor Nurmaningsih
• Calon Hakim Agung Kamar Agama:
  • Musthofa – Panitera Muda Perdata Agama MA
  • Mamat Ruhimat – Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung
• Calon Hakim Agung Kamar Tata Usaha (Pajak):
  • Maftuh Effendi – Hakim Tinggi Pemilah Perkara pada Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara MA
  • Hari Sih Advianto – Hakim Pengadilan Pajak
  • Yeheskiel Minggus – Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
• Calon Hakim Ad Hoc HAM di MA:
  • Edwin Partogi Pasaribu – Advokat pada UHP Law Firm
  • Roki Panjaitan – Purna Bakti Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang
• Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi di MA:
  • Sudiyo – Hakim pada Pengadilan Militer I-04 Palembang

Proses Uji Kelayakan dan Konteks Politik

Proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap para calon ini dilakukan oleh Komisi III DPR yang membidangi hukum dan HAM. Proses ini penting untuk memastikan bahwa para calon hakim agung dan ad hoc memenuhi standar integritas, kompetensi, dan independensi yang diperlukan untuk mengemban tugas di lembaga peradilan tertinggi Indonesia.

Dalam beberapa tahun terakhir, penempatan hakim agung dan hakim ad hoc menjadi sorotan, mengingat perannya yang sangat strategis dalam menjaga penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Persetujuan DPR atas 14 calon ini menjadi langkah penting mengisi posisi-posisi krusial di MA, termasuk kamar pidana, perdata, agama, tata usaha negara, serta hakim ad hoc HAM dan Tipikor yang menangani kasus-kasus khusus dan sensitif.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, persetujuan 14 calon hakim agung dan hakim ad hoc Mahkamah Agung oleh DPR ini menandai fase penting dalam penguatan sistem peradilan Indonesia. Keberadaan hakim-hakim baru yang sudah melalui proses uji kelayakan ketat diharapkan dapat meningkatkan kualitas putusan pengadilan dan memperkuat independensi lembaga peradilan.

Namun, publik dan pengamat hukum perlu terus mengawasi jalannya tugas para hakim ini, terutama mengingat peran vital mereka dalam menyelesaikan berbagai perkara penting yang berpotensi berdampak luas, seperti kasus korupsi dan pelanggaran HAM. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam memilih dan mengangkat hakim harus terus ditingkatkan agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan semakin kuat.

Ke depan, dinamika politik dan hukum akan terus memengaruhi proses seleksi hakim agung dan ad hoc. Oleh karena itu, masyarakat sebaiknya tetap mengikuti perkembangan ini secara kritis, termasuk hasil putusan yang dihasilkan oleh para hakim yang baru disetujui ini.

Untuk informasi lebih lengkap dan detail daftar calon hakim agung dan hakim ad hoc yang disetujui DPR, Anda dapat membaca laporan lengkap di CNN Indonesia serta mengakses sumber berita terpercaya lainnya seperti Kompas.