Pidato Prabowo: Rakyat Indonesia Ingin Hidup Layak, Bukan Kaya Raya

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan dalam pidatonya di Rapat Paripurna Ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 bahwa rakyat Indonesia tidak bermimpi untuk kaya raya, melainkan hanya ingin hidup yang layak dan sejahtera. Pernyataan ini disampaikan Prabowo pada Rabu, 20 Mei 2026, di kompleks parlemen DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta.

Pentingnya Konsistensi UUD 1945 untuk Kesejahteraan Rakyat

Dalam pidatonya, Prabowo menekankan bahwa kunci utama untuk menjamin kesejahteraan rakyat dan menciptakan negara yang makmur serta adil adalah dengan menjalankan Pasal 33 UUD 1945 secara konsisten dan konsekuen. Pasal ini mengatur pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian untuk kemakmuran rakyat.

"Rakyat kita tidak bermimpi untuk mengalami kehidupan yang kaya raya. Tapi, mereka bermimpi untuk bisa hidup dengan layak, dengan baik,"

Ia juga merinci mimpi rakyat sehari-hari yang sederhana namun sangat penting, seperti mampu makan dengan cukup setiap hari, memberi susu kepada anak-anak, dan mencari obat saat anggota keluarga sakit. Selain itu, rakyat juga bermimpi memiliki rumah yang layak, melihat anak-anak bersekolah dengan sehat, serta memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang cukup.

Evaluasi Kekayaan Nasional dan Dampaknya pada Kesejahteraan

Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya telah melakukan evaluasi terhadap kekayaan bangsa dan sumber daya alam Indonesia. Ia menilai jika pengelolaan kekayaan tersebut sesuai dengan amanat UUD 1945, Indonesia bisa memberikan masa depan yang jauh lebih baik bagi seluruh rakyatnya.

Namun, Prabowo juga menyoroti masalah kebocoran kekayaan negara yang selama ini mengalir keluar negeri. Berdasarkan data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), selama 22 tahun terakhir, keuntungan Indonesia diperkirakan mencapai US$436 miliar, tetapi yang bocor ke luar negeri mencapai US$343 miliar. Hal ini menjadi salah satu faktor mengapa gaji guru, aparatur sipil negara (ASN), dan aparat penegak hukum masih kecil.

"Ini yang sebabnya gaji-gaji guru kecil, gaji-gaji aparat penegak hukum kecil, gaji-gaji ASN kecil. Ini yang selalu anggaran tidak cukup, anggaran tidak kuat dan sebagainya,"

Masalah Praktik Ekspor dan Perbaikan Lembaga Pemerintah

Prabowo juga mengkritik praktik under invoicing yang dilakukan perusahaan dalam negeri dengan menjual komoditas ke perusahaan milik sendiri di luar negeri dengan harga jauh di bawah nilai sebenarnya. Praktik ini termasuk penipuan dan menyebabkan kerugian besar bagi negara. Komoditas yang terdampak antara lain batu bara dan minyak kelapa sawit.

Selain under invoicing, ia juga menyinggung praktik-praktik ilegal lain seperti under counting, transfer pricing, dan penyelundupan melalui pelabuhan.

Menurut Prabowo, perbaikan lembaga pemerintah, termasuk sektor bea dan cukai, sangat penting untuk mengatasi masalah ini. Ia mengingatkan bahwa pada era Orde Baru, bea cukai sangat buruk hingga sempat dialihkan ke pihak swasta yang justru meningkatkan pendapatan negara.

"Bea cukai harus kita perbaiki. Saya masih ingat di zaman Orde Baru, saking parahnya bea cukai, kita tutup bea cukai. Kita outsourcing ke swasta dan penghasilan negara naik. Apa enggak sedih itu?"

Prioritas Pendidikan dan Kesejahteraan Guru

Dalam pidato tersebut, Prabowo juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan melalui kesejahteraan guru. Ia menyatakan bahwa masa depan bangsa sangat ditentukan oleh guru-guru yang berkualitas, bersemangat, dan mampu menjadi teladan bagi generasi penerus.

"Memperbaiki kondisi kehidupan guru harus menjadi prioritas kita,"

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, pidato Prabowo ini merupakan pengingat kuat bahwa pembangunan Indonesia seharusnya berfokus pada kesejahteraan rakyat secara nyata dan bukan sekadar pertumbuhan ekonomi angka-angka tinggi. Mimpi hidup layak yang disampaikan Prabowo mencerminkan keresahan masyarakat yang masih menghadapi berbagai tantangan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan.

Lebih jauh, sorotan Prabowo terhadap kebocoran kekayaan negara dan praktik korupsi sistemik di bidang ekspor dan bea cukai membuka tabir masalah struktural yang selama ini menghambat pemerataan kesejahteraan. Ini bukan hanya soal angka besar yang keluar negeri, tetapi dampaknya langsung ke kualitas hidup guru, aparat, dan masyarakat luas.

Ke depan, publik harus mengawasi langkah pemerintah dalam memperbaiki tata kelola kekayaan negara dan institusi terkait. Jika tidak, mimpi rakyat untuk hidup layak akan terus sulit diwujudkan. Pidato ini juga mengingatkan bahwa pemenuhan hak dasar rakyat harus menjadi fokus utama kebijakan fiskal dan ekonomi Indonesia.

Untuk informasi selengkapnya dan data resmi terkait pidato Prabowo, Anda dapat mengunjungi CNN Indonesia dan mengikuti perkembangan terbaru dari media terpercaya seperti Kompas.