UU Lebanon Larang Warga Kontak WN Israel: Ancaman Penjara hingga Hukuman Mati

Undang-undang di Lebanon melarang warga negara berhubungan dengan warga negara Israel, dengan ancaman hukuman yang sangat berat, termasuk penjara dan bahkan hukuman mati. Kasus terbaru yang menghebohkan publik adalah ketika seorang bankir ternama asal Lebanon, Antoun Sehnaoui, diketahui makan malam bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang menimbulkan kontroversi dan reaksi keras di Lebanon.

Kasus Antoun Sehnaoui dan Makan Malam Bersama PM Israel

Peristiwa ini pertama kali terungkap lewat unggahan reporter Axios, Barak Ravid, di media sosial X (sebelumnya Twitter). Dalam foto yang diposting, Sehnaoui terlihat duduk di sebuah restoran bersama Netanyahu dan istrinya, Sara Netanyahu.

Ravid menjelaskan bahwa makan malam tersebut berlangsung pada Senin, 27 Juli 2026, dalam rangka mengenang mendiang Senator AS, Lindsey Graham. Acara itu juga dihadiri oleh mantan utusan Amerika Serikat, Morgan Ortagus, serta sejumlah pejabat AS dan Israel.

Situs web yang terkait dengan Sehnaoui, This is Beirut, juga memberitakan acara "makan malam spesial" tersebut. Namun di Lebanon, kejadian ini langsung memicu tindakan hukum.

Respons Hukum di Lebanon dan Ancaman Penahanan

Hakim Ahmad Rami Al Hajj dari Mahkamah Kasasi Lebanon mengeluarkan pemberitahuan 30 hari yang memerintahkan pasukan keamanan untuk menemukan dan menginterogasi Sehnaoui terkait acara tersebut.

Meski Sehnaoui saat ini sedang berada di Amerika Serikat, perintah tersebut bisa berujung pada penahanan saat ia kembali ke Lebanon.

Undang-Undang Boikot Israel di Lebanon

Lebanon memiliki undang-undang ketat yang melarang segala bentuk kontak dengan Israel, yang dikenal sebagai Undang-Undang Boikot Israel tahun 1955. Undang-undang ini ditandatangani oleh mantan Presiden Camille Chamoun dan pejabat tinggi lainnya saat itu.

Berikut adalah beberapa poin penting dari undang-undang tersebut:

• Pasal 1: Melarang siapa pun untuk melakukan perjanjian atau transaksi langsung maupun tidak langsung dengan warga Israel, entitas Israel, atau siapa pun yang bekerja atas nama Israel dalam bidang komersial dan keuangan.
• Pasal 2: Melarang membawa, memperdagangkan, atau menukarkan barang dan produk Israel dalam bentuk apa pun ke Lebanon, termasuk surat berharga yang terkait dengan Israel.
• Hukuman: Pelanggaran dapat dihukum penjara selama tiga bulan hingga tiga tahun, kerja paksa antara tiga hingga 10 tahun, serta denda atau penyitaan barang sesuai tingkat pelanggaran.

Menurut laporan CNN Indonesia, beberapa lembaga di Lebanon bertanggung jawab menegakkan undang-undang ini, seperti Kantor Boikot Israel di bawah Kementerian Ekonomi yang mengeluarkan daftar perusahaan yang dilarang, serta Direktorat Jenderal Keamanan Dalam Negeri yang memantau perbatasan dan memeriksa paspor.

Hukum Pidana dan Ancaman Hukuman Mati

Selain undang-undang boikot, Lebanon juga memiliki pasal dalam hukum pidana yang mengatur pelarangan transaksi dan kontak dengan "musuh" negara. Salah satu pasal paling keras adalah Pasal 275, yang menyatakan:

"Setiap warga Lebanon yang bersekongkol dengan musuh atau menghubunginya untuk membantunya dengan cara apa pun guna mencapai kemenangan bagi pasukannya akan dihukum mati."

Dengan demikian, kontak dengan warga Israel dianggap sebagai tindakan kriminal yang sangat serius dan berpotensi mengancam keselamatan hukum pelakunya di Lebanon.

Konsekuensi Politik dan Sosial

Kasus Antoun Sehnaoui ini menjadi sorotan karena memperlihatkan betapa tegasnya sikap Lebanon terhadap Israel, yang secara historis dianggap sebagai musuh negara. Langkah hukum yang diambil terhadap Sehnaoui menunjukkan bahwa pemerintah Lebanon serius menegakkan aturan ini meski tokoh elite sekalipun.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, peristiwa ini menggambarkan ketegangan yang terus berlangsung antara Lebanon dan Israel, yang tidak hanya terlihat di medan konflik, tapi juga dalam aspek sosial dan hukum. Undang-undang boikot Israel yang sudah berusia lebih dari 70 tahun tetap relevan dan menjadi alat politik penting di Lebanon, menjaga sentimen anti-Israel tetap hidup di tengah masyarakat dan elit politik.

Namun, kasus ini juga membuka pertanyaan tentang bagaimana warga Lebanon yang memiliki hubungan internasional atau bisnis dapat beroperasi dalam situasi seperti ini, terutama dalam era globalisasi saat ini. Ini menjadi dilema antara kebutuhan pragmatis dan tekanan politik dalam negeri.

Ke depan, publik dan pengamat internasional perlu mengamati apakah pemerintah Lebanon akan terus keras terhadap pelanggaran undang-undang ini atau ada ruang dialog dan perubahan kebijakan, terutama terkait keterbukaan hubungan diplomatik di kawasan Timur Tengah yang dinamis.

Untuk informasi lebih lengkap dan perkembangan terbaru, pembaca dapat mengikuti update berita dari sumber terpercaya seperti CNN Indonesia dan media internasional lainnya.