Prancis Samakan AS dengan Korut, AS Walkout dari Pertemuan DK PBB

Perwakilan Amerika Serikat (AS) melakukan walkout dari pertemuan Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Senin, 27 Juli 2026, sebagai bentuk protes keras atas pernyataan yang disampaikan oleh Prancis. Dalam pertemuan tersebut, Prancis menyamakan AS dengan Korea Utara (Korut) dan beberapa negara otoriter lainnya terkait pemungutan suara tentang hak asasi manusia (HAM).

Aksi walkout ini menjadi sorotan karena DK PBB adalah badan pembuat keputusan tertinggi di PBB yang memiliki anggota tetap seperti AS dan Prancis dengan hak veto. Kejadian walkout oleh salah satu anggota tetap tergolong langka dan menandakan ketegangan diplomatik yang serius.

Protes Keras AS Terhadap Pernyataan Prancis

Dan Negrea, pejabat senior dan perwakilan alternatif AS untuk Majelis Umum PBB, mengkritik keras pernyataan Prancis yang menyamakan AS dengan negara-negara seperti Korea Utara. Ia menilai pernyataan tersebut sebagai "pencitraan yang tidak tulus" dan "pura-pura marah secara moral" yang tidak berdasar.

“Ada seorang anggota dewan ini yang akan berpura-pura marah secara moral dan berpura-pura menggurui kita semua tentang setiap topik, baik itu tentang konflik yang sedang kita bahas lagi hari ini, atau bahkan hal-hal yang tidak terkait dengan perdamaian dan keamanan internasional, seperti hak asasi manusia,”

Negrea melanjutkan bahwa alasan mereka keluar ruangan adalah sebagai bentuk penolakan terhadap intervensi Prancis yang dianggap tidak relevan dan provokatif saat diskusi berlangsung, khususnya terkait perang di Ukraina.

Situasi HAM dan Isolasi Diplomatik AS

Ketegangan ini berawal dari pemungutan suara di Majelis Umum PBB pada Jumat sebelumnya, di mana AS termasuk di antara 10 negara yang memberikan suara menentang perpanjangan masa jabatan Volker Turk sebagai Komisaris Tinggi PBB untuk HAM. Bersama dengan AS, negara seperti Korea Utara, Rusia, dan Nikaragua juga memberikan suara menentang.

Perwakilan Prancis untuk PBB di Jenewa secara terbuka menyatakan, "AS dulunya merupakan mercusuar hak asasi manusia. Tidak lagi." Pernyataan tersebut menjadi pemicu utama kemarahan AS yang merasa reputasinya diserang secara tidak adil.

Implikasi Politik dan Diplomasi Global

Insiden ini memperlihatkan isolasi diplomatik AS di forum internasional, terutama dalam isu-isu HAM yang selama ini menjadi salah satu pilar diplomasi luar negeri AS. Bersama negara-negara otoriter seperti Korea Utara, Rusia, dan Nikaragua, posisi AS kini terlihat semakin terpojok dan sulit mendapatkan dukungan mayoritas dalam forum PBB.

• Walkout AS di DK PBB memperlihatkan ketegangan internal anggota tetap dalam menangani isu HAM dan konflik global.
• Perbedaan pandangan terkait HAM menimbulkan perpecahan dalam koordinasi dan konsensus antarnegara anggota PBB.
• Isu perang di Ukraina menjadi konteks penting dalam perdebatan ini, dengan AS dan Prancis berada dalam posisi berbeda dalam menilai dinamika konflik.

Menurut laporan SINDOnews, peristiwa ini menandai momen langka dan serius dalam hubungan diplomatik antaranggota tetap DK PBB dan memberi gambaran perubahan lanskap kekuatan global di PBB.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, walkout AS dari pertemuan DK PBB bukan sekadar reaksi emosional, melainkan cerminan pergeseran geopolitik dan retorika di arena internasional. Pernyataan Prancis yang menyamakan AS dengan rezim otoriter menunjukkan adanya kritik tajam terhadap rekam jejak HAM AS, yang selama ini menjadi alat legitimasi diplomasi Amerika.

Fenomena ini juga mengindikasikan bahwa kepemimpinan AS di panggung global mulai dipertanyakan, terutama dalam konteks HAM dan penyelesaian konflik seperti di Ukraina. Isolasi AS bersama negara-negara yang kerap dikritik dunia internasional seperti Korut dan Rusia membuka kemungkinan perubahan aliansi dan pola diplomasi baru.

Ke depan, penting untuk mengamati bagaimana AS merespons tantangan ini. Apakah akan ada upaya rekonsiliasi dan peningkatan kerja sama di PBB atau justru memperdalam ketegangan yang dapat menghambat penyelesaian isu global seperti konflik Ukraina dan perlindungan HAM.

Situasi ini juga menjadi pengingat bahwa forum multilateral seperti PBB sangat rentan terhadap dinamika politik antarnegara besar, dan keberhasilan diplomasi internasional memerlukan kompromi serta dialog terbuka untuk menciptakan perdamaian dan keamanan dunia.