/data/photo/2026/04/25/69ebb7e56e056.jpg)
/data/photo/2025/12/06/69340e5d2e39e.jpg)
/data/photo/2026/04/08/69d678b39062c.png)
Menteri Pigai Tolak Usulan Tembak Begal di Tempat karena Melanggar HAM
Wacana penegakan hukum dengan cara tembak di tempat terhadap pelaku begal kembali menjadi perdebatan hangat di Indonesia. Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, secara tegas menolak langkah tersebut
Usulan Tembak di Tempat Pelaku Begal Meningkat
Beberapa anggota DPR, seperti Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni, mendorong agar polisi mengambil langkah tegas dengan menembak pelaku begal di tempat. Sahroni menegaskan bahwa aksi begal telah menimbulkan keresahan yang tidak hanya terjadi di wilayah tertentu, seperti Makassar, tetapi merata di berbagai daerah.
"Ini juga menjadi concern ya, karena hal ini bukan di wilayah tertentu, misalnya di Makassar. Saya sudah menyampaikan itu ditindak untuk ditembak di tempat," ujar Sahroni di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (18/5).
Usulan ini mendapat dukungan dari sebagian kalangan yang merasa bahwa tindakan tegas menjadi solusi cepat untuk menekan angka kejahatan jalanan yang semakin meresahkan masyarakat.
Penolakan Keras dari Menteri HAM Natalius Pigai
Berbeda dari usulan tersebut, Natalius Pigai menegaskan bahwa menembak pelaku tanpa proses hukum adalah pelanggaran HAM.
"Saya tidak membolehkan orang ditembak tanpa melakukan prosedur dan proses hukum yang jelas," ujar Pigai kepada CNN Indonesia pada Jumat (22/5).
Menurut Pigai, prinsip HAM internasional mengharuskan pelaku kekerasan, termasuk begal dan teroris, ditangkap hidup-hidup agar mendapatkan proses hukum yang adil. Ada dua alasan utama mengapa pelaku harus hidup-hidup:
- Menghormati hak hidup seseorang agar tidak dirampas secara sepihak.
- Pelaku menjadi sumber informasi penting bagi aparat penegak hukum untuk mengungkap jaringan dan motif kejahatan.
"Dia adalah sumber informasi, data, fakta, informasi ada pada dia. Sehingga, penegak hukum bisa menggalinya," tambah Pigai.
Respons Berbeda dari DPR dan Kepolisian
Wakil Ketua Komisi XIII DPR bidang HAM, Andreas Hugo Pareira, memberikan pandangan berbeda. Andreas menyatakan bahwa tindakan tembak di tempat tidak harus berarti membunuh. Bisa diartikan sebagai penembakan pada bagian kaki atau tangan untuk melumpuhkan pelaku.
"Prosedur tetap (protap) tembak di tempat harus jelas ditujukan untuk melumpuhkan pelaku kriminal yang membahayakan nyawa atau keselamatan orang lain," ujar Andreas.
Ia menegaskan bahwa polisi wajib menegakkan hak asasi korban dengan bertindak tegas terhadap pelaku kekerasan yang membahayakan keselamatan masyarakat.
"Kalau tidak masyarakat ini akan dikuasai para begal," tambahnya.
Protes dari Masyarakat Sipil dan Organisasi HAM
Kelompok masyarakat sipil dan organisasi HAM juga menyuarakan keberatan terhadap kebijakan tembak mati di tempat bagi pelaku kejahatan, termasuk begal. Jaringan YLBHI dan LBH Bandar Lampung menyatakan bahwa perintah tembak di tempat bertentangan dengan prinsip negara hukum dan due process of law.
"Dalam negara demokratis, penegakan hukum tidak dapat dijalankan melalui pendekatan balas dendam ataupun penghukuman instan di luar mekanisme peradilan," tulis YLBHI dalam pernyataannya.
LBH Bandar Lampung menegaskan bahwa kejahatan begal memang sangat meresahkan, namun penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, proporsional, dan akuntabel, bukan dengan membuka ruang pembunuhan di luar proses hukum (extrajudicial killing).
LBH Jakarta juga mengkritik pembentukan Tim Pemburu Begal oleh Polda Metro Jaya yang dinilai berpotensi mengulang praktik kekerasan aparat dan pelanggaran HAM. LBH Jakarta mengingatkan pengalaman operasi keamanan menjelang Asian Games 2018 yang berujung pada banyaknya korban tewas dan luka tembak tanpa proses peradilan yang jelas.
Analisis Redaksi
Menurut pandangan redaksi, usulan tembak di tempat sebagai solusi untuk menangani pelaku begal merupakan langkah yang berisiko tinggi dan kontraproduktif. Meskipun keresahan masyarakat terhadap kejahatan jalanan memang nyata dan perlu ditangani serius, tindakan yang mengabaikan prosedur hukum dan hak asasi berpotensi menimbulkan masalah baru, seperti penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran HAM yang lebih luas.
Penegakan hukum yang adil dan transparan adalah kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Langkah tembak di tempat, meskipun dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dapat memperkeruh situasi dengan meningkatkan potensi kekerasan dan memperlebar celah pelanggaran HAM. Selain itu, pelaku yang ditangkap hidup-hidup sangat berharga bagi aparat untuk membongkar jaringan kejahatan terorganisir yang lebih besar.
Ke depan, pembahasan terkait penegakan hukum terhadap begal harus mengedepankan pendekatan yang menghormati hak asasi dan menggunakan prosedur hukum yang jelas. Masyarakat dan aparat harus bersama-sama mencari solusi efektif yang tidak mengorbankan prinsip keadilan dan kemanusiaan.
Untuk informasi lebih lengkap dan update perkembangan wacana ini, pembaca dapat mengunjungi sumber asli berita di CNN Indonesia serta mengikuti berita-berita nasional terpercaya lainnya.
