Wacana Pilkada Lewat DPRD Meningkat, Biaya Politik Tinggi Jadi Penyebab Utama

Wacana pilkada lewat DPRD terus menjadi perbincangan hangat di Indonesia. Pengamat politik dari Citra Institute, Yusak Farchan, menyatakan bahwa tingginya biaya politik dalam pelaksanaan pilkada langsung menjadi persoalan serius bagi demokrasi di Tanah Air.

Menurut Yusak, sejak pilkada langsung diberlakukan pada 2005, biaya yang harus dikeluarkan kandidat sangat besar. Hal ini membuat tidak semua calon mampu melanjutkan kontestasi meskipun sudah mengeluarkan dana besar.

"Karena perjalanan pilkada langsung sejak 2005 sampai sekarang memang menunjukkan biaya politik yang tinggi. Kalau kita buka tahap-tahapnya, ada empat tahap krusial yang mau tidak mau membuat kandidat mengeluarkan biaya besar," ujar Yusak pada Minggu (15/2/2026).

Tahapan Biaya Politik dalam Pilkada

Yusak menjelaskan, beban finansial sudah terasa sejak proses pencalonan di partai politik. Calon harus menyiapkan dana besar untuk memperoleh dukungan partai, apalagi jika harus membentuk koalisi dengan banyak partai.

• Biaya dukungan partai bisa mencapai Rp300–Rp500 juta per partai, dan jumlah partai yang harus diajak koalisi seringkali banyak.
• Selanjutnya, biaya kampanye menjadi tantangan besar karena wilayah yang luas dan keterbatasan waktu kampanye.
• Metode kampanye tradisional sulit menjangkau seluruh pemilih, sehingga muncul praktik politik uang sebagai cara instan meraih suara.
• Pembelian suara di beberapa daerah bahkan bisa sangat mahal, menambah total biaya menjadi puluhan miliar rupiah.

"Kalau ditotal, biaya untuk menjadi wali kota atau bupati bisa mencapai puluhan miliar," tambah Yusak.

Implikasi dan Respons Terhadap Wacana Pilkada Lewat DPRD

Wacana mengganti sistem pilkada langsung ke pilkada lewat DPRD muncul sebagai respons atas tingginya biaya politik yang membebani kandidat dan memicu praktik yang merugikan demokrasi. Sistem ini dianggap dapat meminimalkan biaya dan potensi korupsi suara.

Namun, kritik pun muncul karena sistem pilkada lewat DPRD dianggap mengurangi kedaulatan rakyat dan transparansi dalam memilih pemimpin daerah.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, tingginya biaya politik yang diungkapkan Yusak Farchan memang menjadi salah satu akar masalah dalam demokrasi lokal Indonesia. Sistem pilkada langsung, meski menjamin kedaulatan rakyat, ternyata membuka ruang besar bagi praktik politik uang dan eksklusi kandidat yang tidak memiliki dana besar.

Wacana pilkada lewat DPRD bisa jadi merupakan jalan tengah yang memperkecil biaya politik dan potensi penyimpangan, namun harus diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang ketat agar tidak menimbulkan praktik kolusi dan elitisme baru. Publik perlu mengawal proses ini agar demokrasi tetap sehat dan aspirasi rakyat benar-benar terwakili.

Ke depan, penting untuk mengembangkan model pilkada yang lebih efisien biaya tapi juga demokratis, mungkin dengan teknologi digital atau pembiayaan kampanye yang transparan. Perdebatan ini akan terus berjalan dan menjadi ujian bagi kematangan demokrasi Indonesia.