LBH Kejut TNI Ungkap 4 Prajurit dalam Kasus Andrie Yunus, Ada Potensi Distorsi Hukum

JAKARTA – Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, M Fadhil Alfathan, mengungkapkan keheranan dan keraguan terhadap langkah Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang tiba-tiba membuka keterlibatan empat prajurit dalam kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus.

Fadhil, yang juga berperan sebagai bagian dari tim kuasa hukum Andrie Yunus, menilai bahwa pengungkapan tersebut dapat mengganggu proses penegakan hukum yang saat ini sedang berjalan dan berpotensi menimbulkan distorsi dalam penyelidikan resmi yang dilakukan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Keraguan LBH terhadap Proses Penyelidikan TNI

Dalam pernyataannya di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/3/2026), Fadhil menegaskan bahwa sejauh ini TNI tidak memiliki mandat resmi untuk mengusut kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus. Oleh sebab itu, langkah TNI mengungkap keterlibatan prajuritnya dianggap langkah yang tidak tepat dan membingungkan.

"Presiden sudah sampaikan melalui (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk mengusut tuntas kepada Polri. DPR pun sama. Bagi kami, upaya TNI melakukan ini adalah upaya distorsi terhadap proses penegakan hukum," ujar Fadhil.

Pernyataan tersebut menunjukkan ketegangan antara lembaga hukum sipil dan institusi militer terkait penanganan kasus yang menyita perhatian publik ini.

Latar Belakang Kasus dan Pengungkapan TNI

Kasus penyiraman air keras yang menimpa Andrie Yunus merupakan kasus kekerasan serius yang menjadi sorotan nasional dan internasional. Andrie adalah sosok aktif di KontraS, sebuah organisasi yang fokus pada pelaporan pelanggaran HAM dan perlindungan korban kekerasan.

Sejak kejadian, proses penyelidikan dilakukan oleh Polri dengan dukungan berbagai pihak, termasuk LBH Jakarta dan tim hukum Andrie. Namun, langkah TNI yang mengumumkan keterlibatan empat prajurit secara tiba-tiba menimbulkan pertanyaan terkait motif dan prosedur di balik pengungkapan tersebut.

Reaksi dan Implikasi dari Pengungkapan TNI

• Penegakan hukum terancam bias: Pengungkapan oleh TNI bisa mengaburkan jalur hukum yang sudah berjalan di kepolisian.
• Mandat penyelidikan tidak jelas: TNI tidak memiliki kewenangan resmi untuk mengusut kasus ini, sehingga langkah ini dipandang sebagai intervensi yang tidak semestinya.
• Kepentingan politik dan institusional: Ada kekhawatiran bahwa pengungkapan ini dimotivasi oleh upaya melindungi institusi TNI atau mengalihkan perhatian.
• Dampak terhadap korban dan publik: Masyarakat dan korban berhak atas proses hukum yang transparan dan adil tanpa distorsi dari pihak lain.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, pengungkapan empat prajurit oleh TNI dalam kasus Andrie Yunus merupakan langkah yang berisiko menimbulkan kegaduhan hukum dan institusional. Dalam konteks hukum Indonesia, penanganan kasus yang melibatkan tindak kekerasan harus jelas kewenangannya agar tidak memicu konflik antar lembaga penegak hukum.

Langkah TNI ini berpotensi menciptakan preseden berbahaya dimana institusi militer mengambil alih peran penyelidikan yang seharusnya menjadi domain kepolisian sipil. Ini bisa mengaburkan transparansi dan akuntabilitas serta menimbulkan keraguan publik terhadap objektivitas penyelidikan.

Ke depan, publik harus mengawasi dengan ketat perkembangan kasus ini dan memastikan bahwa penegakan hukum berjalan sesuai prosedur dan tanpa intervensi yang merugikan. Hal ini penting agar keadilan bagi korban seperti Andrie Yunus dapat ditegakkan tanpa ada distorsi atau manipulasi proses hukum.

Selain itu, pemerintah dan DPR perlu menegaskan kembali batas kewenangan antar lembaga penegak hukum dan memastikan koordinasi yang harmonis agar kasus-kasus sensitif seperti ini dapat diselesaikan secara kredibel dan berkeadilan.

Kasus ini juga menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, terutama ketika aparat negara yang terlibat dalam kasus menjadi bagian dari proses penyelidikan. Transparansi dan independensi penyelidikan harus terus diperjuangkan demi tegaknya supremasi hukum di tanah air.