Korban ADCP Muncul Lagi: Konsumen Apartemen Oase Park Belum Terima Unit

Konsumen Apartemen Oase Park di Ciputat kembali mengeluhkan nasib mereka yang belum mendapatkan unit meski sudah membayar sejak 2022. Proyek pembangunan apartemen yang digarap oleh PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP) ini hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda rampung, sehingga menimbulkan keresahan di kalangan pembeli.

Proyek Apartemen Oase Park Mandek, Konsumen Merana

Apartemen Oase Park, yang merupakan bagian dari pengembangan Apartemen LRT City, seharusnya dibangun dengan konsep Transit-Oriented Development (TOD) dekat halte Transjakarta Ciputat dan akses tol Serpong-Cinere. Namun, kondisi di lokasi proyek saat ini masih berupa lahan kosong penuh semak belukar, tanpa ada pembangunan berarti.

Salah satu konsumen, Jaki (nama disamarkan), mengungkapkan bahwa ia membeli unit tipe 1 kamar tidur sejak 2022 dengan harapan serah terima pada Desember 2024. Namun, janji tersebut belum terpenuhi dan pembangunan baru diklaim dimulai pada 2024, padahal hanya berupa tiang pancang yang disebut groundbreaking.

"Kami tidak diberikan informasi pembangunan, baik progres ataupun update terbaru. Komunikasi sangat buruk, chat tidak dibalas berhari-hari," ungkap Jaki kepada detikcom.

Kabar terakhir yang diterima Jaki adalah pada Mei 2024, saat ADCP menginformasikan bahwa alat berat sudah tiba di lokasi. Sejak itu, tidak ada kabar lanjutan. Ketika mendesak pengembalian dana pada April 2026, ADCP menyatakan cash flow mereka terganggu dan belum bisa melanjutkan pembangunan.

Kesulitan Refund dan Beban Kredit yang Terus Berlanjut

Meski proyek mandek, Jaki tetap mencicil Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) senilai sekitar Rp 290 jutaan selama tiga tahun agar riwayat kreditnya tetap baik. Bersama konsumen lain, mereka telah melaporkan masalah ini ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan bertemu dengan direksi ADCP. Sayangnya, pengembang tidak menyanggupi refund karena masalah keuangan dan tidak memberikan kepastian kapan proyek akan dilanjutkan.

"Dari 12 proyek ADCP, hanya 4 yang berhasil dibangun, sisanya mangkrak. Mereka minta waktu 6 bulan untuk restrukturisasi, tapi tidak menjamin pembangunan Oase Park," jelas Jaki.

Sama halnya dengan Irene (nama disamarkan), yang membeli unit senilai Rp 380 jutaan pada 2022. Kredit senilai Rp 150 jutaan yang sudah dibayarkan pun akhirnya dihentikan karena proyek tidak berlanjut. Ia mengaku mengalami stres berat dan gangguan tidur akibat kondisi ini.

"Uangnya tidak sedikit, kami dirugikan secara materiil dan nonmateriil. Frustrasi dan stress pun datang," ujar Irene.

Irene telah mengirimkan somasi ke ADCP sejak Februari 2026 dan juga melaporkan ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta BPKN, namun belum ada tanggapan positif terkait pengembalian dana.

Upaya Pemerintah dan Rencana Mediasi

Menanggapi keluhan konsumen, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait berencana memanggil pihak pengembang ADCP dan konsumen untuk berdiskusi pada Jumat, 24 Juli 2026. Pertemuan ini akan dihadiri oleh direksi ADCP, perwakilan masyarakat, serta lembaga perlindungan konsumen seperti YLKI dan BPKN.

"Acaranya terbuka untuk didengarkan keluhan konsumen, penjelasan pengembang, dan mencari solusi bersama. Negara tidak boleh membiarkan kasus seperti ini berlarut-larut," tegas Ara.

Dalam pertemuan tersebut, diharapkan ada jalan keluar yang konkret baik terkait penyelesaian pembangunan atau pengembalian dana konsumen.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, kasus mandeknya proyek Apartemen Oase Park ini mencerminkan masalah serius yang dihadapi pengembang properti, khususnya yang bergerak di segmen massal dengan keterkaitan BUMN. Cash flow yang terganggu dan komunikasi yang buruk memperparah ketidakpastian bagi konsumen yang sudah mengeluarkan uang besar.

Lebih jauh, ini menimbulkan dampak ekonomi dan psikologis yang cukup berat bagi pembeli, terutama karena mereka terjebak dalam kewajiban pembayaran kredit tanpa kepastian aset. Jika tidak segera diselesaikan, kepercayaan publik terhadap pengembang BUMN bisa menurun drastis, dan bisa berimbas pada sektor properti nasional yang tengah menantikan pemulihan.

Ke depan, penting bagi pemerintah untuk memperketat pengawasan dan memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi konsumen properti. Momen pertemuan antara konsumen dan ADCP ini harus dimanfaatkan sebagai titik balik agar kasus serupa tidak berulang dan kredit kepemilikan rumah tetap menjadi solusi, bukan beban.

Untuk perkembangan selanjutnya, masyarakat dan konsumen Oase Park disarankan terus memantau pertemuan yang akan digelar di Kementerian PKP dan mengikuti informasi resmi guna memastikan hak mereka terlindungi. Informasi lengkap dapat dilihat di detikProperti dan portal berita terpercaya lainnya.