Wali Kota New York Zohran Mamdani Siap Tangkap Netanyahu, Apakah Legal?

Wali Kota New York Zohran Mamdani kembali menyatakan kesiapannya untuk menangkap Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, jika sang pemimpin negara itu berkunjung ke kota tersebut. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah wawancara podcast The Interview yang dipandu oleh The New York Times pekan lalu, mengulang sikap yang sempat dikemukakan Mamdani saat kampanye pilkada.

Dalam pernyataannya, Mamdani menegaskan bahwa menurutnya Netanyahu adalah penjahat perang yang sudah didakwa oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan berpendapat bahwa seharusnya sang perdana menteri berada di Den Haag untuk menghadapi proses hukum. "Saya yakin Perdana Menteri Netanyahu seharusnya berada di Den Haag," kata Mamdani.

Legalitas Penangkapan Netanyahu di New York

Mendengar pernyataan tersebut, banyak pihak mempertanyakan apakah Mamdani benar-benar memiliki kewenangan hukum untuk menangkap seorang kepala negara yang sedang menjabat seperti Netanyahu di wilayah New York. Para ahli hukum internasional menilai hal ini sangat sulit dilaksanakan karena adanya kekebalan diplomatik dan status perlindungan kepala negara.

Profesor hukum dari Sekolah Hukum Cardozo, Rebecca Ingber, menjelaskan bahwa Netanyahu sebagai kepala pemerintahan memiliki kekebalan negara yang melindunginya dari yurisdiksi pidana saat berada di negara lain, termasuk Amerika Serikat. Kekebalan ini juga berlaku ketika Netanyahu menghadiri Sidang Majelis Umum PBB di New York, kegiatan yang telah dilakukannya pada September 2024 dan 2025.

"Sebagai anggota PBB, Netanyahu mendapat perlindungan saat menghadiri Sidang Majelis Umum PBB di New York. Ini bertujuan untuk menjaga semangat persatuan internasional yang diperjuangkan PBB," jelas Ingber, dikutip dari sumber CNN Indonesia.

Hambatan Hukum dan Respons dari Pemerintah New York

Mamdani sendiri mengaku telah mempertimbangkan kendala hukum yang ada dan berkomitmen untuk mematuhi hukum lokal New York dalam menjalankan tugasnya. "Pemerintahan saya akan mengikuti semua hukum lokal yang berlaku. Itu adalah komitmen kami, itu yang akan kami laksanakan," ujarnya.

Namun, mantan juru bicara internasional Israel di PBB, Jonathan Harounoff, menilai pernyataan Mamdani lebih bersifat "sandiwara politik" yang tidak memiliki dasar hukum kuat. Harounoff menambahkan bahwa Sidang Majelis Umum PBB merupakan forum membahas isu-isu internasional dan bukan tempat untuk menyelesaikan sengketa pribadi atau politik antara pemimpin dunia.

"Pada akhirnya, saya pikir wali kota harus tetap fokus pada bidangnya. Ada banyak masalah domestik yang harus menjadi prioritas wali kota New York," katanya.

Sejarah Kunjungan Netanyahu dan Implikasi Politik

Netanyahu sudah rutin menghadiri Sidang Majelis Umum PBB di New York dalam dua tahun terakhir, yakni pada 2024 dan 2025. Selama kunjungan-kunjungan tersebut, tidak pernah ada upaya penangkapan atau gangguan hukum yang berarti, terutama karena statusnya sebagai kepala pemerintahan yang dilindungi hukum internasional.

Namun, pernyataan Mamdani mencerminkan tensi politik yang meningkat antara beberapa pihak yang mengkritik kebijakan dan tindakan Netanyahu, serta dukungan terhadap proses hukum internasional yang sedang berjalan di ICC. Ini juga menimbulkan perdebatan mengenai batasan kewenangan pejabat lokal dalam menangani isu hukum internasional.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, pernyataan Wali Kota Zohran Mamdani menangkap Netanyahu merupakan pernyataan yang lebih bersifat simbolis dan politis daripada langkah hukum yang realistis. Kekebalan diplomatik yang melekat pada kepala negara dan pejabat tinggi merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional yang sulit dilanggar oleh pejabat lokal, termasuk wali kota sebuah kota di Amerika Serikat.

Meski demikian, sikap Mamdani ini bisa menjadi game-changer dalam mengangkat perhatian publik dan memperkuat tekanan terhadap isu pelanggaran HAM dan kejahatan perang yang dituduhkan kepada Netanyahu. Ini juga mencerminkan bagaimana pejabat lokal dapat menggunakan posisi mereka untuk menyuarakan aspirasi global, meski tanpa kekuatan hukum langsung.

Ke depan, publik dan komunitas internasional perlu mengawasi bagaimana tindakan Mamdani dan pemerintah New York selanjutnya, terutama apakah akan ada langkah-langkah hukum atau diplomatik yang lebih konkret terkait pernyataan tersebut, atau apakah ini hanya menjadi bagian dari dinamika politik yang lebih luas.

Untuk informasi lebih lengkap, Anda dapat membaca langsung sumber aslinya di CNN Indonesia.