Pergantian Ketua Fraksi PKS Kuningan Disorot, Ini Jawaban Resmi Ketua Partai

KUNINGAN – Pergantian Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kabupaten Kuningan memunculkan kontroversi serius yang menarik perhatian publik dan aktivis masyarakat. Luqman Maulana, aktivis sekaligus Sekretaris Forum Masyarakat Peduli Kemanusiaan, menyoroti adanya dugaan pembangkangan oleh DPD PKS Kuningan terhadap keputusan resmi yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS.

Dugaan Pembangkangan terhadap SK DPP PKS

Luqman mengungkapkan keprihatinannya dalam sebuah pernyataan pada Senin (6/4/2026), menilai kejadian ini sebagai ironi besar bagi PKS yang dikenal mengusung politik berbasis nilai dan etika. Ia menegaskan bahwa DPD PKS Kuningan diduga mengabaikan Surat Keputusan (SK) DPP PKS Nomor 158/SKEP/DPP-PKS/2026 tertanggal 22 Januari 2026, yang secara resmi mengganti Ketua Fraksi PKS di DPRD Kabupaten Kuningan.

"Kalau bukan pembangkangan, kira-kira istilah apa yang tepat untuk menggambarkan sikap DPD PKS Kuningan yang mengabaikan SK DPP yang sudah cukup lama ini?" tegas Luqman.

Sorotan ini semakin tajam setelah Luqman mengonfirmasi langsung kepada Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Nuzul Rachdi. Ketua DPRD tersebut mengaku belum menerima surat resmi pemberitahuan pergantian Ketua Fraksi dari DPD PKS Kuningan maupun tembusan SK DPP terkait hingga Senin, 6 April 2026.

"Sampai hari ini saya belum menerima surat pemberitahuan dari DPD PKS Kuningan terkait pergantian Ketua Fraksi. Bahkan, saya juga belum menerima tembusan dari SK DPP PKS," ujar Luqman menirukan Nuzul.

Implikasi Tata Kelola dan Kepatuhan Organisasi

Menurut Luqman, persoalan ini bukan sekadar administratif yang terlambat, melainkan menyangkut tata kelola organisasi, kepatuhan terhadap struktur partai, dan konsistensi moral yang menjadi fondasi PKS. SK DPP bukan dokumen biasa, melainkan keputusan pusat yang bersifat mengikat seluruh jajaran internal, mulai dari DPD hingga Dewan Etik Daerah (DED) PKS Kuningan.

Ia juga mengungkap dugaan bahwa ada pengaruh figur lama, seperti Saipuddin – mantan Sekretaris DPD sekaligus Ketua Fraksi yang telah dicopot melalui mekanisme organisasi – yang diduga dilindungi oleh Ketua DPD. Hal ini menimbulkan spekulasi serius apakah keputusan organisasi dapat dikalahkan oleh pengaruh personal di internal PKS Kuningan.

Respon Ketua DPD PKS Kuningan dan Sekretaris

Saat dikonfirmasi, Ketua DPD PKS Kuningan, H Dwi Basyuni Natsir, memberikan penjelasan bahwa pergantian Ketua Fraksi telah dibahas dalam rapat fraksi yang berlangsung pada awal Ramadhan dan disepakati untuk diajukan setelah Lebaran akibat kesibukan selama bulan puasa.

"Pergantian ketua Fraksi sudah dibahas di rapat Fraksi awal Ramadhan lalu dan disepakati diajukan setelah lebaran. Karena kita sibuk berbagai kegiatan di bulan Ramadhan,"

Dwi Basyuni menambahkan bahwa surat rekomposisi Ketua Fraksi sudah dibuat dan telah menugaskan sekretariat DPD PKS untuk mengirimkan surat tersebut ke sekretariat DPRD. Hal ini ditegaskan kembali oleh Sekretaris DPD PKS Kuningan, Wawan Romliansyah, yang menyatakan bahwa surat tersebut telah diserahkan kepada pihak sekretariat dewan.

Persoalan Kredibilitas dan Etika Politik

Luqman menilai kebuntuan komunikasi dan ketidakterbukaan ini telah menjadi pertaruhan kredibilitas PKS sebagai partai yang mengklaim menjunjung tinggi etika dan disiplin organisasi. Ia mempertanyakan apakah nilai-nilai yang selama ini digaungkan hanya sekedar slogan tanpa implementasi nyata.

Dugaan pelanggaran etika ini pun akan dilaporkan secara resmi kepada Dewan Etik Daerah oleh Luqman dan forum yang diwakilinya sebagai langkah untuk menguji komitmen PKS terhadap prinsip-prinsip yang mereka gaungkan.

"Di tengah krisis kepercayaan publik terhadap partai politik, kasus ini menjadi cermin yang sulit dihindari: apakah etika benar-benar dijalankan, atau sekadar dijadikan alat legitimasi?"

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, konflik internal PKS Kuningan ini mencerminkan tantangan serius yang dihadapi partai politik dalam menjaga konsistensi antara nilai-nilai yang dikumandangkan dan praktik nyata di lapangan. PKS sebagai partai yang dikenal dengan politik nilai harus mampu menyelesaikan masalah ini secara transparan dan tegas agar tidak merusak kepercayaan publik yang selama ini telah dibangun.

Lebih jauh, dinamika ini juga mengingatkan bahwa pengaruh personal dan politik patronase tetap menjadi ancaman bagi tata kelola partai yang sehat, khususnya di tingkat daerah. Publik dan kader partai seharusnya mengawasi ketat agar mekanisme organisasi berjalan sesuai aturan tanpa intervensi yang merugikan.

Kedepannya, penting untuk mengamati bagaimana DPD PKS Kuningan dan DPP PKS menindaklanjuti persoalan ini. Apakah mereka akan mengambil langkah tegas untuk memperbaiki tata kelola dan memulihkan kredibilitas, atau membiarkan masalah ini berlarut-larut yang berpotensi memperburuk citra PKS di mata masyarakat.

Untuk informasi selengkapnya dan perkembangan terkini soal pergantian Ketua Fraksi PKS di Kuningan, Anda dapat membaca langsung di sumber aslinya di sini.