RUU Hukum Perdata Internasional: Menkum Supratman Paparkan Poin Krusial di DPR

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum) Supratman Andi Agtas baru-baru ini memaparkan sejumlah poin penting dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hukum Perdata Internasional (HPI). Paparan ini disampaikan dalam rapat perdana Panitia Khusus (Pansus) antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Rabu, 11 Maret 2026, di Gedung DPR RI, Jakarta.

RUU HPI ini menjadi sangat penting karena akan mengatur berbagai aspek hukum perdata yang melibatkan unsur lintas negara, sebuah kebutuhan mendesak mengingat perkembangan globalisasi dan interaksi hukum antarnegara yang semakin kompleks.

Garis Besar RUU Hukum Perdata Internasional

Dalam penjelasannya, Menkum Supratman menyebutkan bahwa inti dari RUU ini adalah mengatur asas-asas dan instrumen utama dalam hukum perdata internasional. Berikut ini beberapa poin utama yang diatur:

• Subjek hukum perdata dan penentuan status hukumnya, yang menjadi dasar dalam menetapkan hak dan kewajiban individu atau badan hukum di ranah internasional.
• Hukum keluarga yang melibatkan unsur asing, seperti perkawinan, perceraian, dan hak asuh anak dalam konteks lintas negara.
• Benda dan hak kebendaan yang berlaku untuk benda bergerak, benda tidak bergerak, serta benda yang terdaftar secara resmi.
• Pewarisan yang melibatkan unsur asing, mengatur bagaimana harta warisan diselesaikan ketika berkaitan dengan lebih dari satu negara.
• Kontrak atau perjanjian lintas batas, memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian internasional.
• Penentuan hukum yang berlaku terhadap perbuatan melawan hukum lintas negara, yang sangat penting dalam menyelesaikan sengketa hukum antarnegara.

Kewenangan Pengadilan dan Mekanisme Pelaksanaan Putusan Asing

Selain mengatur substansi hukum, RUU ini juga memuat ketentuan mengenai kewenangan pengadilan Indonesia untuk mengadili sengketa perdata yang mengandung unsur asing. Hal ini menunjukkan langkah konkret Indonesia untuk memperkuat posisi hukum nasional dalam konteks global.

RUU HPI juga mengatur mekanisme pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing di Indonesia. Ini sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan hukum dari negara lain dapat diakui dan dilaksanakan secara efektif di Indonesia, tanpa menimbulkan hambatan birokrasi atau hukum yang berlarut-larut.

Latar Belakang dan Pentingnya RUU Hukum Perdata Internasional

Saat ini, Indonesia masih menggunakan aturan hukum perdata internasional yang merupakan warisan dari masa Hindia Belanda. Menkum Supratman menegaskan perlunya pembaruan aturan ini agar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi hukum saat ini yang dinamis dan lebih kompleks.

Dengan adanya RUU HPI, diharapkan akan tercipta kepastian hukum dan perlindungan yang lebih baik bagi warga negara dan pelaku hukum yang terlibat dalam transaksi atau sengketa lintas negara. Hal ini juga akan mendukung iklim investasi dan kerja sama internasional yang lebih sehat dan transparan.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, pembahasan RUU Hukum Perdata Internasional merupakan langkah strategis yang sangat penting untuk membawa sistem hukum Indonesia ke level yang lebih modern dan relevan dengan perkembangan global. Selama ini, ketergantungan pada aturan lama warisan kolonial menyebabkan ketidakpastian hukum dan potensi konflik yang bisa merugikan negara maupun warga.

RUU ini bukan hanya soal mengatur hukum lintas negara secara teknis, tapi juga soal menegaskan kedaulatan hukum Indonesia di era globalisasi. Dengan pengaturan kewenangan pengadilan dan pengakuan putusan asing, Indonesia menunjukkan kesiapan untuk menjadi aktor hukum yang dihormati di kancah internasional.

Namun, pembahasan ini juga harus diikuti dengan sosialisasi yang masif dan pelatihan bagi aparat hukum agar implementasi aturan baru ini berjalan efektif dan tidak menimbulkan kebingungan di lapangan. Publik dan pelaku usaha juga perlu diberikan pemahaman mendalam agar dapat memanfaatkan peluang hukum internasional secara optimal.

Mengawasi perkembangan pembahasan dan implementasi RUU ini penting agar Indonesia dapat segera memiliki payung hukum yang kuat dan komprehensif untuk hukum perdata internasional.

Ke depan, pembaruan hukum ini akan menjadi fondasi penting bagi Indonesia dalam menghadapi tantangan global dan meningkatkan perlindungan hukum warganya.