Korban Banjir Bireuen Geruduk Kantor Bupati Desak Pemenuhan Hak

Ratusan masyarakat Kabupaten Bireuen yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor menggelar aksi demonstrasi di Kantor Bupati Bireuen pada Senin, 16 Maret 2026. Mereka berasal dari beberapa gampong yang mengalami kerusakan parah dan belum mendapatkan bantuan memadai dari pemerintah daerah.

Aksi ini diprakarsai oleh Koalisi Gerakan Sipil Bireuen dan dikoordinir oleh Halimah dari Sekolah Anti Korupsi (SAK), yang bertujuan mendesak pemerintah untuk segera memenuhi hak-hak para korban bencana yang hingga kini belum terpenuhi, terutama terkait hunian sementara (huntara), hunian tetap (huntap), dan santunan lainnya.

Korban Banjir Curhat di Depan Kantor Bupati

Salah satu korban banjir, Suratinnur dari Gampong Kapa, Kecamatan Peusangan, menceritakan penderitaan yang dialami selama hampir empat bulan sejak bencana melanda. Dengan suara bergetar dan air mata, ia menyampaikan trauma yang mendalam dan harapannya agar pemerintah tidak mengabaikan kebutuhan dasar korban.

"Kami sudah trauma sebagai korban banjir, janganlah hak-hak kami juga diabaikan untuk mendapatkan rumah hunian, baik huntara, huntap maupun santunan lainnya," ujar Suratinnur sambil menangis.

Ia juga mengungkapkan rasa tidak nyaman tinggal di tenda pengungsian yang panas di kampung, sehingga memilih untuk tinggal di tenda di halaman kantor bupati yang teduh dan sejuk karena adanya pohon rindang.

"Saya lebih nyaman tinggal di tenda di halaman kantor Bupati Bireuen, ada pohon yang teduh, jadi sejuk, tidak panas seperti di kampung," tambahnya.

Suratinnur menegaskan bahwa mereka akan tetap bertahan di tenda pengungsian hingga tuntutan mereka dipenuhi oleh pemerintah kabupaten.

Respon Pemerintah dan Pengamanan Aksi

Aksi demonstrasi ini mendapat perhatian langsung dari pejabat pemerintah daerah. Para pendemo diterima oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Bireuen, Hanafiah, bersama Asisten I Mulyadi, Asisten II Mawardi, Kepala Bappeda Dailami, serta Kepala Dinas Perkim Fadhli.

Untuk menjaga ketertiban, puluhan aparat keamanan dari Polres Bireuen mengawal jalannya aksi unjuk rasa tersebut.

Latar Belakang Banjir dan Tanah Longsor di Bireuen

Bireuen merupakan salah satu daerah yang sering terdampak bencana banjir dan tanah longsor saat musim hujan. Pada awal tahun 2026 ini, curah hujan tinggi menyebabkan beberapa gampong terendam banjir dan longsor, memaksa ratusan warga mengungsi dan kehilangan tempat tinggal.

Meskipun pemerintah telah memberikan bantuan, para korban menilai bantuan tersebut masih jauh dari cukup, terutama dalam pemenuhan hunian yang layak dan santunan yang dijanjikan. Kondisi ini memunculkan rasa frustrasi yang akhirnya memicu aksi demonstrasi sebagai bentuk protes dan upaya memperjuangkan hak mereka.

Tuntutan Korban Banjir dan Tanah Longsor Bireuen

• Segera penyediaan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) yang layak.
• Pemberian santunan dan bantuan sosial sesuai kebutuhan korban.
• Perhatian serius dari pemerintah daerah dalam penanganan bencana dan pemulihan pasca-banjir.
• Transparansi dalam pendistribusian bantuan agar tepat sasaran.
• Pencegahan bencana di masa mendatang melalui perbaikan infrastruktur dan mitigasi risiko.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, aksi demonstrasi korban banjir dan tanah longsor di Bireuen ini mencerminkan kegagalan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban dasar terhadap warga terdampak bencana. Meski bencana alam sulit diprediksi, respons cepat dan penanganan yang tepat sangat krusial untuk meminimalkan penderitaan masyarakat.

Ketidakterpenuhinya kebutuhan hunian dan santunan selama berbulan-bulan menimbulkan trauma mendalam dan menimbulkan ketidakpercayaan warga terhadap pemerintah. Hal ini berpotensi memperburuk kondisi sosial dan memperlambat proses pemulihan ekonomi masyarakat pasca-bencana.

Ke depan, perhatian lebih serius harus diberikan tidak hanya pada distribusi bantuan, tetapi juga pada mitigasi risiko bencana, seperti pembangunan infrastruktur tahan banjir dan tanah longsor. Pemerintah Kabupaten Bireuen perlu membangun komunikasi yang transparan dan melibatkan masyarakat dalam proses penanganan bencana agar aspirasi dan kebutuhan mereka benar-benar didengar dan dipenuhi.

Para pembaca diharapkan terus mengikuti perkembangan situasi ini, mengingat penanganan bencana adalah indikator penting keberhasilan tata kelola pemerintahan daerah dan kesejahteraan masyarakat.