Tarif Dagang Baru Trump ke RI Cs Digugat, Terancam Batal di Pengadilan

Pemerintahan Presiden Donald Trump menghadapi tantangan hukum serius setelah menerapkan tarif impor baru yang menyasar lebih dari 80 negara, termasuk Indonesia. Kebijakan tarif ini mulai berlaku pada Jumat, 24 Juli 2026, berdasarkan Trade Act 1974 Pasal 301 yang memberikan kewenangan kepada Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) untuk menindak praktik perdagangan tidak adil.

Namun, beberapa pakar hukum perdagangan dan lembaga hukum menilai kebijakan ini berpotensi dibatalkan pengadilan, menyusul gugatan yang diajukan tak lama setelah aturan diberlakukan. Gugatan tersebut menuduh pemerintah AS menggunakan Pasal 301 secara berlebihan dan tidak sesuai dengan tujuan awal undang-undang tersebut.

Dasar Hukum Tarif Baru dan Kontroversinya

Tarif baru ini dibagi dalam tiga kategori, dengan Indonesia masuk dalam kelompok tarif 10%. Pemerintah AS menggunakan alasan pemberantasan kerja paksa sebagai dasar penerapan tarif, menyasar negara-negara yang dianggap gagal secara efektif mengatasi praktik kerja paksa. Selain Indonesia, tarif ini juga berlaku untuk puluhan negara lain.

Meski begitu, Peter Harrell, peneliti tamu di Georgetown University Law Center, menganggap penggunaan Pasal 301 oleh Trump telah melampaui batas yang dimaksudkan pembuat undang-undang. "Pasal 301 tidak pernah dimaksudkan agar presiden dapat menulis ulang keseluruhan struktur tarif secara permanen," ucapnya seperti dikutip CNBC Indonesia.

Gugatan Hukum terhadap Tarif Trump

Dua perusahaan kecil segera mengajukan gugatan ke Pengadilan Perdagangan Internasional AS, menuduh tarif baru tersebut adalah "rezim tarif global" yang dibungkus ulang dengan dalih pemberantasan kerja paksa. Gugatan menyebut kebijakan ini hampir sama dengan tarif yang sebelumnya dibatalkan pengadilan berdasarkan Undang-Undang Darurat Ekonomi AS (IEEPA).

Menurut dokumen gugatan, Pasal 301 tidak memberi kewenangan untuk mengenakan tarif terhadap hampir seluruh impor dari sebagian besar mitra dagang hanya untuk menggantikan rezim tarif yang sudah dibatalkan. Liberty Justice Center, lembaga hukum nirlaba, juga mengajukan gugatan serupa dengan alasan kebijakan tarif global tidak dapat dipertahankan hanya dengan mengganti dasar hukumnya.

Di sisi lain, pejabat senior pemerintah AS membantah tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa isu kerja paksa telah menjadi fokus utama Presiden Trump selama bertahun-tahun. Mereka menilai langkah ini diambil untuk menghindari kerumitan hukum lebih lanjut.

Potensi Pembatalan Kebijakan oleh Pengadilan

Para ahli hukum lain juga meragukan keberlanjutan kebijakan tarif ini. Kimberly Clausing, profesor hukum pajak di UCLA dan peneliti senior di Peterson Institute for International Economics (PIIE), menilai tarif berdasarkan Pasal 301 ini melanggar hukum dan hanya menggunakan alasan kerja paksa sebagai kedok.

Alan Wolff, peneliti senior PIIE, memperkirakan Mahkamah Agung AS berpotensi membatalkan kebijakan tersebut. Menurut Wolff, Pasal 301 mensyaratkan bukti kuat bahwa kebijakan atau praktik suatu negara benar-benar membebani perdagangan AS, yang sulit dibuktikan terhadap 60 negara yang menjadi sasaran tarif.

Implikasi dan Respons Global

• Tarif baru ini menambah ketegangan perdagangan global karena AS juga mengancam mengenakan tarif tinggi pada produk asal Kanada dan Brasil.
• Uni Eropa pun berpotensi menjadi sasaran penyelidikan serupa sebagai respons atas denda besar kepada perusahaan teknologi AS.
• Indonesia sebagai salah satu negara yang dikenakan tarif 10% harus bersiap menghadapi dampak ekonomi dan mempertimbangkan langkah diplomasi dagang.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, gugatan hukum terhadap tarif dagang baru Presiden Trump ini mencerminkan kerentanan kebijakan perdagangan unilateral yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi mitra dagang global, termasuk Indonesia. Strategi tarif sebagai alat negosiasi dagang yang berulang kali dipakai oleh pemerintahan Trump menghadirkan risiko besar terhadap stabilitas hubungan perdagangan internasional.

Selain itu, penggunaan Pasal 301 sebagai dasar hukum yang terlalu ekstensif dapat membuka pintu bagi penolakan hukum yang berujung pembatalan kebijakan, seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa kebijakan proteksionis yang tidak didukung bukti kuat dan prosedur hukum yang tepat akan sulit bertahan di era globalisasi ekonomi yang semakin kompleks.

Ke depan, pelaku industri dan pemerintah Indonesia perlu memantau perkembangan hukum ini secara intensif dan bersiap menyusun strategi mitigasi, baik melalui jalur diplomasi maupun diversifikasi pasar agar dampak negatif tarif impor AS bisa diminimalkan. Situasi ini juga menandai perlunya dialog perdagangan yang lebih konstruktif dan aturan multilateral yang lebih kuat untuk menghindari eskalasi sengketa yang merugikan semua pihak.

Untuk pembaruan informasi seputar kebijakan tarif AS dan dampaknya terhadap Indonesia, terus ikuti liputan kami.