Harga Minyakita Masih Di Atas HET, Pemerintah Perketat Distribusi Lewat BUMN Pangan

Harga Minyakita di pasar masih dijual di atas harga eceran tertinggi (HET), sehingga pemerintah mengambil langkah tegas dengan memperketat distribusi melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan guna mengendalikan harga agar tidak terus melonjak.

Harga Minyakita Masih Di Atas HET

Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti menyampaikan bahwa harga Minyakita saat ini telah ditetapkan HET sebesar Rp 15.700 per liter. Namun, hasil pemantauan Kementerian Perdagangan menunjukkan harga rata-rata di pasar masih sekitar Rp 16.000 per liter, lebih tinggi dari batas yang ditentukan.

"Nah itu kalau HET-nya kan di angka Rp 15.700, dan harga rata-rata itu ada di angka, kalau tidak salah tadi monitoringnya Rp 16.000," ujar Roro usai rapat koordinasi pengendalian inflasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Optimalisasi Distribusi Melalui BUMN Pangan

Untuk mengatasi permasalahan ini, Kementerian Perdagangan mengoptimalkan pelaksanaan Permendag Nomor 43 Tahun 2025 yang mewajibkan minimal 35% distribusi minyak goreng dilakukan melalui BUMN Pangan. Langkah ini bertujuan agar pengawasan distribusi menjadi lebih mudah dan harga dapat kembali terkendali.

Roro menjelaskan, saat ini realisasi penyaluran minyak goreng melalui BUMN Pangan sudah mencapai 51%, melebihi target minimal, sehingga pemerintah optimis pengendalian harga dapat lebih efektif.

"Maka kami berupaya, karena kebetulan Bulog juga datang, kita punya Permendag 43 tahun 2025 yang mewajibkan agar penyaluran dari minyak goreng itu 35% minimal harus lewat BUMN Pangan supaya kita monitoringnya juga gampang," tambahnya.

Prioritas Pasokan di Wilayah Terdampak Bencana

Pemerintah juga menaruh perhatian khusus pada pasokan Minyakita di daerah-daerah yang terdampak bencana atau berisiko mengalami gangguan distribusi. Dengan memperkuat peran BUMN Pangan, diharapkan pasokan minyak goreng tetap lancar di pasar rakyat sehingga harga tidak melambung tinggi.

Antisipasi Kenaikan Harga Komoditas Lain

Selain minyak goreng, pemerintah juga mengantisipasi potensi kenaikan harga komoditas pangan lain seperti bawang putih. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mempercepat realisasi impor dan memastikan penyaluran berjalan optimal agar stabilitas harga dapat terjaga.

"Tentu kita berupaya agar penyalurannya juga bisa maksimal, lalu kemudian percepatan dari realisasi impornya. Itu juga harus kita pantau dan mudah-mudahan itu juga menjadi solusi yang konkret," pungkas Roro.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, langkah pemerintah memperketat distribusi minyak goreng melalui BUMN Pangan merupakan strategi krusial untuk mengatasi masalah harga minyak yang masih di atas HET. Dengan melibatkan BUMN, pengawasan menjadi lebih transparan dan distribusi lebih merata, terutama di wilayah rawan gangguan pasokan.

Namun, realitas bahwa harga di pasar masih melebihi HET menandakan ada tantangan tersendiri, seperti rantai pasok yang belum sepenuhnya efisien atau praktik harga di tingkat pengecer yang sulit dikendalikan. Hal ini perlu perhatian serius agar kebijakan tidak hanya berhenti di tataran regulasi, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh konsumen.

Ke depan, publik perlu memantau implementasi Permendag Nomor 43 Tahun 2025 serta langkah-langkah percepatan impor komoditas strategis sebagai bagian dari pengendalian inflasi. Jika berhasil, ini dapat menjadi model pengendalian harga pangan yang efektif di masa mendatang.

Simak terus perkembangan terkait kebijakan distribusi minyak goreng dan harga pangan untuk mendapatkan informasi terkini yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari Anda.