Penutupan Masjid Al Aqsa oleh Israel Dinilai Pelanggaran Serius Hukum Internasional

Penutupan Masjid Al Aqsa oleh pemerintah Israel telah menuai kecaman keras dari berbagai pihak, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan kebebasan beragama umat Islam di wilayah Palestina yang tengah mengalami pendudukan.

Penutupan Masjid Al Aqsa: Pelanggaran Hak Beribadah

Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Profesor Sudarnoto Abdul Hakim, menegaskan bahwa pelarangan ibadah di Masjid Al Aqsa merupakan bentuk penghinaan terhadap kebebasan beragama sekaligus kebijakan diskriminatif yang represif terhadap umat Islam di Palestina.

"Tindakan ini adalah pelanggaran serius terhadap hukum internasional, penghinaan terhadap kebebasan beragama, dan bentuk nyata dari kebijakan diskriminatif dan represif terhadap umat Islam di Palestina," ujar Sudarnoto kepada Republika, Selasa (17/3/2026).

Masjid Al Aqsa sendiri memiliki posisi strategis dan religius sebagai salah satu situs suci terpenting umat Islam di dunia. Terletak di wilayah yang saat ini diduduki oleh Israel, segala pembatasan akses dan penutupan tidak memiliki legitimasi hukum dan menandakan kebijakan pendudukan yang menindas rakyat Palestina.

Dasar Hukum Internasional yang Dilanggar

Menurut Profesor Sudarnoto, tindakan Israel melanggar sejumlah instrumen hukum internasional yang telah disepakati bersama, antara lain:

• Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948) yang menjamin kebebasan beragama dan beribadah setiap individu tanpa diskriminasi;
• Pasal 18 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang menegaskan hak bebas menjalankan agama dan ibadah;
• Konvensi Jenewa Keempat (1949), yang mengatur kewajiban negara pendudukan untuk menghormati kehidupan beragama dan melindungi tempat-tempat ibadah di wilayah pendudukan.

Penutupan dan pelarangan ibadah di Masjid Al Aqsa secara nyata melanggar ketentuan-ketentuan ini dan memperburuk situasi kemanusiaan di Palestina.

Reaksi Dunia dan Implikasi Konflik

Kasus ini mendapat perhatian luas dari komunitas internasional dan berbagai organisasi Islam. Penutupan Masjid Al Aqsa selama bulan suci Ramadhan, saat jamaah Palestina biasanya memadati kompleks masjid untuk ibadah, dianggap sebagai provokasi berat yang dapat memicu ketegangan baru di wilayah konflik.

Berbagai pihak menyerukan agar pemerintah Israel mencabut kebijakan penutupan tersebut dan menghormati hak beragama umat Islam. Langkah restriktif seperti ini tidak hanya berpotensi mengganggu stabilitas regional, tapi juga memperburuk citra Israel di mata dunia.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, penutupan Masjid Al Aqsa oleh Israel bukan hanya isu lokal atau keagamaan semata, tetapi merupakan simbol dari masalah hak asasi manusia dan kedaulatan wilayah yang lebih luas. Tindakan ini mempertegas ketegangan yang sudah lama membelenggu konflik Israel-Palestina, terutama menyangkut akses dan pengelolaan situs suci yang menjadi identitas religius umat Islam dunia.

Selain itu, pelanggaran hukum internasional yang dilakukan secara terang-terangan dapat memperlemah posisi Israel dalam diplomasi global dan memicu reaksi keras dari negara-negara muslim serta organisasi internasional hak asasi manusia. Penguatan dialog dan tekanan diplomatik internasional sangat diperlukan agar situasi yang sudah memanas ini tidak bereskalasi menjadi konflik yang lebih besar.

Kedepannya, publik dan dunia internasional harus terus memantau perkembangan di Masjid Al Aqsa dan wilayah pendudukan Palestina secara keseluruhan. Penegakan hukum internasional dan penghormatan terhadap kebebasan beragama harus menjadi prioritas utama agar konflik berkepanjangan dapat diminimalisasi.

Dengan situasi yang semakin memanas, penting bagi semua pihak untuk mendorong solusi damai yang menghormati hak-hak dasar dan keberadaan semua komunitas yang ada di wilayah tersebut.