AS Panggil Dubes Malaysia Setelah PM Anwar Ibrahim Tegaskan Usir Warga Israel

Washington mengambil langkah diplomatik dengan memanggil duta besar Malaysia untuk Amerika Serikat, Shahrul Ikram Yaakob, sebagai respons atas pernyataan keras Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim yang menegaskan kebijakan pengusiran warga negara Israel dari Malaysia.

Respons AS Terhadap Pernyataan PM Anwar Ibrahim

Menurut laporan dari CNN Indonesia, Kementerian Luar Negeri AS menghubungi Dubes Malaysia untuk meminta klarifikasi mengenai kebijakan Putrajaya yang selama ini tidak mengakui negara Israel. Dalam kesempatan itu, Shahrul Ikram menjelaskan bahwa kebijakan tersebut adalah kebijakan lama yang sudah mapan dan tidak akan diubah.

"Ini selalu menjadi kebijakan Malaysia. Kami tidak mengakui negara Israel atau rezim Zionis. Ini sudah lama menjadi posisi kami," ujar Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan, dikutip dari Bernama.

Kronologi Pengusiran Warga Negara Ganda AS-Israel

Menteri Mohamad Hasan juga memaparkan insiden pengusiran seorang warga negara yang memiliki kewarganegaraan ganda AS dan Israel. Warga tersebut masuk ke Malaysia menggunakan paspor AS, namun pemeriksaan lebih lanjut mengungkapkan kewarganegaraan Israel yang membuatnya diminta meninggalkan Malaysia.

Kebijakan Malaysia dan Penolakan Terhadap Tekanan AS

Pada Kamis, 23 Juli 2026, PM Anwar Ibrahim menegaskan kembali komitmen Malaysia untuk mempertahankan kebijakan tersebut, meskipun menghadapi tekanan dari pemerintah AS. Kebijakan itu didasarkan pada dukungan Malaysia terhadap hak-hak rakyat Palestina dan penolakan terhadap kekerasan yang terus berlangsung di Gaza.

"Saya tidak takut dengan tekanan dan ancaman dari AS terkait kebijakan Malaysia yang menolak Israel," tegas Anwar Ibrahim.

Penegasan ini menyusul desakan dari sejumlah anggota Kongres AS yang meminta pemerintah Presiden Donald Trump untuk membatalkan kerja sama keamanan dengan Malaysia. Mereka menyatakan keprihatinan atas kebijakan diskriminatif tersebut, yang dinilai berseberangan dengan kepentingan sekutu AS.

Surat Desakan Anggota Kongres AS

Anggota Kongres menekankan bahwa Malaysia selama ini menerima manfaat besar dari bantuan keamanan AS, termasuk program Pendidikan dan Pelatihan Militer Internasional (IMET) yang membiayai pelatihan militer bagi personel Malaysia. Dalam surat itu tertulis:

• Malaysia diharapkan menghentikan kebijakan diskriminatif ini dalam waktu 15 hari.
• Jika tidak, penangguhan pendanaan IMET akan didesak.
• Penggunaan semua alat diplomatik diimbau untuk menegaskan konsekuensi atas kebijakan tersebut.

Jawaban Tegas PM Anwar Ibrahim

Menanggapi tekanan dan tuduhan melanggar hukum internasional, PM Anwar Ibrahim menyatakan bahwa kebijakan Malaysia tidak melanggar hukum dan sudah berlangsung selama beberapa dekade.

"Ini benar-benar tidak masuk akal. Sejauh yang kami ketahui, kebijakan ini telah diadopsi oleh Malaysia selama beberapa dekade," kata Anwar seperti dikutip dari the Star.

Kebijakan ini mencerminkan posisi Malaysia yang tegas dalam mendukung perjuangan Palestina dan menentang pengakuan terhadap Israel yang dianggap sebagai rezim Zionis.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, pemanggilan duta besar Malaysia oleh AS menandai ketegangan diplomatik yang serius antara kedua negara, khususnya dalam konteks kebijakan luar negeri yang sangat berbeda terkait isu Israel-Palestina. Kebijakan Malaysia untuk tidak mengakui Israel dan mengusir warga negara Israel merupakan simbol solidaritas yang kuat terhadap Palestina dan sekaligus tantangan langsung terhadap kepentingan strategis AS di kawasan.

Langkah AS memanggil duta besar Malaysia juga dapat dilihat sebagai upaya tekanan agar Malaysia menyesuaikan kebijakan luar negerinya demi menjaga kerjasama keamanan dan militer yang telah lama terjalin. Namun, sikap tegas PM Anwar Ibrahim menunjukkan bahwa Malaysia memilih untuk mengedepankan prinsip dan komitmen ideologisnya, meski berisiko mengganggu hubungan bilateral dengan AS.

Ke depan, publik dan pengamat internasional perlu mengamati perkembangan negosiasi diplomatik dan kemungkinan dampak jangka panjang pada hubungan keamanan, ekonomi, serta politik antara Malaysia dan AS. Apakah AS akan benar-benar menangguhkan bantuan militer, ataukah akan ada kompromi yang dicapai, menjadi hal yang menarik untuk diikuti.

Isu ini juga mencerminkan dinamika global yang lebih luas, di mana negara-negara semakin berani mengambil sikap tegas dalam isu-isu kemanusiaan dan geopolitik, meskipun berhadapan dengan kekuatan besar dunia seperti Amerika Serikat.