Kemensos dan BNPT Perkuat Rehabilitasi Sosial dalam Program Deradikalisasi Nasional

Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memperkuat kolaborasi dalam pelaksanaan program deradikalisasi dengan fokus utama pada layanan rehabilitasi sosial, pendampingan, serta reintegrasi sosial bagi penerima manfaat. Upaya ini dilakukan untuk memastikan proses pemulihan sosial berjalan efektif dan para penerima manfaat dapat kembali berfungsi optimal dalam keluarga dan masyarakat.

Kolaborasi Strategis Kemensos dan BNPT

Dalam pertemuan yang berlangsung di Sentra Handayani, Jakarta Timur, pada Senin (27/7/2026), Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Kepala BNPT RI Komjen Pol. (Purn.) Eddy Hartono menegaskan pentingnya sinergi kedua lembaga. BNPT bertindak sebagai koordinator program deradikalisasi, sementara Kemensos menyediakan layanan rehabilitasi sosial yang berlangsung di berbagai sentra milik Kementerian Sosial.

"Sejak lama kita bekerja sama. BNPT menjadi imamnya, kami beserta jajaran Kementerian Sosial menjadi pendukung agar program tersebut berjalan dengan baik," ujar Gus Ipul.

Gus Ipul menambahkan, pendampingan yang dilakukan selama proses rehabilitasi bertujuan untuk membantu penerima manfaat pulih secara psikososial dan medis, serta mempersiapkan mereka agar mampu hidup mandiri dan berbaur dengan masyarakat sekitar.

Layanan Rehabilitasi Sosial yang Komprehensif

Kemensos menerima penerima manfaat yang direkomendasikan oleh BNPT untuk menjalani rehabilitasi sosial di sentra-sentra khusus. Selama masa rehabilitasi, mereka mendapatkan:

• Layanan psikososial untuk pemulihan mental dan emosional
• Rehabilitasi medis untuk kesehatan fisik
• Pemberdayaan agar siap kembali ke lingkungan sosial masing-masing

"Setelah di sini kita lakukan rehabilitasi, ada layanan psikososial, rehabilitasi medis, dan juga pemberdayaan. Sampai nanti ujungnya adalah reintegrasi, bagaimana bisa kembali ke lingkungan masing-masing," jelas Gus Ipul.

Implementasi Asta Cita dan Tantangan Digitalisasi

Kepala BNPT RI Komjen Pol. (Purn.) Eddy Hartono menjelaskan bahwa kolaborasi ini merupakan bagian dari pelaksanaan Asta Cita Presiden yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Sinergi antar lembaga menjadi kunci dalam upaya pencegahan radikalisme dan terorisme, apalagi dengan perkembangan teknologi informasi yang memperluas ruang penyebaran paham radikal secara digital.

"Kolaborasi ini merupakan amanat Asta Cita Bapak Presiden yang dituangkan dalam RPJMN 2025-2029. Salah satunya melalui sinergi instrumen pertahanan dan keamanan untuk melakukan pencegahan," ujar Eddy Hartono.

Menurut Eddy, Kementerian Sosial memiliki peran strategis dalam proses rehabilitasi sosial dan reintegrasi, dimulai dari tahap identifikasi, rehabilitasi, reedukasi, hingga pemulihan sosial.

Langkah Penguatan Program Deradikalisasi

Dalam kesempatan yang sama, Gus Ipul dan Eddy Hartono beserta jajaran meninjau langsung layanan rehabilitasi sosial di Sentra Handayani, sebagai bagian dari penguatan kerja sama kedua lembaga. Mereka juga menegaskan pentingnya sinergi lintas kementerian dalam pelaksanaan program deradikalisasi.

Gus Ipul menambahkan bahwa pemerintah telah mengeluarkan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, yang mengedepankan kolaborasi sebagai kunci keberhasilan program.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, langkah penguatan kolaborasi antara Kemensos dan BNPT merupakan strategi krusial dalam menghadapi tantangan radikalisme yang semakin kompleks, terutama di era digital saat ini. Dengan pendekatan rehabilitasi sosial yang komprehensif, pemerintah tidak hanya memfokuskan pada aspek keamanan, tetapi juga pemulihan psikososial dan reintegrasi sosial, yang esensial agar penerima manfaat tidak kembali terjerumus dalam paham radikal.

Namun, tantangan terbesar ke depan adalah bagaimana menjangkau kelompok rentan yang terpapar radikalisme melalui media sosial dan platform digital. Kerja sama lintas sektor dan peningkatan kapasitas teknologi informasi menjadi hal yang harus terus dioptimalkan. Selain itu, keberlanjutan program reintegrasi menjadi kunci agar penerima manfaat dapat benar-benar mandiri dan produktif dalam masyarakat.

Ke depan, publik perlu memantau apakah program ini mampu mengurangi angka radikalisme dan memperkuat keamanan sosial secara menyeluruh. Inovasi dalam metode rehabilitasi dan pembinaan berbasis komunitas juga perlu dikembangkan agar dampak program deradikalisasi semakin luas dan efektif.

Untuk informasi lebih lengkap mengenai kolaborasi ini, Anda dapat membaca berita aslinya di detikNews.