DPR Kritik Keras Logika Kemendikti soal Wacana Tutup Prodi Tak Relevan Industri

Wacana penutupan program studi (prodi) yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan industri dalam negeri kembali menjadi sorotan setelah Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian, memberikan kritik tajam kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek). Menurut Lalu, logika yang digunakan pemerintah untuk menutup prodi tersebut sangat problematis dan didasarkan pada asumsi yang belum matang.

Kritik DPR terhadap Penutupan Prodi Berdasarkan Kebutuhan Industri

Lalu Hadrian menegaskan bahwa alasan Kemendiktisaintek yang menyatakan beberapa prodi tidak relevan karena tidak sesuai dengan kebutuhan industri dalam negeri, tidak bisa dijadikan dasar kuat untuk penutupan prodi. Menurutnya, permasalahan utama justru terletak pada ketidakmampuan pemerintah dalam menciptakan ekosistem industri yang mendukung.

"Bisa saja suatu prodi masih relevan dengan industri di luar negeri, tetapi industrinya belum berkembang di Indonesia. Dalam kondisi seperti itu, bukan prodinya yang tidak relevan, melainkan kita yang belum mampu menciptakan ekosistem industrinya," kata Lalu saat dihubungi, Selasa (28/4).

Politikus PKB ini pun mengingatkan pemerintah agar tidak gegabah dalam mengambil keputusan penutupan prodi. Ia menekankan bahwa penutupan program studi harus melalui kajian komprehensif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, agar kebijakan tersebut tidak merugikan masa depan pendidikan maupun kebutuhan jangka panjang Indonesia.

Dinamika Pertumbuhan Industri dan Kebutuhan Pendidikan

Lalu juga menyoroti bahwa pertumbuhan industri di Indonesia sangat dinamis dan sulit diprediksi. Oleh karena itu, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan data saat ini untuk menentukan relevansi sebuah prodi. Menurutnya, pemerintah harus aktif mendorong lahirnya industri baru, bukan hanya berfokus pada penyesuaian pendidikan dengan industri yang sudah ada.

"Pertumbuhan industri sangat dinamis. Pemerintah sendiri belum tentu bisa memprediksi industri apa yang akan muncul ke depan," jelas Lalu.

Dia menyarankan agar kebijakan pendidikan tinggi tidak hanya menyesuaikan dengan kebutuhan industri saat ini, tetapi juga mempertimbangkan potensi masa depan serta peran aktif pemerintah dalam membangun ekosistem industri yang berkelanjutan.

Penjelasan Kemendiktisaintek soal Penutupan Prodi

Sementara itu, Plt Sekjen Kemendiktisaintek, Badri Munir Sukonco, menjelaskan bahwa penutupan program studi merupakan opsi terakhir. Hal ini dilakukan apabila prodi tersebut tidak memenuhi standar mutu, tidak memiliki keberlanjutan akademik, dan tidak dapat dikembangkan lagi.

"Penutupan program studi bukanlah pilihan utama. Penutupan hanya opsi terakhir apabila suatu program studi berdasarkan evaluasi menyeluruh tidak lagi memenuhi standar mutu, tidak memiliki keberlanjutan akademik yang memadai, dan tidak dapat lagi dikembangkan melalui langkah-langkah pembinaan atau transformasi," kata Badri dalam keterangan tertulis, Selasa (28/4).

Badri menegaskan bahwa penataan program studi dilakukan secara terukur dan berbasis kajian menyeluruh, dan tidak bertujuan menjadikan perguruan tinggi semata-mata tunduk pada kepentingan industri. Pendidikan tinggi tetap memiliki mandat besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan, pembentukan karakter, dan penguatan daya pikir kritis.

Implikasi dan Tantangan Kebijakan Penutupan Prodi

Wacana penutupan prodi ini muncul karena tingginya angka lulusan dari prodi tertentu yang tidak terserap dalam dunia kerja. Pemerintah ingin meningkatkan relevansi lulusan dengan kebutuhan industri agar tingkat pengangguran lulusan perguruan tinggi dapat ditekan.

Namun, kritik DPR mengingatkan bahwa kebijakan ini perlu dipertimbangkan matang-matang karena dapat berdampak luas, seperti:

• Potensi hilangnya peluang pendidikan yang relevan untuk industri global.
• Risiko menghambat pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi di bidang tertentu.
• Ketergantungan pada kondisi industri saat ini yang belum tentu mencerminkan kebutuhan masa depan.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, kritik DPR ini membuka perspektif penting tentang hubungan pendidikan tinggi dengan industri di Indonesia. Penutupan prodi yang dianggap tidak relevan harus dilihat lebih dari sekadar penyesuaian dengan kebutuhan industri saat ini. Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam membangun ekosistem industri yang matang dan beragam. Oleh karena itu, prodi yang mungkin belum memiliki pasar industri domestik bisa saja memiliki relevansi internasional dan berpotensi membuka peluang baru di masa depan.

Selain itu, kebijakan semacam ini berisiko menghambat perkembangan ilmu pengetahuan yang bersifat fundamental dan inovatif, yang seringkali menjadi motor penggerak lahirnya industri baru. Pemerintah perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, pelaku industri, dan ahli kebijakan, agar keputusan yang diambil benar-benar komprehensif dan berorientasi jangka panjang.

Kedepan, penting untuk mengembangkan strategi yang tidak hanya menyesuaikan pendidikan dengan industri, tetapi juga membangun industri yang mampu menyerap lulusan dan mengakomodasi perkembangan ilmu pengetahuan. Menurut laporan CNN Indonesia, pemerintah masih terus mengkaji kebijakan ini secara menyeluruh, dan publik perlu memantau perkembangan kebijakan agar tidak muncul dampak negatif yang tidak diinginkan.