Militan Gibran Kritik PDIP Berlebihan soal Safari Politik Jokowi

Safari politik Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang dilakukan bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kembali menjadi sorotan dan memicu perdebatan di kalangan elite politik, khususnya dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Rencana kunjungan Jokowi ke sejumlah daerah disikapi berlebihan oleh beberapa elite PDIP, yang justru mendapat sindiran dari kubu pendukung Jokowi.

Reaksi Berlebihan PDIP Dinilai Tidak Perlu

Ketua Umum Relawan Militan Gibran Nusantara, Andi Azwan, menyatakan bahwa reaksi keras yang muncul dari PDIP terhadap agenda safari politik Jokowi dianggapnya terlalu berlebihan dan tidak berdasar. Menurut Andi, tidak ada alasan bagi PDIP atau partai lain untuk merasa terancam dengan kunjungan Jokowi tersebut.

"Kalau saya melihat apa yang dilakukan oleh elite-elite partai politik, yang paling keras adalah PDIP. Semestinya PDIP tidak terlalu melihat bahwa ini adalah suatu ancaman," ujar Andi Azwan.

Andi menegaskan bahwa Jokowi saat ini bukan lagi kader atau petugas PDIP, sehingga aktivitasnya bertemu masyarakat di berbagai daerah merupakan hal yang wajar dan seharusnya tidak menimbulkan kegaduhan.

"Pak Jokowi bukan lagi sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, bukan lagi kader partai ataupun petugas partai. Jadi tidak perlu ada yang dikhawatirkan," tambah Andi.

Agenda Silaturahmi, Bukan Manuver Politik

Menurut Andi, kunjungan Jokowi ke wilayah seperti Lampung dan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dijadwalkan pada akhir Juli 2026, lebih tepat dipandang sebagai agenda silaturahmi dengan masyarakat. Ia menilai kegiatan tersebut bukanlah manuver politik yang harus dicurigai atau dipolitisasi berlebihan.

Sikap Andi ini muncul merespons kritik dari Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, yang juga anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan NTT I. Andreas mengingatkan agar polemik soal ijazah Jokowi yang tengah bergulir di pengadilan terlebih dahulu diselesaikan sebelum melakukan kunjungan ke daerah tersebut.

"Sebaiknya kalau ke sana bawa ijazahnya sehingga kalau ditanya, tunjukkan ke masyarakat," saran Andreas.

Andreas juga mengingatkan bahwa kasus dugaan pencemaran nama baik terkait ijazah Jokowi masih berjalan di pengadilan. Ia menekankan masyarakat di berbagai daerah, termasuk NTT, menunggu kejelasan atas persoalan tersebut.

"Beliau ini ditunggu kehadirannya di PN untuk kasus ijazah. Janjinya mau hadir. Penuhi dululah janjinya, agar urusan segera selesai. Karena rakyat di daerah, termasuk di NTT, juga bertanya apakah ijazah Jokowi ini benar asli atau palsu," ujar Andreas.

Konflik Politik dan Implikasinya

Kontroversi ini menggambarkan ketegangan antara kubu Jokowi dan PDIP yang masih kuat sebagai partai pengusung utama Jokowi di masa lalu. Meskipun Jokowi kini tidak lagi kader PDIP, hubungan politik dan loyalitas partai menjadi isu yang terus dipertanyakan, terutama menjelang dinamika politik nasional yang semakin memanas menjelang pemilu mendatang.

Agenda safari politik yang dilakukan Jokowi bersama PSI juga menjadi sinyal kemunculan alternatif kekuatan politik baru yang mencoba meraih simpati rakyat di daerah-daerah. Hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran bagi partai lama seperti PDIP yang ingin mempertahankan pengaruhnya.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, reaksi berlebihan PDIP terhadap safari politik Jokowi sebenarnya mencerminkan kegelisahan internal partai tersebut menghadapi perubahan lanskap politik nasional. PDIP yang selama ini menjadi kendaraan utama Jokowi, kini harus menghadapi fakta bahwa mantan presiden tersebut mulai mengeksplorasi jalur politik baru bersama PSI. Ini bisa menjadi tanda adanya potensi pergeseran kekuatan politik di Indonesia yang perlu diwaspadai oleh semua pihak.

Lebih jauh, polemik soal ijazah yang terus diangkat sebagai isu utama oleh PDIP dapat dilihat sebagai strategi untuk melemahkan citra Jokowi secara personal. Namun, hal ini justru berisiko membuat publik melihat PDIP sebagai partai yang terlalu defensif dan kurang mampu menerima dinamika politik yang berkembang.

Ke depan, penting bagi semua elemen politik untuk menahan diri dan fokus pada isu-isu substantif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Safari politik Jokowi sejatinya adalah kesempatan untuk mendengar langsung aspirasi rakyat tanpa harus dipolitisasi berlebihan.

Untuk perkembangan lebih lanjut terkait agenda politik Jokowi dan respons partai politik, pembaca dapat mengikuti update berita di Warta Ekonomi dan media resmi lainnya.